 |
| Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira
Idris mempertanyakan usul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang
menginginkan agar DPD dibubarkan.
Menurut Fahira, wacana yang
muncul dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan telah diungkapkan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu, tidak memiliki
dasar. Senator
asal DKI Jakarta itu menilai kendati kewenangan DPD tidak sebesar DPR,
namun keberadaan lembaganya sudah banyak dirasakan rakyat di daerah.
Fahira
mengungkapkan alangkah baiknya apabila Mukernas PKB juga mengevaluasi
keberadaan DPR dan partai politik yang selama 10 tahun belakangan ini
dipersepsikan negatif oleh publik.
Apalagi, lanjut Fahira, hampir
semua survei menempatkan DPR dan partai politik sebagai institusi yang
paling tidak dipercayai publik.
“Itu yang tertangkap KPK,
mayoritas siapa? anggota DPR yang juga anggota partai. Itu juga harus
dievaluasi. Jadi jangan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut
di seberang lautan kelihatan,” sindirnya.
Menurut Fahira, sejak
reformasi, tidak pernah sekalipun DPR mampu mencapai target Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) yang mereka buat sendiri. Menurut dia,
hal tersebut karena sistem bikameral Indonesia masih belum kuat.
Dia
mengatakan, DPD juga tidak kunjung menguatkan peran DPD yang sebenarnya
bisa menjadi mitra untuk meringankan beban dan tugas yang diemban oleh
parlemen.
Fahira menilai, hal tersebut lantaran banyak pihak
merasa tidak rela apabila DPD setara dengan DPR karena akan mengancam
banyak kepentingan.
“Buktinya, inisiatif DPD untuk amendemen UUD
1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan
sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” tutur Fahira.[sumber]
Idris mempertanyakan usul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang
menginginkan agar DPD dibubarkan.
Menurut Fahira, wacana yang
muncul dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan telah diungkapkan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu, tidak memiliki
dasar. Senator
asal DKI Jakarta itu menilai kendati kewenangan DPD tidak sebesar DPR,
namun keberadaan lembaganya sudah banyak dirasakan rakyat di daerah.
Fahira
mengungkapkan alangkah baiknya apabila Mukernas PKB juga mengevaluasi
keberadaan DPR dan partai politik yang selama 10 tahun belakangan ini
dipersepsikan negatif oleh publik.
Apalagi, lanjut Fahira, hampir
semua survei menempatkan DPR dan partai politik sebagai institusi yang
paling tidak dipercayai publik.
“Itu yang tertangkap KPK,
mayoritas siapa? anggota DPR yang juga anggota partai. Itu juga harus
dievaluasi. Jadi jangan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut
di seberang lautan kelihatan,” sindirnya.
Menurut Fahira, sejak
reformasi, tidak pernah sekalipun DPR mampu mencapai target Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) yang mereka buat sendiri. Menurut dia,
hal tersebut karena sistem bikameral Indonesia masih belum kuat.
Dia
mengatakan, DPD juga tidak kunjung menguatkan peran DPD yang sebenarnya
bisa menjadi mitra untuk meringankan beban dan tugas yang diemban oleh
parlemen.
Fahira menilai, hal tersebut lantaran banyak pihak
merasa tidak rela apabila DPD setara dengan DPR karena akan mengancam
banyak kepentingan.
“Buktinya, inisiatif DPD untuk amendemen UUD
1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan
sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” tutur Fahira.[sumber]
Comment