by

Mr. Khan: Membedah Kasus Penistaan Agama Yang Dilakukan Ahok

Mr. Khan.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Peristiwa pelanggaran hukum oleh Ahok dengan menistakan Almaaidah 51 merupakan peristiwa besar yang jauh sebelumnya, Pengamat Sosial dan Politik, Mr. Khan sudah memprediksi dengan peristiwa aksi bela Islam pertama.
 
“Pada kesempatan itu, kami bertiga duduk bersama makan
siang di sebuah meja,dan di depannya sedang ada pemberitaan di tv aksi
demo Islam pertama, dimana diberitakan massa berjumlah sekitar
kurang lebih 6000 sampai dengan 7000 Orang,” tukasnya, Selasa (3/1).. 
Menurut Mr. Khan,
dugaan kasus penistaan agama yang di lakukan Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok pasti menjadi makin panas. “Namun, saat itu
teman saya menjawab gak lah, nanti juga akan reda,” ungkapnya lagi. 
 
“Saya sangat yakin tdan idak mungkin reda
sebelum Ahok diperiksa dan dijadikan tersangka oleh kepolisian.
Nanti kita bisa sama sama melihatnya. Betul gak apa yang saya katakan
ini,” paparnya lebih lanjut. 
 
Mr Khan mengutarakan alasan
mengapa kasus Ahok tidak mungkin reda. Karena ini menurutnya, bukan permasalahan rasio
lagi akan tetapi sudah menyangkut permasalahan agama yang merupakan
permasalahan perasaan orang banyak, “The
Feelings Of Many”. 
“Seperti diketahui
negara kita adalah mayoritas penganut agama Islam terbesar di dunia.
Selain permasalahan agama. Hal dugaan penistaan agama ini juga sudah
saya baca di Internet tercatat jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
( KUHP ) yaitu pasal 156 dan Pasal 156a yang mengatur tentang Penodaaan
Agama,” jelasnya. 
Adapun isi KUHPidana pasal
156 yakni,”Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,”. 
 
Maka itulah,
sambung Mr Khan, perkataan golongan dalam pasal ini dan
pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang
berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri
asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut
hukum tata negara.
Sedangkan, dalam
Pasal 156a dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima (5) tahun
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa
pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Sedari
itu, pada kondisinya, kemudian permasalahan ini sudah beredar sangat
luas, baik oleh media sosial Youtube dan sebaginya.”Ini ibaratkan ‘Bola
yang sangat panas’ dan sudah sangat liar. Juga dikarenakan inipun
sebetulnya termasuk terlambat dalam penanganan dugaan kasus Penistaan
Agama yang dilakukan Pak Ahok ini,” tandasnya. 
Akhirnya
Berlanjut massa Aksi Demo Bela Islam dua dan tiga akhirnya betul sekali
tepatnya tanggal 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 Massa yang
terkumpul sampai berjumlah bahkan mencapai berjuta-juta orang turun
kejalan. “ Beruntung sekali 2 Desember itu demo berjalan Damai walaupun
Massa yang turun diperkirakan berjumlah 5 juta sampai 6 Juta
Orang,”tukasnya.
“Jujur sekali pada saat Itu
saya dan keluarga beserta sabagian besar teman-teman sangat resah akan
sikon yang berpotensi terjadi kekacauan besar seperti kerusuhan dan
sebagainya, di karenakan saya hanya berpikir jika massa yang demo pada
saat itu marah apakah aparat keamanan masih sanggup untuk
mengendalikannya,” paparnya melanjutkan. 
“Ternyata
betul pada tanggal 4 November 2016 Malam Hari Saya Nonton di Video Hand
Phone Saya terjadinya jarahan di sebuah Indomaret tepatnya di Wilayah
Penjaringan Jakarta utara, dan ada sebagian kecil massa yang Keliling
Terjadi pelemparan batu ke salah satu toko serta perusakan beberapa
Mobil di Jalanan,” jelasnya. 
“Kemudian malam
itu juga terjadi pembakaran beberapa mobil di area demo berlangsung,
serta Polisi menembakkan gas air mata yang bertubi tubi dan akhirnya
massa pendemo masing masing dapat membubarkan diri setelah mendapatkan
perjanjian oleh wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla untuk berjanji segera
proses Hukum dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Bapak
Ahok. Dan akhirnya Proses Hukum pun berjalan dengan cukup cepat dari
Tahap Tersangka sampai Tahap P21 ditetapkan Kejaksaan Agung telah dikaji
oleh 13 Jaksa profesional,” urainya lebih lanjut.
Kemudian
proses Hukum sampai Tahap Perlimpahan berkas ke Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, dan disidangkan sejumlah tiga (3) kali ditetapkan Bapak
Tjahaja Basuki Purnama Alias Pak Ahok telah menjadi status Terdakwa
kasus penistaan agama. “Sampai saat ini, tepatnya selasa (3/1) 2017
sudah sidang keempat kalinya Pada awalnya yang membuat saya cukup yakin
bahwa Pak Ahok telah terduga cukup kuat kasus melakukan penodaan agama
dikarenakan beberapa hal dasar yang saya amati,” jelasnya
Hasil
pengamatan tersebut menurutnya adalah sebagai berikut ini : Pertama
(1), Dari Hasil Video Youtube yang saya Tonton itu memang benar
menandakan Pak Ahok Berbicara seakan kalimat bahasanya sedang
menyampaikan kampanye nya dan Pak Ahok telah menyeberang ke perkataan
soal Agama yang Saya ambil singkat kata kata Pak Ahok ” Kan bisa saja
dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai
Surat Al-Maidah ayat 51,” ucap Ahok, kemudian Video Youtube lengkap ini
pun sudah ada Hasil Uji Pusat laboratorium forensik (Puslabfor) Mabes
Polri, dari hasil Uji Puslabfor ini Direktur Tindak Pidana umum
Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto Mengatakan tidak ada Pengurangan
atau Penambahan Pada video Youtube ini , Nah dengan Kata kata ini lah
dari Pak Ahok sudah jelas menyeberang dengan kalimat cukup kuat dugaan penghinaan agama dan hinaan terhadap ulama. 
Kedua (2),
alasan selanjutnya Fatwa MUI sudah dikeluarkan yang telah dikaji oleh
para Ulama Ulama di MUI dan telah menyatakan Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok telah melakukan penghinaan terhadap agama dan
Ulama.
Lalu yang ketiga (3), sejumlah besar pakar hukum ahli pidana, ahli bahasa telah menyatakan dugaan kuat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok. Bahkan sejauh ini menurut Pengamat Politik dan Sosial ini, belum ada pakar hukum yang menyatakan Basuki Tjahana Purnama
alias Ahok tidak melakukan Penistaan Agama.
 
“Soalnya, jika ada saya juga ingin tau apa alasannya, namun hal ini juga tidak ada,” ungkapnya sembari mempertanyakan.
“Mengapa
saya yakin dan percaya akan pernyataan sejumlah besar Pakar Hukum
dan Fatwa MUI tentang Penodaan Agama ini ? Dikarenakan hal penanganan
kasus penistaan agama memang bidangnya pakar hukum ahli Pidana dan
bidangnya para Ulama di MUI,” jelasnya.
Maka
itulah saran untuk kedepan, menurut Mr Khan, dalam hal
penistaan agama ini,”Jika sampai ada orang yang ikut ikutan berbicara
dan menyebarkan ke sosial media bahwa Ahok tidak menistakan agama, justru seharusnya aparat kepolisian pantasnya
mencari orang tersebut untuk diselidiki dan diproses Hukum sesuai undang
Undang ITE yang berlaku”, ulasnya lagi. 
“Karena
jika ada orang yang yang bukan ahlinya atau bidangnya ikutan
menyebarkan hal bahwa Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok tidak
menistakan Agama, ini akan berpotensi kuat terjadinya pernyataan yang
menyesatkan bagi teman-teman yang kurang dapat memahami permasalahan
ini. Hingga potensi terjadinya pro dan kontra akan makin panas,”
jelasnya.
“Disini saya mencoba membedah mengapa
kasus penistaan agama harus adanya proses Hukum di Negara kita di
Indonesia ? Dikarenakan Negara kita di Indonesia rakyatnya menganut
agama yang berbeda-beda yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Agama kepercayaan Konghucu,
Sehingga sangatlah penting adanya Undang Undang Republik Indonesia di
bagian Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang berlaku untuk
melindungi kerukunan umat beragama,” tandasnya. 
Hal
ini diharapkan agar tidak terjadi pertengkaran sampai bentrokan
antar umat beragama, juga agar tidak terjadi permusuhan antar umat
beragama dan terjadinya konflik berkepanjangan. Bahkan hal ini
sudah ada tercatat di Undang undang Dasar 1945 Pasal 29 Tentang
Kerukunan Umat Beragama. 
Mr Khan mengulas
lebih lanjut, contoh sejarah kasus Penistaan Agama
oleh seorang pemuda muslim di Pulau Jawa pada awal Tahun 20-an terjadi
Demo besar massa berjumlah 35.000 dalam waktu satu malam, padahal pada
saat itu Jumlah penduduk di Surabaya Saja Baru 300.000.  Juga kasus kerusuhan Situbondo pada Tanggal 10 Oktober 1996, berawal
dari penistaan agama oleh seorang yang bernama Saleh. Saat
itu kerusuhan terjadi dan 24 Gereja di lima Kecamatan dibakar atau dirusak, beberapa sekolah Kristen dan Katolik, Panti asuhan Kristen
dan toko toko milik orang Tionghoa.  Dalam kerusuhan itu telah tewas
terpanggang api 5 orang keluarga pendeta Ischak Christian di dalam
Komplek Gereja Pantekosta pusat Surabaya (GPPS) yang terletak di
Jl.Basuki Rachmat Situbondo. 
“Saya seringkali
dapat kabar burung terbangun opini yang menyatakan dugaan kasus penistaan agama oleh Ahok ini adalah ditunggangin aktor politik! di Politisi !
Politik Kotor ! dicari cari kesalahan Ahok. Kalau di cari-cari
kesalahan, saya kira tidak akan ditemukan yang fatal seperti ini
jika tidak ada perbuatan Ahok. Semua kalimat-kalimat ini tentunya
sangat salah besar karena kalimat-kalimat seperti ini berpotensi
bertambah panasnya situasi dan kondisi,” jelasnya,
Hal
ini utama dasarnya adalah bukan permasalahan rasio lagi, namun
menurutnya ini permasalahan perasaan orang banyak terhadap agama, juga
hal ini tercatat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156
dan Pasal 156a yang Berlaku sampai saat ini.”Jika adapun aktor politik
lawannya ikut-ikutan tidak dapat dipungkiri karena kebetulan momen dekat
Pilkada tapi besarnya jumlah massa karena menyangkut perasaan orang
banyak. Juga ada kabar burung bahwa terbangun opini sampai ditetapkan
Ahok sebagai terdakwa itu sebuah pemaksaan.  Ini sama sekali tidak benar,”
ungkapnya.
“Karena Negara tidak mungkin kalah dengan sekolompok orang yang berani mencoba memaksakan kehendak,” jelasnya.
Bahkan,
lebih lanjut menurutnya sebagai contoh banyak teman-teman yang merasa
tidak adil mengapa Ahok tidak ditahan sampai saat ini? Itu memang
sungguh tidak adil jika kita mengacu pasal 21 KUHAP nomor.8 Tahun
1981 penahanan dikenakan pada tersangka atau terdakwa yang diancam
pidana penjara lima tahun.” Juga kasus-kasus sebelumnya semua tersangka
dan terdakwa kasus penodaan agama ditahan, Faktanya Pak Ahok terdakwa
dengan ancaman penjara lima tahun tidak juga di Tahan,” ungkapnya.
“Sekali
lagi untuk kasus penistaan agama yang dilakukan terdakwa Ahok ini murni perbuatan Ahok di Kabupaten Kepulauan Seribu Pada
Hari Selasa (27/9) 2016. Bukan karena siapa siapa, atau karena apapun.
Bukan karena diskriminasi juga bukan intoleransi. Soalnya terbukti pada
tahun 2012 saat pilkada Jokowi Ahok menang. buktinya Bapak Kwek Kian Gwe
bahkan bisa menjadi menteri Keuangan,” tukasnya menjelaskan.
“Jadi
siapa pun kita stop untuk ikut ikutan memutarbalikkan fakta dan
kenyataan untuk kasus penistaan Agama yang dilakukan terdakwa Ahok ini
kedepannya sungguh sebuah pelajaran besar yang sangat penting untuk
semua teman-teman Di NKRI, siapa pun kita untuk tidak boleh menodai
agama apapun. Saran saya bagi teman-teman yang ingin ikut hal Sosial
Politik harus bisa sedikit banyak memahami Hukum yang berkaitan pada
setiap permasalahannya, Juga harus memahami apa Itu anality, Faktuality,
dan Solution,” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita