Penulis: Anna Ummu Maryam | Pegiat Literasi Peduli Negeri dan Generasi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Seperti dilaporkan BBCNewsIndonesia.com pada 24 Februari 2026, dalam dokumen perjanjian perdagangan timbal balik (Agreements on Reciprocal Trade) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terdapat ketentuan bahwa Indonesia akan membebaskan sejumlah produk Amerika Serikat dari persyaratan serta pelabelan halal.
Ketentuan tersebut tertulis pada Pasal 2.9 yang bertujuan memfasilitasi ekspor produk kosmetik, alat kesehatan, serta berbagai barang manufaktur dari Amerika Serikat ke Indonesia.
Pada bagian lain dari dokumen tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah Indonesia diharuskan menerima praktik penyembelihan hewan di Amerika Serikat yang dianggap “sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota SMIIC”.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, mengingatkan masyarakat Muslim agar lebih berhati-hati dalam membeli produk, terutama yang berasal dari Amerika Serikat, karena belum seluruhnya memiliki kejelasan status halal.
Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, klausul pelonggaran sertifikasi halal dinilai berpotensi melemahkan perlindungan konsumen Muslim.
MUI pun mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk, terutama pangan yang belum memiliki kepastian status halal.
Saat ini, nilai ekspor Amerika Serikat ke Indonesia untuk kategori produk-produk tersebut mencapai sekitar US$580 juta atau sekitar Rp9,8 triliun (kurs US$1 = Rp16.860). Nilai ini menunjukkan besarnya potensi pasar Indonesia bagi produk-produk impor dari Amerika Serikat.
Adapun sejumlah produk makanan dan minuman yang pada umumnya memerlukan sertifikasi halal antara lain:
1. Susu dan produk sejenisnya (analog susu)
2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak,
3. Es yang dapat dimakan, termasuk sherbet dan sorbet
4. Buah dan sayuran olahan dengan bahan tambahan pangan
5. Produk kembang gula, permen, dan cokelat
6. Sereal dan produk berbasis sereal dari biji-bijian, akar, umbi, dan kacang-kacangan yang diproses dengan bahan tambahan pangan
7. Produk roti dan bakery
8. Daging serta produk olahan daging
9. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustasea, dan echinodermata yang diproses dengan bahan tambahan pangan
10. Telur olahan dan produk olahan telur
11. Gula dan pemanis, termasuk madu
12. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein
13. Pangan olahan untuk kebutuhan gizi khusus seperti susu formula bayi, susu pertumbuhan, dan pangan medis khusus
14. Makanan ringan siap konsumsi
15. Makanan siap saji dalam kemasan
16. Penyajian makanan dan minuman melalui proses pengolahan seperti di restoran, katering, dan kafe
17 Bahan tambahan pangan
18. Bahan lain seperti bahan roti, vanila, glazing agents, pemutih tepung, bahan pengembang, sarang burung walet, serta minuman olahan non-susu
Kapitalisme dan Potensi Kerugian Konsumen Muslim
Sebagai konsumen Muslim, kehalalan produk merupakan prioritas yang tidak dapat dikorbankan hanya demi harga yang lebih murah atau kemudahan perdagangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara jelas mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.
Pelonggaran sertifikasi halal ini dapat dilihat sebagai gambaran bagaimana kepentingan ekonomi global terkadang berpotensi mengabaikan nilai-nilai moral dan agama. Dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan material, aspek etika dan tanggung jawab sosial sering kali berada di posisi kedua.
Sejumlah pakar juga menyoroti potensi standar ganda dalam kebijakan tersebut. Seperti diberitakan dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., S.H., M.Sc., Ph.D. menilai persoalan ini tidak sesederhana penghapusan kewajiban label halal.
Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya label, tetapi juga keadilan kompetisi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal di dalam negeri.
Selain itu, kebijakan tersebut juga menyangkut kedaulatan sistem pangan nasional, terutama pada produk pangan asal ternak, serta konsistensi standar etika produksi.
Di sisi lain, ekosistem industri halal di Indonesia masih dalam tahap penguatan. Jika produk impor masuk tanpa kewajiban sertifikasi halal yang sama, maka hal ini berpotensi memperlemah upaya pengembangan ekosistem halal nasional.
Perlu dipahami pula bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Standar halal juga mencakup berbagai produk kebutuhan lain seperti kosmetik, bahan kemasan, wadah produk, hingga proses produksi dan distribusinya.
Jika standar tersebut tidak dijaga secara konsisten, maka dominasi produk luar negeri berpotensi semakin kuat di pasar domestik. Apalagi jika standar halal yang digunakan berasal dari pihak luar yang tidak memiliki sistem hukum halal-haram sebagaimana yang berlaku dalam syariat Islam.
Islam Menjaga Standar Konsumsi Muslim
Dalam perspektif Islam, konsumsi halal merupakan kewajiban agama yang tidak dapat dinegosiasikan dengan pertimbangan ekonomi. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat (tidak jelas). Barang siapa meninggalkan yang syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, umat Islam perlu meningkatkan kesadaran serta pengetahuan tentang pentingnya kehalalan produk. Konsumen Muslim juga dianjurkan memilih produk yang memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang terpercaya serta mendukung produk lokal yang telah memenuhi standar halal.
Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan produk akhir, tetapi juga meliputi proses produksi, bahan baku, hingga distribusinya. Oleh sebab itu, konsumen dianjurkan memilih produk yang tidak hanya halal, tetapi juga baik (thayyib) dan membawa keberkahan.
Dalam jangka panjang, masyarakat juga perlu mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai tersebut diyakini mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih adil bagi masyarakat.
Karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah iman kita tetap aman? Jawabannya bergantung pada kehati-hatian dan ketegasan umat Islam dalam memilih produk yang halal dan baik.
Dalam Islam, regulasi terhadap barang yang masuk ke suatu negara seharusnya menjamin kehalalan serta keamanan bagi seluruh warga. Peran ulama pun sangat penting sebagai penjaga dan penanggung jawab dalam memastikan status halal produk yang digunakan masyarakat.
Oleh sebab itu, keberadaan regulasi negara yang kuat menjadi hal yang sangat penting agar syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah dapat dijalankan secara utuh dalam kehidupan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, memudahkan kehidupan mereka, serta menjaga agar masyarakat dapat hidup dalam ketakwaan kepada Allah SWT.
Allah SWT berfirman:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰىتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (QS. Ali Imran: 102).[]
Comment