by

Mr.Kan : Orang Gila Diberikan Hak Suara Untuk Pemilu Bertentangan Dengan Logika

Mr. Kan, Pengamat Politik dan Hukum
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Saya menanggapi tentang kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mempersiapkan data-data pasien penderita gangguan kejiwaan atau cacat mental untuk diberikan hak suara dalam Pemilihan Umum atau PEMILU 2019 mendatang.
“Apakah Pantas Pasien Gangguan Jiwa atau Orang Gila Diberikan Hak Bersuara Untuk Ikut Memilih Calon Presiden, Wakil Presiden dan Calon  Legislatif Untuk Pemilihan Umum Atau PEMILU Tahun 2019?”
Menurut pengamatan saya, kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan hak suara kepada pasien gangguan jiwa atau orang gila untuk ikut memilih calon Presiden, Wakil Presiden dan calon Legislatif di tahun 2019 mendatang sangat bertentangan dengan logika jika dikaitkan dengan Ilmu Hukum Pidana. 
Dikarenakan dua alasan kuat yaitu:
Berdasarkan pasal 145 angka 4 Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR), sebagai saksi tidak dapat didengar : Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.
Berdasarkan ketentuan diatas ini berarti pasien gangguan jiwa atau orang gila untuk dijadikan saksi pun sudah tidak bisa, apalagi disuruh memberikan keputusan untuk memilih calon Presiden, Wakil Presiden dan Calon Legislatif? Walaupun di pasal 171 KUHAP menyatakan orang gila dapat dijadikan saksi namun tanpa dengan sumpah.
Kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi : Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
Berdasarkan ketentuan diatas ini berarti perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pasien gangguan jiwa atau orang gila saja tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, apalagi disuruh melakukan perbuatan memilih calon Presiden, Wakil Presiden dan calon Legislatif.
Kebijakan pemerintah satu ini selain bertentang dengan ilmu hukum pidana juga benar- benar tidak dapat diterima oleh akal sehat kita yang masih waras.
Saran dari saya, pemerintah dapat segera mempertimbangkan kembali secara matang-matang atas kebijakan satu ini dan harapan saya, pemerintah dapat membatalkan kebijakan satu ini.
Mr.Kan Pengamat Hukum dan Politik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + five =

Rekomendasi Berita