Penulis: Neno Salsabillah | Aktivis Muslimah & Muslimpreneur
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA —Sorak-sorai terdengar dari pinggir lapangan kampung. Gelak tawa pecah ketika seorang pemuda berusaha menaklukkan pohon pinang yang dilumuri oli. Anak-anak pun tak kalah riuh saat berlomba menggigit kerupuk yang tergantung di seutas tali.
Setiap Agustus, suasana semacam itu menjadi bagian dari euforia perayaan kemerdekaan. Berbagai perlombaan digelar, hadiah diperebutkan, dan kebersamaan warga terasa begitu hangat. Sejenak, kegembiraan itu seolah menjadi gambaran tentang kemerdekaan yang telah dinikmati selama puluhan tahun.
Namun, ketika panggung hiburan dibongkar, bendera hias diturunkan, dan perlombaan berakhir, persoalan kehidupan kembali menunggu di depan mata. Beban ekonomi, biaya pendidikan, akses kesehatan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, hingga persoalan sosial lainnya tidak ikut selesai bersama berakhirnya pesta rakyat.
Di sinilah pertanyaan tentang makna kemerdekaan layak kembali diajukan, apakah kemerdekaan cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan fisik?
Hari ini memang tidak ada lagi serdadu asing yang secara terbuka menguasai jalan-jalan negeri. Namun, berbagai bentuk ketergantungan dan ketimpangan masih menjadi persoalan yang dirasakan sebagian masyarakat.
Kebijakan negara, tata kelola ekonomi, serta penguasaan sumber daya menjadi bagian penting yang menentukan sejauh mana kemerdekaan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Persoalan itu dapat dilihat dari berbagai sisi. Beban pajak dan biaya hidup menjadi perhatian masyarakat. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial masih menghadapi persoalan biaya dan akses.
Di sektor kesehatan, keberadaan BPJS Kesehatan memang menjadi instrumen penting dalam memperluas jaminan kesehatan, tetapi dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi beragam persoalan pelayanan dan akses.
Begitu pula persoalan kemiskinan, pengangguran, stunting, korupsi, serta berbagai kasus yang muncul dalam pelaksanaan program MBG terkait dugaan korupsi dan dugaan keracunan pada sejumlah penerima manfaat. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah dalam menghadirkan kesejahteraan belum selesai.
Maka, kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan. Kemerdekaan juga perlu diukur dari kemampuan negara memastikan rakyat dapat hidup layak, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki pekerjaan, serta terlindungi dari berbagai bentuk ketidakadilan.
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah. Rasulullah ﷺ menegaskan, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa seorang imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya.
Prinsip tersebut menempatkan negara dan penguasa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, keamanan, serta kebutuhan dasar dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab penguasa terhadap rakyat.
Dalam pandangan Islam, pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut kepentingan masyarakat luas juga tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan segelintir pihak. Kekayaan negeri harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat.
Dengan demikian, kemerdekaan hakiki tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga sebagai pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Swt.
Perayaan kemerdekaan tentu penting sebagai momentum mengenang perjuangan para pendahulu. Namun, kemeriahan lomba jangan sampai membuat kita lupa bahwa masih ada pekerjaan besar untuk memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan seluruh rakyat.
Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pergantian kebijakan atau program semata. Diperlukan perubahan mendasar dalam tata kelola kehidupan agar kekuasaan benar-benar diarahkan untuk mengurus kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Karena itu, implementasi ajaran Islam secara kaffah dipandang sebagai solusi politik demi mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, kemerdekaan bukan sekadar seberapa meriah lomba digelar, seberapa banyak hadiah dibagikan, atau seberapa semarak jalanan dihiasi merah putih. Kemerdekaan juga tentang apakah rakyat mampu hidup bermartabat tanpa dihimpit ketidakadilan dan kesulitan hidup.
Sebab, setelah sorak-sorai perlombaan berhenti, realita tetap berbicara. Wallahu a’lam bish-shawab.
Comment