by

Lilis Suryani*: Posisi Bergengsi Bagi Kaum Perempuan, Bukan Sebatas Penerima Upah

-Opini-47 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Untuk pertama kalinya Indonesia bersama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), turut berpartisipasi dalam merayakan Hari Kesetaraan Upah Internasional yang jatuh pada 18 September.

Perayaan tersebut juga sebagai bentuk komitmen dari PBB untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan menentang segala bentuk diskriminasi, terhadap perempuan dan anak perempuan.

Adapun di Indonesia, data menunjukkan perempuan memperoleh pendapatan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. Data yang sama juga menyatakan bahwa perempuan yang sudah memiliki anak, angka selisih gajinya jauh lebih besar dengan laki-laki. Perbedaan upah tersebut disinyalir berdampak buruk bagi ekonomi perempuan. Terutama pada masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah pada 1958, lebih dari 60 tahun lalu. Pentingnya kesetaraan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan bernilai sama tidak mengalami perubahan.

Ida menyatakan, dengan mempertimbangkan kesenjangan gender di pasar kerja saat ini, kementerian bersama dengan semua mitra sosial dan organisasi internasional, terus mendorong aksi bersama menentang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja.

“Ini saatnya bagi perempuan dan laki-laki untuk dihargai secara setara berdasarkan bakat, hasil kerja dan kompetensi, dan bukan berdasarkan gender,” ujar Menteri Ida, dilansir laman Bisnis.com, 21 september 2020.

Kesenjangan upah yang terjadi selama ini menimpa kaum perempuan, disanyalir akibat dari diskriminasi gender yang dikukuhkan oleh budaya dan agama. Padahal, inilah sebenarnya basa-basi khas sistem sekuler mengatasi masalah kaum perempuan. Fakta kesenjangan upah diselesaikan dengan Seremoni peringatan Hari Kesetaraan Upah.

Perhatian terhadap kesejahteraan perempuan juga diwujudkan dengan cara eksploitatif, dengan mendorong perempuan bekerja tanpa khawatir terhadap kesenjangan upahnya.

Bahkan menghilangkan hambatan atau peran domestik untuk terjun ke semua jenis pekerjaan. Hal ini nampak seperti pengalihan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diwajibkan kepada negara, kini dipikul sendiri oleh kaum perempuan.

Sungguh kesenjangan upah yang menimpa kaum perempuan hanyalah masalah hilir dari permasalahan mendasar yang dialami negeri ini. Karena sejatinya, dominasi dari sistem kapitalismelah yang menjadi akar permaslahan bangsa. Sistem kapitalis liberal memberikan peluang besar kepada negara lain untuk dapat mengeruk kekayaan alam bangsa ini. Melalui kebijakan negara yang sebagian besar adalah pesanan asing. Juga melaui propaganda globalisasi, pinjaman luar negeri hingga penjajahan berbentuk investasi.

Mirisnya kemiskinan yang sistemik ini, telah mendorong puluhan juta kaum perempuan Indonesia terjebak dalam dunia kerja yang tak ramah dan tak memihak perempuan. Sebagian diantara mereka hidup di kawasan-kawasan industri yang kumuh untuk menjadi roda pemutar mesin-mesin pabrik milik para kapitalis asing dengan upah yang dihargai murah.

Sebagiannya lagi bekerja di sektor-sektor informal yang tak menjanjikan kemudahan. Jutaan lainnya lagi berbondong-bondong menjadi buruh migran sekedar untuk menjual tenaga sebagai pembantu rumah tangga, bahkan di antaranya menjadi korban sindikat perdagangan perempuan.

Adapun ” keadilan bagi perempuan” yang digaungkan di Hari Kesetaraan Upah adalah bentuk ketidakadilan sebenarnya. Karena semestinya keadilan tidak dimaknai dengan kesamaan secara nominal dan material. Namun, ketika berbicara keadilan maka, adil ini harus berdasarkan apa yang telah Alloh syariatkan sebagai Zat yang Maha Adil sesuai dengan fitrah penciptaannya baik laki-laki maupun perempuan.

Makna keadilan dalam Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dan sesuai porsi dan tempatnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS an-Nisa [4]: 58).

Maka, keadilan bagi kaum perempuan harus merujuk pada bagaimana syariat memposisikan kaum perempuan.

“Sesungguhnya perempuan itu adalah saudaranya para laki-laki.” (HR Ahmad).
Berdasarkan hadits diatas, posisi kaum perempuan adalah sebagai mitra kaum laki-laki.

Tugas dan peran utama seorang perempuan adalah menjadi istri dan ibu. Dia tidak dibebani tugas untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri atau mencari nafkah bagi keluarganya

Tugas tersebut dibebankan kepada laki-laki, baik itu laki-laki yang menjadi suaminya ataupun ayahnya, ataupun saudaranya. Jika seorang perempuan tidak memiliki wali, maka dia berhak mendapat status sebagai kalangan yang dilindungi negara dan tidak wajib bekerja.

Adapun kebolehan perempuan bekerja di luar rumah dan memainkan peran lain dalam kehidupan bermasyarakat, tidak boleh melalaikan peran mereka dalam keluarga. Misalnya keberadaan dokter, guru, perawat, hakim, polisi perempuan, tetap dibutuhkan dan sangatlah penting bagi keberlangsungan masyarakat.

Sesungguhnya kehinaan yang menimpa kaum perempuan dan umat Islam secara keseluruhan pada hari ini tidak perlu terjadi. Mereka punya potensi untuk bangkit kembali menjadi umat yang mulia sebagaimana yang seharusnya, baik potensi geologis dan geografis, yakni berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah ruah, juga potensi ideologis yakni ideologi Islam yang tegak di atas asas yang shahih dan memiliki seperangkat aturan yang dipastikan mampu menyelesaikan seluruh problematika manusia dengan penyelesaian yang sempurna dan memuaskan.

Inilah yang seharusnya menjadi agenda perjuangan umat agar Islam kembali diterapkan sebagai aturan kehidupan melalui penegakkan institusi Islam yang mendunia.

Dengan institusi berdasarkan syariat Islam harapan kaum perempuan dapat kembali menempati posisi bergengsi sesuai dengan yang telah difitrahkan, bukan seperti sekarang yang hanya terkait persoalan upah yang nilainya tidak seberapa. Wallohua’lam.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =

Rekomendasi Berita