Kepemimpinan Antara Kunjungan dan Pencitraan

Oleh: Diah Puja Kusuma, S.Kom, Aktivis Dakwah

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di suatu daerah tinggallah seorang nenek diri di gubuk reot dengan tiang penyangga kayu di pinggiran Sungai. Ia mengaku telah ditelantarkan anak dan cucunya yang tidak pernah mengunjunginya.

Salah seorang penjabat mengunjungi nenek tersebut dan merasa miris dengan keadaannya. Sebab, nenek yang berusia 75 tahun itu tidak dirawat dan dijaga dengan baik oleh keluarganya. Kondisi nenek rentan itu sungguh memprihatinkan dan baru terekspose atau terungkap setelah dikunjungi oleh pejabat tersebut.

Viralnya kasus nenek ini mendapat banyak analisis dari netizen yang mengaitkannya dengan perpolitikan menuju tahun politik 2024 di mana para pejabat bahkan calon-calon yang akan berkuasa di negeri ini menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Mereka berusaha untuk dekat dengan rakyat dan mencari simpati rakyat. Alih-alih untuk mendapatkan dukungan dari rakyat.

Apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut adalah hal yang baik dan patut untuk diapresiasi. Namun krisis ekonomi yang dialami seluruh rakyat di negeri ini semakin menambah panjang deretan orang-orang seperti nenek ini di negeri yang justru kaya dengan sumber daya alamnya.

Terlebih tunawisma yang tidur di emperan jalan/toko juga banyak dijumpai. Maka, seharusnya para pejabat dan penguasa benar-benar peduli terhadap permasalahan di negeri ini. Tidak hanya pada satu orang tetapi peduli terhadap seluruh masyarakat yang terpapar oleh kondisi kemiskinan dan ekonimi yang mengimpit.

Para pejaba sejatinya memiliki konsep demi membangun rasa empati dan peduli secara adil dan menyeluruh tanpa tujuan lain di balik itu. Kepedulian sesunguhnya bukanlah sebagai alat namun lebih sebagai sebuah kewajiban dan tanggung jawab kepemimpinan yang diamanahkan ke pundak pejabat.

Demokrasi kapitalistis meniscayakan situasi seperti ini. Sebab sistem ini sangat rentan dibajak oleh kepentingan-kepentingan para elit politik. Begitu pula dengan asasnya, demokrasi kapitalistik ini sangat lemah. Mekanisme pemilihan wakil rakyat dan penguasa sarat dengan pencitraan dan berbiaya tinggi.

Slogan demokrasi kapitalistik yang membius dengan teori dan konsep dari rakyat oleh rakyat untu rakyat nanya sebagai pemanis bibir saja alias lips service karna faktanya saat berkusasa dan menjabat, kedaultan tertinggi pada rakyat hanya isapan jempol balaka.

Kini banyak masyarakat yang sudah muak dengan tingkah para politisi demokrasi liberal dan kapitalistik yang akan mencalonkan dirinya. Bahkan masyarakat sudah mengerti pola kegiatan mereka yang hanya melakukan itu untuk menarik perhatian dan sebatas janji palsu. Setelah terpilih, mereka seakan lupa dengan semua janji-janji manisnya.

Demokrasi kapitalistik sekuler melahirkan citra buruk para pejabat dengan perilaku korupsi yang semakin merajalela bahkan dengan entengnya mereka menjual sumber daya alam milik rakyat. Dengan demikian, masyarakat semakin menderita dan hak-haknya tidak dipenuhi secara adil.

Demikian rendahnya aktivitas perpolitikan di dalam sistem demokrasi kapitalistik, liberal dan sekuler. Sudah saatnya sistem usang yang banyak menimbulkan ketimpangan sosial ini diganti dengan solusi alternatif dengan sistem Islam secara menyeluruh.

Islam begitu jelas memberi petunjuk bagaimana memilih pemimpin yang menjadi pengayom rakyat. Hanya Islam pula yang dapat mewujudkan pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyat.

Dalam Islam, pemilihan pemimpin itu sederhana tanpa mengeluarkan dana yang besar. Seorang pemimpin harus memenuhi syarat pengangkatan dan syarat keutamaannya.

Maka dari itu, pertanggung-jawaban seorang pemimpin sangatlah berat jika mengikuti syarat-syarat tersebut. Itulah mengapa dalam Islam kepemimpinan itu merupakan perkara besar yang sangat dikhawatirkan dan ditakuti oleh sebagian besar kaum muslim.

Namun ketika dipilih sebagai pemimpin, ia akan menjalankan amanah sebaik mungkin. Karena kepemimpinan termasuk upaya melanjutkan kehidupan Islam.

Pemimpin dalam Islam mengurus masyarakat dan rakyat secara benar dan optimal, serta mewujudkan negara berdaulat tanpa intervensi kepentingan asing.

Dalam konteks kinerja, pemimpin juga bertanggung jawab menyebarluaskan Islam yang rahmatan lil aalamiin ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya pencitraan politik untuk meraih keuntungan tetapi semata-mata hanya untuk menjalankan kewajiban mengurus rakyat.

Paradigma Islam dalam kepemimpinan dan kekuasaan semata-mata tegak atas asas akidah yaitu keimanan pada Allah SWT. Sehingga kepemimpinan dan kekuasaan tidak luput dari pertanggung-jawaban di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang beriman, tidak akan main-main terhadap kepemimpinan dan kekuasaan, apalagi jika dijadikan sebagai jalan untuk melakukan kezaliman kepada rakyat.

Dengan demikian, pemimpin atau penguasa dibaiat oleh kaum muslim hanya untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Sebab kedaulatan adalah milik Allah bukan manusia. Begitu pula dengan aturan yang menetapkannya adalah Allah bukan manusia.

Hal itu pun jelas disampaikan Allah dalam firmannya di Qs. Thaha ayat 124 yaitu, “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”

Adapun syarat in’iqod yang harus dipenuhi oleh pemimpin (khalifah) dalam Islam yaitu muslim, balig, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kepemimpinan sesuai kehendak Allah.

Seorang pemimpin tidak boleh berada dalam tekanan, kendali bahkan bayang-bayang orang lain. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tentu tidak ada urusannya dengan kepentingan atau keuntungan para elit politik. Sebab mereka menjalankan amanah kepemimpinan semata-mata karena Allah SWT. Wallahu’alam bisshowwab.[]