by

Islam Dan Demokrasi, Sebuah Telaah Dan Komparasi

-Opini-41 views

 

 

Oleh : Dra. Irianti Aminatun, Pemerhati Masalah Umat

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Sementara orang berpendapat bahwa agama, khususnya Islam, dapat menerima sistem politik dan pemerintahan apapun, termasuk demokrasi. Keduanya –Islam dan demokrasi – sangat kompatible.  Apapun jenis sistem negara dan pemerintahannya, nilai dan tujuan yang diusung haruslah sama. Negara mesti ditujukan membangun keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan membangun akhlak.

Pandangan dan pendapat di atas layak dikritisi. Benarkah Islam kompatible dengan demokrasi. Benarkah demokrasi bisa mewujudkan  kesejahteraan?

Hal ini penting sebab   demokrasi kini telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan politik kaum muslimin di seluruh dunia.

Konsep Kedaulatan

Demokrasi  digambarkan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip pokok demokrasi yang paling mendasar adalah kedaulatan rakyat.

Suara rakyat dianggap sebagai sumber hukum (source of law) paling pokok dan paling tinggi. Karena itu kebenaran harus didasarkan pada suara mayoritas rakyat.

Rakyat mempunyai otoritas mengangkat dan memberhentikan pemimpin. Rakyat juga berhak membuat peraturan dan undang-undang karena mereka adalah pemilik kedaulatan melalui wakil-wakil mereka di parlemen.

Berdasarkan prinsip penting  ini perkara yang benar dan salah kemudian ditentukan oleh suara manusia atas nama rakyat atau suara mayoritas.

Konsepsi tentang kedaulatan ini jelas kontradiktif dengan Islam. Dalam Islam sangat jelas bahwa kedaulatan bukanlah di tangan rakyat, tapi di tangan syariat. Syariat Islam hanya mengakui Allah swt. satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dalam semua perkara kehidupan. Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum meski hanya satu hukum sekalipun.

Manusia apapun kedudukannya, baik rakyat atau kepala negara, semuanya berstatus sebagai pihak yang mendapat beban hukum (mukallaf) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang diturunkan oleh Allah swt.

Sumber hukum satu-satunya adalah al Quran dan as Sunnah. Allah swt. menegaskan “Jika kalian berselisih paham dalam suatu perkara, hendaklah kalian merujuk kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (as Sunnah)” (TQS an-Nisa ayat 59).

Dengan berpegang teguh pada dua perkara ini tidak akan tersesat. Sabda Rasulullah saw “Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara dan kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku” (HR al-Hakim).

Karena itu demokrasi dengan Islam tidak kompatible. Justru bertolak belakang. Perbedaan secara mendasar demokrasi dengan Islam dilihat dari sumber kedaulatan ini.

Konsep Kekuasaan

Memang, baik dalam demokrasi maupun Islam, rakyatlah yang memilih kepala negara. Namun syarat kepala negara dalam sistem demokrasi  dan Islam berbeda . Dalam Islam misalnya, di antara syarat kepala negara adalah wajib beragama Islam dan laki-laki, sementara sistem demokrasi tidak mensyaratkan itu.

Dalam demokrasi, pemimpin dipilih secara rutin lewat Pemilu reguler. Sebaliknya dalam Islam selama kepala negara masih memenuhi syarat pengangkatan yang hukumnya wajib, juga selama tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk kekufuran nyata, ia tidak boleh diganti. Dalam Islam terdapat kewajiban taat kepada  pemimpin selama tidak menyimpang dari hukum syariah.

Bentuk  Negara

Bentuk negara demokrasi bisa beraneka ragam. Bisa berbentuk kesatuan seperti Inggris dan Perancis, atau federasi seperti Amerika Serikat dan Malaysia. Ini berbeda dengan Islam yang harus berbentuk kesatuan.

Islam tidak membenarkan adanya negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri. Sistem pemerintahan Islam bersifat sentralisasi dengan penguasa tertinggi cukup di pusat.

Bentuk Pemerintahan

Sistem pemerintahan demokrasi bisa berbentuk republik, monarki atau kaisar sementara islam hanya mengenal satu bentuk yaitu khilafah.

Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam demokrasi bersifat kolektif, serta mengharuskan adanya kabinet yang di dalamnya terdapat menteri-menteri.

Dalam Islam  kepemimpinan bersifat tunggal. Dalam sistem Islam tidak ada kabinet yang menyertai khalifah. Yang ada dalam sistem islam adalah mu’awin. Tugas mereka adalah membantu kepala negara dalam tugas-tugas pemerintahan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan

Demokrasi tegak diatas 4 pilar kebebasan. Salah satu pilarnya adalah kebebasan kepemilikan. Siapapun berhak memiliki apapun jika ia mampu meraihnya. Bumi, air dan kekayaan yang menjadi hajat hidup orang banyak tidaklah dikuasai negara.

Akibatnya kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan hanya  berlaku bagi beberapa gelintir orang yang punya kuasa dan elit para pemilik modal. Kebanyakan rakyat justru hidup di bawah jurang kemiskinan. Kesenjangan kaya-miskin adalah fenomena dunia yang terjadi pasca penerapan demokrasi.

Oxfam saat menghadiri pertemuan rutin tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos 2020 lalu, menjelaskan bahwa gap antara si kaya dengan si miskin dunia semakin jauh. Jumlah miliuner dunia pada 2019 mencapai 2.153 orang. Kekayaan mereka melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia.

Satu persen orang terkaya di dunia memiliki kekayaan dua kali lipat dibanding 6,9 miliar orang di dunia. Artinya ada sekitar 78 juta orang di dunia jika dikumpulkan kekayaannya maka jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari total kekayaan hampir 88% penduduk bumi.

Ini tentu berbeda dengan Islam. Berdasarkan penggalian dari leteratur khazanah Islam, terbukti Islam mampu menyejahterakan. Keberhasilan Islam dalam mensejahterakan ini tidak lepas dari konsep ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan.

Setidaknya ada tiga konsep,  antara lain;

1. Islam mengatur konsep kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

(2) Pengelolaan harta, yang mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Islam mengutamakan pembelanjaan yang wajib, sunnah kemudian mubah. Sistem ekonomi Islam juga melarang pemanfaatan harta yang tidak dibenarkan oleh syariat. Islam menjamin pemenuhan  kebutuhan pokok baik kebutuhan pokok individual seperti sandang, pangan dan papan. Islam juga menjamin kebutuhan pokok kolektif seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

3. Distribusi kekayaan. Islam melarang penimbunan  uang, mengharamkan praktek ekonomi non riil, dan menggunakan emas dan perak sebagai mata uang.

Semua ini menjamin pendistribusian kekayaan masyarakat secara adil, menjamin semua aktivitas ekonomi bersifat riil serta memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan dan peningkatan taraf ekonomi. Kemampuan Islam dalam mensejahterakan masyarakat ini diakui oleh banyak sejarawan Barat.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas terbukti bahwa sistem politik Islam adalah sistem yang khas yang tidak kompatible  dengan sistem manapun termasuk sistem demokrasi.

Sistem Islam berasal dari wahyu yang  pasti akan memberikan cahaya bagi kehidupan. Sementara sistem selain Islam berasal dari akal manusia yang pasti penuh kekurangan.[]

_____

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat menyampaikan opini dan pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Setiap Opini yang ditulis oleh penulis menjadi tanggung jawab penulis dan Radar Indonesia News terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan dalam opini ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawab terhadap tulisan opini tersebut.

Sebagai upaya menegakkan independensi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Radar Indonesia News akan menayangkan hak jawab tersebut secara berimbang.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =

Rekomendasi Berita