Penulis: Rianeu Novita | Aktivis Dakwah Remaja
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Demokrasi menjanjikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Realitas di lapangan menunjukkan banyak penyimpangan. Banyak pemimpin terpilih yang mengkhianati kepercayaan publik melalui korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan janji palsu saat kampanye.
Banyak kepala daerah dan anggota DPR/DPRD yang terjerat KPK akibat suap dan proyek fiktif. Rakyat makin apatis terhadap pemilu, karena merasa pemimpin yang jujur sulit ditemukan.
Demokrasi mengarahkan pada pragmatisme: kekuasaan dikejar, kebenaran dikorbankan. Hal ini terjadi karena adanya politik uang (money politics) menjadi jalan pintas untuk meraih suara. Janji-janji populis hanya digunakan sebagai alat kampanye, bukan komitmen nyata. Elite politik lebih loyal pada partai daripada pada rakyat. Lemahnya penegakan hukum membuat pemimpin yang tidak jujur tetap bisa berkuasa.
Akibatnya, masyarakat makin apatis terhadap politik dan kehilangan kepercayaan pada para pemimpin. Tidak adanya standar spiritual atau akhlak dalam menilai kelayakan seorang calon pemimpin.
Beberapa kasus korupsi yang menjerat pejabat publik—mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, hingga menteri—menjadi bukti nyata bagaimana integritas runtuh di bawah tekanan kekuasaan. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negara demokrasi seperti Indonesia masih tinggi, meskipun sistem demokrasi seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas
Dampak negatif dari kepemimpinan tanpa kejujuran adalah hilangnya kepercayaan publik, melemahnya negara hukum, kesenjangan sosial-ekonomi, disorientasi moral generasi muda, maraknya radikalisme atau antipati terhadap sistem.
Islam memberikan solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan membangun kepemimpinan yang Jujur dan amanah
Islam memandang kepemimpinan (imamah) sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan takwa, kejujuran, dan keadilan. Dalam Al-Qur’an dan Hadis, banyak ayat dan riwayat yang mengingatkan pemimpin untuk memegang teguh kebenaran
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Proses seleksi pemimpin harus mempertimbangkan kejujuran, rekam jejak, dan akhlak. Masyarakat wajib menolak calon yang korup atau tidak bermoral meskipun populer. Kriteria Pemimpin dalam Islam: Jujur, Adil, Takut kepada Allah
“Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk bekerja (memimpin) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)
Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena tiga perkara: orang yang berzina dan sudah menikah, pembunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta memecah belah jamaah.”
(HR. Bukhari, Muslim)
Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin paling jujur sepanjang sejarah. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau digelari Al-Amin (yang terpercaya). Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat harus ditopang oleh reputasi moral yang tinggi.
Untuk urusan yang mubah musyawarah dapat dipergunakan sebagai jalan pengambilan keputusan.”Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).
Pemimpin harus transparan dan melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Membentuk dewan penasihat dari ulama, ahli, dan tokoh masyarakat.
Tazkiyatun Nafs (Pembersihan Diri) bagi Calon Pemimpin “Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-Syams: 9-10)
Setiap calon pemimpin perlu mengikuti pelatihan akhlak dan kepemimpinan. Lembaga partai atau masyarakat sipil bisa mengadakan proses tazkiyah untuk menyeleksi calon berdasarkan nilai ruhiyah, bukan hanya elektabilitas.
Penegakan hukum yang tegas dan juga adil.
“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan kaum kerabatmu.” (QS. An-Nisa: 135)
Penegakan hukum terhadap korupsi dan pengkhianatan publik harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pemimpin yang terbukti berbohong harus dicopot meskipun populer.
“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka.”
(QS. Ar-Ra’d: 11).
Umat Islam perlu diberikan pemahaman politik berbasis nilai-nilai syariat. Masyarakat harus sadar akan hak dan tanggung jawab memilih pemimpin yang benar menurut Islam.
Dalam Islam, kekuasaan adalah ladang ibadah, bukan arena mencari keuntungan pribadi. Pemimpin yang jujur adalah cermin dari masyarakat yang sadar dan bertakwa.
Membangun pemimpin yang adil membutuhkan kesadaran kolektif umat, sistem yang bersih, dan standar nilai yang bersumber dari wahyu. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment