by

Pekerja Anak Meningkat, Kesejahteraan Masih Sekarat

 

Oleh: Maulinda Rawitra Pradanti, S.Pd, Lingkar Studi Bali

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — ILO (International Labor Organization) adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perburuhan. Setiap tanggal 12 Juni, ILO telah menetapkan sebagai hari dunia menentang pekerja anak.

Tujuannya adalah untuk menyatukan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, serta masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyoroti nasib pekerja anak dan membantu mereka.

Maklumlah, pekerja anak semakin hari semakin meningkat. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun sama. Bahkan terungkap data yang sangat mengkhawatirkan yang menyatakan bahwa setidaknya ada 160 juta anak di atas usia 5 tahun terlibat dalam kategori pekerja anak. Angka ini diungkapkan dalam Konferensi Global ILO kelima di Afrika Selatan (voaindonesia.com, 18/5/202).

Dikutip dari pikiran-rakyat.com dari Al Jazeera (12/6/2022), Afrika menempati peringkat tertinggi dengan menghimpun 41,4 juta anak yang bekerja dalam kondisi berisiko. Diikuti Asia dan Pasifik di peringkat kedua sebanyak 22,2 juta anak. Disusul Eropa dan Asia Tengah sebanyak 7,9 juta, kemudian Amerika 5,7 juta, serta negara-negara Arab 1,9 juta anak.

Sungguh angka yang fantastis. Di saat anak-anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan, justru disibukkan untuk mencari nafkah dan membantu orang tuanya untuk bertahan hidup.

Pekerja anak menjadi salah satu masalah sosial yang telah menjadi isu global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pekerja anak adalah setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun dan melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu keselamatan dan perkembangan anak.

Pekerja anak ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan tingginya kemiskinan dan meningkatnya kerentanan. Bahkan sejak pandemi tahun 2020 lalu, banyak anak yang sekolah online justru memanfaatkan waktunya untuk mencari pekerjaan.

Pekerja anak ini harus ditanggapi secara serius, sebab jika terlambat, mereka akan menghadapi situasi yang membahayakan, seperti berhenti sekolah, prioritas pendidikan yang kurang, pola pikir yang terbalik, hingga terjerumus pada hal yang merusak pertumbuhan dan perkembangannya.

Munculnya fenomena pekerja anak memang tidak terlepas dari faktor ekonomi keluarga dan pola pikirnya terhadap pendidikan. Cukup dua faktor saja, bisa menjadi alasan terbesar mereka untuk menjadi pekerja anak. Apalagi ditambah faktor sosial masyarakat dan abainya perhatian dan pengurusan dari negara.

Tak ayal jika dari pekerja anak ini berpikir bahwa menghasilkan uang justru lebih enak daripada harus sekolah. Merasa bahwa uang adalah segala-galanya yang dapat menyelamatkan kehidupannya.

Inilah bukti bobroknya sistem yang dielu-elukan. Semuanya akan bermuara pada sistem kapitalis yang berpegang pada mekanisme pasar yaitu membuat orang yang lemah secara sumber daya dan fisiknya, akan kalah dengan orang yang memiliki fisik kuat, modal besar, dan koneksi banyak.

Akibatnya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, hingga anak-anak terpaksa bekerja dan terlantar secara pendidikan. Mirisnya, munculnya pekerja anak ini sering ada di tengah-tengah anak-anak orang kaya yang disebut anak sultan. Jelaslah ini menunjukkan ketimpangan di antara masyarakat.

Jika dikaitkan dengan regulasi, sebenarnya Indonesia telah mengatur kategori orang yang boleh bekerja atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab negara. Seperti di dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyebut bahwa fakir miskin dan orang-orang terlantar akan dipelihara oleh negara. Disebutkan pula di pasal 27 ayat 2 bahwa tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam kemanusiaan.

Namun kenyataannya, ada kontradiksi antara fakta di lapangan dengan regulasi yang ada. Ini menunjukkan buruknya sistem yang ada. Kesejahteraan masih menjadi khayalan dan mimpi yang tak kunjung diraih. Bak ingin hidup di pulau seberang namun tak ada cara berlayar kesana.

Berbeda dengan pengaturan dalam Islam. Islam memberikan kesempatan pada anak untuk berkehidupan layak, menempuh pendidikan yang unggul, dan terjamin keamanan dan keselamatannya di dalam negara. Islam memiliki mekanisme yang detail hingga anak dapat tumbuh optimal dan mendapat kasih sayang yang utuh.

Islam mewajibkan para pemangku kekuasaan untuk bertanggung jawab atas segala hajat masyarakatnya dan memiliki kesadaran penuh bahwa kekuasaannya adalah amanah Allah. Oleh karena itu, para khalifah dan seluruh jajarannya tidak akan berani semena-mena dalam menjalankan amanah besar ini. Wallahu a’lam bish showab.[]

Comment