by

Mesi Tri Jayanti*: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Kebijakan Pelonggaran Perlu Koreksi

-Opini-55 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sudah berlangsung sekitar dua bulan fase tatanan kehidupan baru (The New Normal) akibat pandemi virus covid-19 yang tak jua selesai. Tidak dipungkiri bahwa kebijakan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam fase new normal yang diputuskan oleh pemerintah merupakan upaya pemulihan ekonomi yang merosot tajam.

Program The New Normal harus dijalankan agar perekonomian negeri bisa terus berjalan. Aktivitas ekonomi terutama perkantoran, industri dan supermarket akan berjalan meski ada PSBB. (Tirto.id, 28/05/2020)

Kebijakan soal PSBB sejak awal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memang tidak sesuai dengan kondisi pandemi yang begitu masif, pun kemampuan ekonomi negara. Dampaknya pemerintah tidak bisa menetapkan PSBB berkepanjangan. Pasalnya, beban ekonomi yang dipikul terlalu berat, ditambah lagi ketersendatan aktivitas masyarakat.

Namun, aktivitas yang produktif di tengah masa pandemi virus covid-19 atau masa new normal ini nyatanya semakin berisiko di sejumlah daerah. Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.

Dikutip dari Katadata.co.id, pada bulan-bulan sebelum diterapkannya new normal, kenaikan harian tidak pernah menyentuh angka 1000 jiwa. Namun ketika diterapkan kebijakan new normal angka kenaikan kasus positif terus melonjak. Tercatat hingga Kamis, 9 Juli 2020 ada penambahan 2.657 kasus baru covid-19 dalam 24 jam terakhir. Sehingga totalnya ada 70.736 kasus positif Covid-19.

Penambahan 2.657 kasus baru merupakan angka terbanyak sejak awal pencatatan kasus Covid-19 di Tanah Air. Dalam periode yang sama 8-9 Juli 2020, ada 58 pasien Covid-19 yang tutup usia. Totalnya menjadi 3.417 orang meninggal.
Adapun berdasarkan wilayah, penyebaran di Jawa Timur masih tertinggi dengan 413 kasus baru, di DKI Jakarta 223 kasus baru, di Sulawesi Selatan 195 kasus baru, di Jawa Tengah 110 karus baru, di Bali 91 kasus baru, dan di Jawa Barat 88 kasus baru.

Meskipun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus, pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran kesehatan tersebut hingga 24 Juni baru 4,68 persen. (www.aa.com.tr, 4/7/2020)

Dengan semakin tingginya kasus covid-19, pemerintah justru beranggapan naiknya kasus hanya karena tes yang semakin massif, bukan karena tidak diputusnya rantai sebaran. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak. Seperti sesuatu yang wajar, bahkan seolah prestasi pemerintah yang menunjukkan sudah dilakukan tes ke lebih banyak orang.

Kebijakan new normal ditengah kasus yang semakin meroket tinggi ini sebenarnya pilihan yang dilematis ketika pemerintah harus memilih untuk pemulihan ekonomi atau keselamatan nyawa rakyat.

Sebab jika penulihan ekonomi terlebih dahulu tentu hal ini akan beresiko pada nyawa manusia yang sejatinya sebagai penggerak utama perekonomian itu sendiri. Namun jika memilih untuk memulihkan kesehatan rakyat terlebih dahulu maka pemerintah harus menanggung kebutuhan rakyat secara mutlak.

Memang dalam menghadapi situasi sulit seperti ini rakyat membutuhkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bukan hanya didasari atas kepentingan ekonomi atau uji coba Oleh sebab itu program pelonggaran PSBB sudah seharusnya dievaluasi. Dan pemerintah segera membuat terobosan penanganan termasuk meningkatkan anggaran penanganan.

Pengaturan pemasukan negara dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia cukup kiranya untuk membiayai kebutuhan masyarakat saat pandemi bahkan setelahnya. Namun memang sayangnya masih belum bisa dilakukan secara maksimal di negeri ini.

Sistem perekonomian kapitalis yang masih mendominasi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di negeri dengan sebutan zamrud khatulistiwa ini. Sehingga wajar jika secara ekonomi masyarakat harus berusaha sendiri di tengah pandemi ini.

Dalam Islam, segala sesuatunya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Urusan duniawi menjadi satu kesatuan dengan urusan akhirat. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”

Sejatinya memang negara mesti memprioritaskan urusan pengayoman terhadap kehidupan rakyat, sebab itulah cerminan dari posisinya sebagai raa’in dan junnah.

Tidak boleh negara mengambil kebijakan yang mengabaikan nasib rakyat. Dalam keadaan apa pun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara.

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Tirmidzi 1455, dan disahihkan al-Albani). Wallahu’alam bi Ash shawab.[]

*Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 8 =

Rekomendasi Berita