Penulis: Faridatus Sae, S.Sosio | Aktivis Dakwah Kampus, Alumni Universitas Airlangga
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Maraknya pembangunan yang terjadi saat ini menjadikan pemuda sebagai ujung tombak. Mereka diharapkan menjadi aktor utama, baik di kota, desa, kampus, maupun di ruang-ruang sosial secara umum. Namun pertanyaannya: apakah benar pemuda menjadi subjek utama dalam pembangunan, atau justru hanya pelengkap dari sistem yang telah mapan?
Jika melihat indikator kota maju, pembangunan diukur dari:
1. Infrastruktur modern seperti transportasi, komunikasi, listrik, dan fasilitas umum.
2. Pendapatan per kapita tinggi dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
3. Pusat inovasi teknologi dan industri yang pesat.
4. Sektor pendidikan yang berkualitas.
5. Sistem transportasi yang maju dan terintegrasi.
Lalu, di mana posisi pemuda dalam semua indikator itu? Faktanya, pemuda justru berada pada posisi inferior. Peran mereka hari ini lebih sebagai pelaksana teknis ketimbang pengambil kebijakan.
Beberapa peran pemuda yang sering digaungkan antara lain: Pelaku UMKM dan startup, Periset inovatif, Pelaku usaha kreatif, Pengembang gim, e-sport, dan aplikasi digital.
Contohnya, berbagai inovasi karya mahasiswa seperti: Motor listrik Gesits (ITS), Aplikasi Qlue untuk smart city (UI), Sistem deteksi banjir otomatis (UGM), Teknologi pengolahan limbah Wastelab (Unpad), Lampu jalan pintar SISAKO (Unair).
Karya-karya ini membanggakan, tetapi ketika inovasi tersebut dianggap berpotensi tinggi secara ekonomi (high profit), pemuda tak mampu mengeksekusinya secara mandiri. Mereka bergantung sepenuhnya pada investor.
Begitu investor—mayoritas asing—masuk, inovasi itu diproduksi massal atas nama mereka. Pemuda? Kembali menjadi konsumen. Keuntungan pun tak mengalir pada si penemu, tapi justru ke kantong para pemilik modal.
Investor, Bukan Pemuda, yang Berkuasa
Fenomena ini tak hanya terjadi pada proyek anak bangsa. Bahkan proyek-proyek pemerintah pun kini membutuhkan peran investor, seperti yang tercantum dalam laman resmi dephub.go.id. Sekjen Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Maka, dibutuhkan keterlibatan BUMN, swasta nasional, bahkan investor asing.
Kwik Kian Gie, mantan Ketua Bappenas, pernah mengkritik bahwa infrastruktur semestinya dibiayai oleh negara, bukan investor yang hanya mengejar untung besar. Tapi kenyataannya, justru investorlah yang mengendalikan arah pembangunan.
Contohnya di Jawa Timur, dalam RPJMN 2025–2029, dirancang pembangunan “megapolis” melalui proyek-proyek strategis seperti: Kilang minyak Tuban (investor Rusia – Rosneft), Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (PT WIKA), Giant Sea Wall Jakarta-Gresik, KEK Singhasari & Gresik, Pelabuhan khusus PT Petrokimia, PT Maspion, PT Indosemen, Proyek perumahan 3 juta unit.
Sebagian besar proyek tersebut dikuasai investor. Rakyat justru menjadi korban—baik karena penggusuran, kerusakan lingkungan, atau eksploitasi sumber daya alam.
Kapitalisme: Sistem yang Menghisap Tenaga Pemuda
Pembangunan hari ini berlandaskan sistem kapitalisme, di mana kekuasaan ada di tangan pemilik modal. Pemerintah pun memberi karpet merah pada investor asing, misalnya lewat program Golden Visa. Presiden RI bahkan menyatakan bahwa visa ini adalah “privilese emas bagi warga dunia berkualitas” demi meningkatkan investasi.
Namun, dengan struktur seperti ini, pemuda tidak pernah menjadi penggerak pembangunan. Mereka hanya dipakai sebagai pelaksana teknis, penggerak operasional, dan alat promosi kemajuan. Bukan pemilik, bukan pengendali, dan bukan penerima manfaat utama.
Realita di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan yang pesat tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Banyak pemuda menghadapi nasib suram—terjerat kemiskinan, sulit memiliki rumah, pengangguran tinggi, gaji yang tak cukup untuk kebutuhan dasar. Masyarakat kelas menengah pun terancam jatuh miskin.
Saatnya Pemuda Kembali ke Arah Pembangunan Islam
Kita harus jujur bertanya: Sampai kapan pemuda Islam akan terus diperas tenaga, pikiran, dan potensinya untuk menguatkan sistem rusak ini?
Sudah saatnya pemuda Islam melepaskan diri dari belenggu kapitalisme dan kembali kepada arah pembangunan yang diridhai Allah SWT. Islam telah memberikan seperangkat aturan kehidupan yang sempurna—kaffah—untuk membangun masyarakat sejahtera, adil, dan bermartabat.
Islam tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga ekonomi, kepemimpinan, pendidikan, hingga tata kelola sumber daya alam dan pembangunan. Hanya dengan kembali kepada sistem Islam yang kaffah, pemuda bisa benar-benar menjadi main player yang membawa peradaban menuju keberkahan dan keadilan.[]
Comment