Pemda Diimbau Tak Tambah Pegawai, Seberapa Efektif?

Berita439 Views
Wapres Jusuf Kalla.[Gofur/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara
Indonesia Investment Week 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, kemarin,
Kamis, 5 Mei 2016. Dalam sambutannya, Wapres mengkritisi kinerja
pemerintah daerah, yang dianggap belum maksimal dalam pekerjaannya.

Hal itu, lantaran pertumbuhan ekonomi daerah masih kecil. Terbukti
dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2016, hanya
sebesar 4,92 persen.

Angka pertumbuhan ekonomi daerah dinilai tidak sesuai dengan dana
yang digelontorkan pemerintah. Sebab, transfer dana ke daerah saat ini
naik 350 persen, jika dibandingkan 2006. 

Namun, peningkatan besaran dana desa, ternyata belum bisa
dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan perekonomian di daerah.

“Saya ingin sampaikan dalam waktu 10 tahun, transfer pusat ke daerah
naik 350 persen. 2006 sebesar Rp220 triliun, tahun ini Rp770 triliun.
Tetapi, transfer dana ke daerah, pertumbuhan ekonominya kita tidak
setara jumlah anggaran itu. Anggaran pembangunan naik empat kali, tetapi
mencapai pertumbuhan tidak sebesar itu,” tuturnya.

Wapres menyebut, banyak hal yang membuat pertumbuhan ekonomi di
daerah tidak sesuai yang diharapkan. Salah satunya inflasi, utang yang
harus dibayar, serta ongkos pemerintahan yang tinggi.

Karena itu, pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah untuk
melakukan efisiensi. Salah satunya, dengan tidak menambah pegawai dan
menambah kantor baru dalam bentuk apapun.

“Saya minta daerah efisien dalam pemerintahan, maka pertumbuhan
kesejahteraan akan naik. Suatu pertumbuhan daerah bukan dilihat dari
kantor bupati yang megah, mobil mewah. Tetapi, ditandai dengan kurangnya
kemiskinan, kurangnya pengangguran, dan naiknya penghasilan
masyarakat,” ujarnya.

Lakukan inovasi

Tak hanya itu, Wapres Jusuf Kalla juga meminta pemerintah daerah
untuk meningkatkan inovasi dan produktivitasnya melalui kebijakan
otonomi daerah. Hal itu bisa menjadi modal pemerintah daerah menghadapi
persaingan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan selama
puluhan tahun, perlu dimaksimalkan oleh pemda dalam menciptakan hal-hal
baru untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya.

“Saya minta pemerintah daerah lebih efisien dalam pemerintahan dan berinovasi,” ujarnya.

Wapres mengarahkan, inovasi yang harus ditingkatkan masing-masing
daerah, harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah
setempat. 

Sebab, tidak semua daerah harus mengembangkan pertanian, namun masih
ada sektor lain yang perlu ditingkatkan, seperti bidang manufaktur.

Dia menuturkan, selama ini pemerintah terus mendorong mengurangi
kemiskinan. Menurutnya, sektor pertanian dan penciptaan industri
manufaktur bisa menjadi salah satu cara efektif. Dua sektor itu,
dikatakannya, mampu menyerap tenaga cukup banyak.

“Saya sampaikan, hari ini penduduk akan terus pindah dari daerah ke kota. Tetapi, itu tergantung pada manufacturing
dan pertanian. Apabila pertanian suatu daerah berhasil, maka timbul
kemakmuran, kalau tidak, banyak petani masuk ke kota,” tuturnya.[vv]

Comment