Pejabat Bergelimang Harta, Rakyat Terjerat Derita

Opini496 Views

 

Oleh: Hana Annisa Afriliani, S.S, Editor, dan Aktivis Dakwah

__________

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Seorang ekonom dan politikus Amerika-Austria, Joseph Schumpeter berkata, “Politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri.”

Hal tersebut ditemukan realisasinya dalam sistem politik demokrasi hari ini. Betapa banyak pejabat publik bahkan penguasa negeri yang menyelewengkan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sebagaimana diberitakan baru-baru ini, Salah seorang gubernur, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp1 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekeningnya. Selain itu, ia juga dicegah bepergian ke luar negeri selama 7 bulan.

Pejabat ‘Gendut’, Rakyatnya Kian Tersudut

Kasus korupsi pejabat merupakan sedikit gambaran atas krisis kepemimpinan yang amanah di negeri ini. Seorang pejabat tega menampilkan gaya hidup glamour, sementara rakyatnya ndlosor.

Pejabat korup dan hidup bergelimang harta juga terjadi di hampir seluruh wilayah di negeri ini. Sungguh memprihatinkan! Betapa kesenjangan sosial terpotret antara penguasa dengan rakyatnya.

Mereka memiliki aset dan harta yang melimpah ruah, sementara rakyat diperas hartanya sedemikian rupa oleh penguasa lewat pajak yang kian mencekik. Belum lagi lepas tangannya terhadap segala kebutuhan rakyat, misalnya pendidikan dan kesehatan yang kian kapitalistik, membuat rakyat kiat sekarat. Lantas, pertanyaannya siapa melayani siapa? Bukankah penguasa digaji oleh rakyat untuk memelihara urusan mereka?

Sayang, paradigma demikian tidaklah terbangun dalam sistem kapitalisme hari ini. Kursi kekuasaan tak ubahnya lahan basah untuk memperkaya diri dan kelompoknya, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri mengais sejahtera. Ironis!

Penguasa Kapitalis Berkuasa demi Cuan

Demikianlah kapitalisme mencetak penguasa berorientasi materi. Akhirnya wajar, mereka melakukan beragam cara demi bisa meraih kursi. Merebut hati rakyat lewat pencitraan. Namun, ketika menjabat, bukan melayani rakyat, melainkan para korporat.

Merekalah pihak yang memuluskan jalan pemburu kuasa meraih kursi. Simbiosis mutualisme. Jika sudah begini, jargon demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” hanyalah anomali.

Kepemimpinan dalam Islam

Islam memandang jabatan sebagai  amanah yang kelak akan dipertanggung-jawabkan di pengadilan akhirat. Maka, dalam bingkai sistem pemerintahan Islam, kekuasaan takkan diperebutkan, karena paham betapa besar amanah yang akan dipikul.

Hal tersebut pernah diungkapkan Rasulullah kepada Abu Dzar yang pada saat itu mempertanyakan mengapa dirinya tidak dipilih menjadi pemimpin.

“Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)? Lalu, Rasul memukulkan tangannya di bahuku, dan bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR. Muslim).

Alangkah kentalnya spirit ketakwaan dalam permasalahan kepemimpinan dalam Islam. Oleh karena itu, Islam memiliki seperangkat syarat yang mesti dipenuhi untuk lolos menjadi pejabat, di antaranya laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil, dan mampu.

Sementara itu, ketakwaan kepada Allah Swt harusnya menjadi fondasi bagi setiap pemimpin, sehingga dengan takwa tersebut ia takut berbuat khianat terhadap rakyatnya. Karena hakikatnya takwa akan menjadi perisai dari segala bentuk pelanggaran terhadap syariat.

Tak hanya itu, Islam melarang setiap penguasa menerima hadiah. Hal tersebut dalam rangka menghindari dari praktik suap dan gratifikasi yang terkategori sebagai ghulul dalam pandangan syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, “Hadiah untuk pekerja (pegawai) itu adalah ghulul (khianat).”

Jika ada penambahan harta yang tidak wajar di sisi penguasa, negara tak segan menyitanya dan memberi sanksi tegas kepada pelakunya. Demikianlah sistem Islam mampu mewujudkan kepemimpinan yang amanah dan penuh loyatitas terhadap urusan rakyatnya. Sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan dalam sistem kapitalisme yang hidup dari ruh sekularisme.

Maka, sabda Rasulullah saw berikut layak menjadi renungan bagi para penguasa hari ini, “Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya.” (HR Muslim). Wallahu’alam bis shawab.[]

Comment