by

Nurul Hidayati, S.Pd*: RUU Minol Dan Ilusi Demokrasi

-Opini-103 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB/ Minol), yang tengah digodok di DPR,  mendapat reaksi cukup keras dari beberapa pihak. Salah satu pihak yang menentang adalah Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gerja Indoneis (PGI), yang menganggap bahwa pelarangan minol sebagai tindakan infantil (apa-apa/sedikit-sedikit dilarang) (CNN Indonesia, 13/11/2020).

Begitu pula dengan partai Golkar dan PDIP, yang meningatkan,  bahwa keberagaman suku, ras dan agama di Indonesia, wajib dipertimbangkan  sebelum RUU LMB ini disahkan. (Tempo.co, 13/11/2020).

Mereka berdalih bahwa minol masih sering digunakan dalam ritual upacara adat di sejumlah daerah, seperti di Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, NTT, dan lain-lain. Maka tak heran, jika RUU LMB ini dianggap sebagai “ancaman” bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Pembahasan RUU Minol ini sebenarnya telah dimulai  sejak DPR periode 2014-2019. Namun demikian, hingga kini masih saja terjadi tarik ulur pendapat antara pemerintah dan DPR, sehingga pengesahan RUU ini pun akhirnya kembali tertunda. (Tempo.co, 13/11/2020).

Seperti halnya pembahasan RUU lainnya, pembahasan RUU Minol ini memunculkan polemik, akibat masing-masing pihak berusaha mempertahankan  kepentingannya. Pemerintah ngotot minuman beralkohol (minol) cukup diatur, bukan dilarang, karena pajak cukai minol lumayan besar, dan menyumbang pemasukan kas negara.

Begitu pula dengan pertimbangan aspek bisnis dan pariwisata,  yang di dalamnya terdapat hotel-hotel dan penginapan yang menjual bebas minol, membuat pemerintah merasa keberatan jika minol dilarang peredarannya. 

Di sisi lain, anggota DPR merasa perlu untuk melindungi warga masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman kerusakan moral yang diakibatkan oleh minol. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa selain mengancam kesehatan tubuh, minol juga mengakibatkan angka kriminalitas semakin meningkat. Hal ini yang menjadikan pihak DPR mengusulkan RUU Minol segera disahkan.

Akan tetapi pelarangan minol melalui RUU Minol ini hanya akan menjadi sebuah mimpi, jika paradigma/ cara berpikir  yang dipakai dalam pengambilan keputusan, masih terpaku dalam bingkai kacamata demokrasi.

Demokrasi yang dibangun atas azas manfaat dan menjunjung tinggi keberagaman, tentu saja akan menjadi penghalang utama pelarangan minol. Pada faktanya, bukan hanya RUU Minol saja yang tertunda akibat tarik ulur manfaat/kepentingan.

Ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), revisi KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan, yang terpaksa ditunda pembahasannya, karena banyak kritik dan protes dari masyarakat (Kompas.com, 24/9/2019.)

Padahal, jika kita melihat, RUU Minol  ini diusulkan dalam rangka melindungi warga negara dari kehancuran akhlak/moral, namun demikian, karena negara masih menganut azas demokrasi, maka negara tak bisa mengambil keputusan yang dianggap merugikan  kepentingan pihak lain meski hanya segelintir orang.

Atas nama menjaga keberagaman pula, RUU ini akhirnya harus kembali mengalami penundaan pengesahan.

Demikian gambaran sederhana, betapa azas demokrasi akan selalu memasung dan menghalangi pengambilan keputusan, meski keputusan itu sesuai dengan aturan Tuhan. Wallahu a’lam

*Penulis Novel, tinggal di Yogyakarta

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 4 =

Rekomendasi Berita