Menata Ulang Fondasi Pendidikan Indonesia: Antara Kesenjangan Fasilitas dan Krisis Kesejahteraan Guru

Opini210 Views

Penulis: M.Haqi An-Nazili |  Fakultas Dirasat Islamiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pendidikan kerap disebut sebagai mesin utama kemajuan sebuah bangsa. Namun, jika menilik kondisi pendidikan Indonesia hari ini, mesin tersebut tampak belum bekerja secara optimal.

Gambaran kemajuan yang sering disuarakan di ruang publik masih menyisakan jurang realitas di banyak daerah, terutama ketika membandingkan sekolah-sekolah di kota besar dengan kondisi pendidikan di wilayah pinggiran dan pelosok.

Membicarakan pendidikan Indonesia tidak cukup berhenti pada capaian statistik atau jargon reformasi. Isu ini menyentuh langsung soal keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan masa depan jutaan anak bangsa. Setidaknya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama dalam sistem pendidikan nasional.

Kesenjangan infrastruktur: nyaman di kota, terbatas di daerah

Salah satu persoalan yang paling mudah ditemui di lapangan adalah ketimpangan fasilitas pendidikan. Di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, sekolah-sekolah dilengkapi dengan ruang kelas representatif, laboratorium modern, hingga akses teknologi digital. Namun, kondisi tersebut tidak selalu ditemukan ketika bergeser ke daerah terpencil.

Masih ada sekolah dengan ruang kelas yang rusak, sarana belajar yang minim, bahkan akses menuju sekolah yang penuh risiko. Perbedaan kondisi ini menciptakan titik awal yang tidak setara bagi peserta didik.

Tantangan belajar yang dihadapi siswa di daerah tentu jauh berbeda dengan mereka yang menikmati fasilitas lengkap di perkotaan. Infrastruktur pendidikan, dalam konteks ini, bukan sekadar bangunan fisik, melainkan wujud pemenuhan hak dasar warga negara.

Kesejahteraan guru yang belum sepenuhnya terjamin

Di balik gedung sekolah, terdapat peran guru sebagai penggerak utama proses pendidikan. Namun, persoalan kesejahteraan, khususnya bagi guru honorer, masih menjadi isu yang berlarut-larut. Tuntutan profesionalisme dan dedikasi tinggi sering kali tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi yang mereka hadapi.

Di sejumlah daerah, guru honorer menerima penghasilan yang jauh dari kata layak, bahkan kerap dibayarkan tidak tepat waktu. Situasi ini mendorong sebagian guru mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menggerus fokus dan keberlanjutan kualitas pembelajaran di ruang kelas.

Kurikulum yang belum sepenuhnya berpijak pada realitas

Perubahan kurikulum yang cukup dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Di tingkat praktik, guru dan sekolah kerap membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sementara pendampingan belum selalu merata. Akibatnya, implementasi kurikulum sering kali berjalan tidak seragam antar daerah.

Selain itu, beban administratif yang menyertai kurikulum masih dirasakan cukup berat. Fokus pembelajaran pun kerap tersedot pada aspek penilaian dan laporan, sementara penguatan karakter dan keterampilan hidup belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam proses pendidikan sehari-hari.

Akses pendidikan dan bayang-bayang komersialisasi

Meski berbagai program bantuan pendidikan telah diluncurkan, biaya pendidikan masih menjadi kendala bagi sebagian keluarga. Pengeluaran tambahan seperti seragam, buku penunjang, atau kegiatan sekolah sering kali menjadi faktor penghambat keberlanjutan pendidikan anak.

Ketika sekolah berkualitas semakin identik dengan biaya tinggi, pendidikan berisiko kehilangan fungsinya sebagai alat mobilitas sosial. Pendidikan idealnya tetap berada dalam kerangka layanan publik yang inklusif, bukan sekadar komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.

Literasi dan karakter sebagai tantangan jangka panjang

Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai survei internasional, menunjukkan perlunya perhatian serius pada kualitas pembelajaran dasar. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan mendesak.

Pada saat yang sama, persoalan karakter juga mengemuka. Fenomena perundungan, kekerasan, dan perilaku tidak etis di lingkungan sekolah maupun media sosial menandakan pentingnya pendidikan nilai yang konsisten dan kontekstual.

Mencari jalan keluar bersama
Perbaikan pendidikan membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar regulasi di atas kertas. Pemerataan anggaran pendidikan perlu benar-benar menjangkau daerah 3T dengan pengawasan yang transparan.

Reformasi status dan kesejahteraan guru juga perlu dipercepat agar profesi pendidik kembali memiliki daya tarik dan keberlanjutan.

Di sisi lain, penyederhanaan beban administratif penting dilakukan agar guru dapat kembali fokus pada esensi pendidikan: mendidik dan membimbing peserta didik.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak selalu terlihat secara instan. Namun, ketimpangan yang terus dibiarkan berisiko menjauhkan Indonesia dari cita-cita pembangunan manusia yang berkeadilan.

Sinergi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci untuk menata ulang fondasi pendidikan nasional.

Pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas ruang kelasnya—dan oleh sejauh mana negara hadir secara adil di dalamnya.[]

Comment