by

Menyoal Tenaga Kerja Asing Di Tengah Kecamuk Pandemi

-Opini-21 views

 

 

 

Oleh : Desi Nurjanah, S.Si, Mahasiswi S2 Gazi University, Ankara, Turki

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA —Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung tidak mengetahui jumlah Tenaga Kerja Asing  (TKA) dalam proyek Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) di Tegalluar. Bahkan di lokasi proyek nuansa China kental dengan banyaknya tulisan bahasa Mandarin. Selain itu, para pekerja proyek tidak menguasai bahasa Indonesia atau Inggris (ayobandung.com, 14/4/2021).

Tidak diketahuinya jumlah Tenaga Kerja Asing oleh pemerintah daerah menggambarkan bahwa tidak ada transparansi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena seluruh data hanya dipegang oleh pemerintah pusat. Padahal seharusnya pemerintah daerah mengetahui data pekerja asing yang masuk ke daerah. Salah satunya agar tetap mudah untuk mengawasi keberadaan Warga Negara Asing terlebih di tengah pandemi yang tak kunjung usai.

Akibat pandemi, banyak warga negara Indonesia yang terkena PHK serta menganggur akan tetapi pemerintah  justeru membuka lapangan kerja untuk warga negara asing.

Perpanjangan larangan masuk Warga Negara Asing tidak mampu menahan  serbuan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. Sangat mengkhawatirkan.  bila sebuah negara terlalu banyak mengimpor produk luar negeri dan memberikan pengelolaan proyek kepada negara asing beserta tenaga kerjanya.

Resesi akibat pandemi yang memposisikan kondisi ekonomi Indonesia berada dalam lingkaran keterpurukan akan semakin memperlemah kedaulatan negara dan bangsa. Akankah kita biarkan kehancuran ini menimpa bangsa dan negara yang kita cintai?

Di sisi lain, pemerintah memperlakukan secara mencolok antara Warga Negara Asing dengan rakyatnya sendiri hingga menimbulkan kesenjangan di antara warga lokal dan asing. Aturan dan sikap pemerintah untuk tidak menerima atau meminimalisir Tenaga Kerja Asing tampak tidak konsistenan.  Pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri karena tidak sesuai dengan fakta.

Pemerintah sejatinya mementingkan pengurusan terhadap rakyat dibandingkan Tenaga Kerja Asing dan memperjuangkan lapangan pekerjaan demi mendapatkan kesejahteraan.

Sangat tidak masuk akal memberikan lapangan pekerjaan kepada warga negara asing sementara warga negara lokal justeru berada dalam kondisi terpuruk secara ekonomi akibat pandemi ini. Ini tak ubahnya sebuah pepatah, itik mati di lumbung padi.

Pengerjaan proyek oleh negara seharusnya lebih mendahukukan tenaga kerja lokal. Memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat adalah kewajiban negara yang harus ditunaikan sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang.[]

_____

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat menyampaikan opini dan pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Setiap Opini yang ditulis oleh penulis menjadi tanggung jawab penulis dan Radar Indonesia News terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan dalam opini ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawab terhadap tulisan opini tersebut.

Sebagai upaya menegakkan independensi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Radar Indonesia News akan menayangkan hak jawab tersebut secara berimbang.

Comment

Rekomendasi Berita