Penulis: Dr. Suhaeni, M.Si | Dosen
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Krisis tenaga kerja saat ini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan problem global. Negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, hingga Tiongkok sama-sama menghadapi lonjakan pengangguran.
Muncul tren fake working—pura-pura bekerja hanya demi status sosial—bahkan ada yang rela bekerja tanpa digaji demi dianggap produktif. Fenomena ini menunjukkan adanya kerusakan mendasar pada fondasi ekonomi modern, kapitalisme.
Meski data resmi mencatat penurunan angka pengangguran nasional, kenyataan di lapangan berbeda. Separuh pengangguran di Indonesia justru berasal dari kalangan muda—usia produktif yang seharusnya menjadi motor pembangunan. Ketika kelompok ini justru paling banyak menganggur, jelas ada persoalan struktural yang serius.
Kapitalisme menjanjikan kesejahteraan lewat mekanisme pasar bebas, tetapi kenyataan justru sebaliknya. Sistem ini memperlebar kesenjangan. Menurut laporan Celios, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta rakyat.
Kesenjangan serupa juga terjadi di tingkat global: segelintir elite menguasai surplus keuntungan, sementara jutaan orang kesulitan mendapat pekerjaan layak.
Alih-alih melindungi rakyat, negara kerap hanya berperan sebagai fasilitator kepentingan korporasi. Solusi instan seperti job fair atau sekolah vokasi belum banyak membantu, sebab lulusan vokasi pun tetap banyak yang menganggur. Sementara itu, dunia industri justru diguncang gelombang PHK massal akibat tekanan global dan transformasi teknologi.
Kelompok muda paling terdampak karena:
1. Persaingan ketat sebagai angkatan kerja baru.
2. Sistem pendidikan yang belum selaras dengan kebutuhan industri.
3. Otomatisasi teknologi yang menyingkirkan banyak pekerjaan tradisional.
Akibatnya, mereka banyak yang terjebak dalam pekerjaan kontrak jangka pendek, sektor informal, atau bahkan menganggur berkepanjangan. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial – frustrasi, turunnya kepercayaan pada pemerintah, hingga meningkatnya kriminalitas.
Selama kapitalisme mendominasi, masalah pengangguran mustahil terselesaikan. Logika dasarnya adalah efisiensi dan keuntungan sebesar-besarnya, meski harus memangkas tenaga kerja.
Dalam krisis, PHK massal dianggap solusi termudah. Ketimpangan pun terus terpelihara: kekayaan menumpuk pada segelintir orang, sementara mayoritas rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Negara hanya bertindak sebagai “wasit” yang menjaga kepentingan pemodal, bukan pelindung rakyat.
Islam menawarkan sistem berbeda. Negara berfungsi sebagai ra’in (pengurus rakyat) yang wajib memastikan kebutuhan dasar, termasuk pekerjaan, terpenuhi. Beberapa langkah yang bisa ditempuh:
Menyediakan pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar permintaan pasar.
Memberi akses modal, teknologi, dan tanah bagi rakyat agar bisa produktif di sektor pertanian, industri, maupun usaha mandiri.
Mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, melalui zakat, larangan riba, dan pengelolaan kepemilikan umum.
Dalam pendidikan, Islam bukan hanya melahirkan tenaga kerja siap pakai, tetapi juga generasi berintegritas dengan tanggung jawab sosial, sehingga tidak sekadar bekerja demi bertahan hidup.
Krisis tenaga kerja global, dengan anak muda sebagai korban utama, harus menjadi alarm keras. Kapitalisme terbukti gagal menyediakan kesejahteraan.
Di Indonesia, meski angka pengangguran tampak menurun, generasi muda tetap mendominasi daftar pencari kerja yang tak kunjung mendapat kesempatan.
Sudah saatnya berani menempuh jalan alternatif. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi – negara hadir sebagai pelindung rakyat, kekayaan didistribusikan secara adil, dan sumber daya manusia disiapkan agar berkualitas.
Anak muda bukan beban, melainkan aset bangsa. Jika negara hanya terus berpihak pada kepentingan pasar, maka ironi akan berulang – generasi justru berpotensi terjebak dalam lingkaran pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan struktural.[]
Comment