PRIMA Gelar Diskusi Publik Dengan Tema Peluang Reshuffle Di Ujung Pemerintahan

RADARINDONESIANEWSCOM, JAKARTA – Para pejabat penting masih mengeluarkan statemen akan adanya Reshuffle. Para pengamat Politik maupun Pemerintahan juga mengatakan hal yang sama. Isu reshuffle kabinet ini tidak jauh-jauh dari masalah kinerja, ekonomi dan lain-lain yang sudah menjadi trend masyarakat saat ini.

Isu ini dibahas lugas dan tuntas pada forum pada diskusi publik di Restoran Warung Komando (Roti Bakar Edi / Warung Komando ), Jl. Dr. Saharjo No.1, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

Wandy Tutorong dari Kantor Staf Kepresidenan mengatakan tanda-tanda reshuffle kabinet sudah ada.

“Kemungkinan Mensos Khofifah Indarparawansa akan mengundurkan diri terkait pencalonan Pilkada Jawa Timur itu sudah jelas. Terkait isu ini Pak Presiden Jokowi punya hak preogratif untuk menggantikan posisi Bu Khofifah,” kata Wandy.

Ferdinand Hutahaen mengatakan isu ada kemungkinan AHY akan masuk dalam kabinet sebagai imbalan atas konstribusi Partai Demokrat dalam mendukung Perpu Ormas.

“Pak Esbeye pernah ditawari oleh Pak Jokowi untuk mengirimkan kader Partai Demokrat mengisi kabinetnya Pak Jokowi tapi itupun ditolak oleh Pak Esbeye. Jadi adanya isu AHY ketemu dengan pihak istana itu jelas tidak ada kaitannya dengan masalah reshuffle kabinet,” kata Ferdinand Hutahahean.

Ia menegaskan sekali posisi AHY tidak akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi melainkan akan lebih banyak turun ke bawah, blusukan mengunjungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sebagai bahagian dari proyeksi dari Parpol Demokrat untuk AHY sebagai Pemimpin Masa Depan Nasional Indonesia.

Sedangkan Bhima Yudhistira Adhinegara seorang Pengamat Ekonomi INDEF menjelaskan proyeksi pembangunan infrastruktur pemerintah saat ini tidak tepat sasaran.

“Ambil contoh pembangunan tol trans sumatera tidak menyentuh kawasan ekonomi atau industri sehingga proyek ini salah sasaran. Walaupun ada alasan bahwa proyek infrastruktur untuk jangka panjang menurut saya itu jelas tak ada hubungannya serta manfaatnya kepada pertumbuhan ekonomi negara ini,” ungkap Bhima Yudhistira.

Masalah kebijakan ekonomi Presiden Jokowi pernah sesumbar ekonomi akan melesat tinggi.

“Nyatanya pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran angka 5 persen jauh dari harapan yang diiming-imingi pemerintah. Sebentar lagi menurut pengamat ekonomi, negara kita akan menghadapi krisis kecil yang tentunya akan mempengaruhi ekonomi fiskal kita, untuk itu pak Jokowi harus fokus untuk memperhatikan masalah ini.

Masalah Amnesti Pajak tidak ada manfaatnya, Subsidi walaupun naik tapi alokasinya ke masyarakat selalu terlambat, sehingga angka kemiskinan pertahun naik 6000 orang.

Adhie Massardi (Pengamat Politik GIB) mengatakan Presiden punya hak prerogratif untuk menentukan posisi menteri di kabinet.

“Presiden itu harus punya visi dalam menentukan orang-orang yang menjadi menteri di kabinetnya. Lihat saja program Nawacitanya Jokowi belum menunjukkan harapan, Termasuk pembangunan infrastruktur hanya terpola pembangunan jalan tol, jalan-jalan diperkotaan yang jelas tidak ada hubungannya dengan perekonomian rakyat,” ujarnya.

Salah satu Menteri dari pemerintah Jokowi yang pro rakyat salah satunya adalah Mantan Menko Kemaritiman.

“Rizal Ramli menurut saya adalah sosok yang pro rakyat. Itu terlihat dari kebijakan yang dibuat seorang Rizal Ramli fokus pada pengembangan rakyat, sebaliknya pengganti Rizal yaitu Luhut Binsar Pandjaitan lebih condong memposisikan pada diri sendiri.

Seharusnya LBP membuat kebijakan ysng menjadi cerminan kementeriannya terutama jangan melenceng dari Program Nawacita yang merupakan representasi pikiran atasannya Presiden Jokowi.

Jadi menurut saya belum ada program-program dan kebijakan dari Pemerintahan Jokowi yang bisa dibanggakan dan menjadi citra positif buat Jokowi dan Pemerintahannya,” ungkapnya.(hrt)