Ferdinan Hutahaean: Membunuh Pembawa Pesan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Untuk
kesekian kali publik harus terhenyak dan kaget melihat reaksi Presiden
Jokowi dan jajarannya dalam menyikapi berbagai isu yang muncul dan
berbagai konfik yang mendera bangsa. 

Saya
tidak ingin membahas jauh kebelakang reaksi-reaksi Presiden Jokowi
selama ini, karena tentu akan membuat tulisan ini terlalu panjang dan
tidak menarik untuk dibaca. Kita akan membahas beberapa reaksi saja
yang terbaru, yang mana kesemuanya adalah reaksi membunuh pembawa pesan.
Kill The Messenger, sebuah ungkapan singkat dari bahasa asing yang
selama ini saya tidak suka menggunakannya dalam artikel-artikel tulisan
saya. Tapi kali ini saya tertarik dengan judul tersebut, sekali lagi
saya ulangi menuliskan Kill The Messenger, membunuh pembawa pesan.

Pertama
adalah ketika beredar sebuah pesan berantai menjelang akhir november
sebagai bagian dari Aksi Bela Islam yaitu pesan agar Umat Islam menarik
tabungannya dari bank dan menyimpan dirumah. Pesan berantai ini
kemudian disikapi dengan perintah mencari penebar pesan dan harus
dipenjarakan, kemudian sang pembawa pesan terancam dan dibunuh
hak-haknya untuk berbicara dan menelurkan ide-ide perlawanan.

Kedua, saya teramat kaget mendengar reaksi Presiden Jokowi menanggapi isu
serbuan tenaga kerja Cina. Padahal sesungguhnya hal tersebut sudah tidak
dapat disebut sebagai isu namun lebih kepada sebuah kenyataan yang
faktual dilapangan. Data yang dirilis, tenaga kerja ilegal yang
ditangkap oleh pihak imigrasi hampir mendekati angka seribu. Ini angka
fantastis yang sangat menguatirkan bagi kedaulatan bangsa. 

Yang
menjadi lucu namun tak layak ditertawakan adalah ketika dalam salah
satu acara bersama kementerian tenaga kerja, Presiden Jokowi menyatakan
bahwa jumlah tenaga kerja Cina di Indonesia hanya sekitar 21 ribu orang. Namun bagi saya yang menyedihkan adalah bukan masalah angka 21 ribu
itu, akan tetapi perintah Presiden Jokowi untuk menindak penebar isu
tenaga kerja ilegal Cina itulah yang menyesakkan. Pembawa pesan harus
dibunuh agar pesan tidak terus bergulir dan mengganggu kenyamanan
kekuasaan. Membunuh disini bukanlah membunuh dengan menghabisi nyawa
sang pembawa pesan akan tetapi membunuh dalam bentuk lain, mumgkin
secara politik atau secara hukum. 

Tidak
semestinya seorang Presiden pilihan rakyat memberikan perintah
pembungkaman kebebasan berbicara. Presiden harusnya menampung informasi
itu sebagai masukan kepada pemerintah dan segera melakukan evaluasi dan
penelitian serta penindakan, bukan malah menilai pesan itu sebagai
fitnah dan pembawa pesan harus dihabisi secara politik maupun hukum.

Serbuan
tenaga kerja Cina itu bukanlah isapan jempol, bukan fitnah dan juga
bukan isu. Namun bicara angka, saya yakin penerintahpun tidak memiliki
data akurat tentang jumlah orang Cina di Indonesia saat ini yang
tercatat sebagai tenaga kerja maupun wisatawan atau yang sudah menjadi
warga negara Indonesia. Presiden kita harapkan lebih bijaksana
menyikapi dinamika yang ada, karena tidak mungkin ada asap jika tidak
ada api. 

Presiden harus
lebih berhati-hati dalam menyikapi serbuan orang asing karena Presiden
telah mengangkat sumpah akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Kita bisa belajar dari pola yang dilakukan Inggris membuang tahanan ke
Australia dan kita tahu kini Australia dikuasai oleh siapa dan
pribuminya Aborigin tersingkir. Kita juga harus waspada atas infiltrasi
intelijen asing yang memang ingin mengkooptasi Indonesia secara ekonomi
dan politik.[GF]