by

Rahmi Surainah, M.Pd*: Syariat Bersyarat, Untung Disayang Rugi Melayang

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik partisipasi pengumpulan dana wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia, khususnya generasi muda alias milenial.

Ia menyebut kesadaran kalangan ini terhadap instrumen wakaf tengah meningkat sehingga bisa dijadikan sumber keuangan baru untuk memenuhi pembiayaan dalam negeri.

Sri Mulyani mendasarkan hal ini dari realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia tahun ini senilai Rp217 triliun atau setara 3,4 persen total Produk Domestik Bruto (PDB).

Senada dengan Sri Mulyani,  Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga ingin partisipasi masyarakat yang mewakafkan dana meningkat. Apalagi, Indonesia memiliki potensi tersebut karena memiliki penduduk muslim mencapai 87 persen dari total populasi 267 juta orang.

Padahal, menurutnya, wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan proyek sosial dengan jumlah besar dan menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu dipikirkan kebijakan-kebijakan yang bisa memperluas ragam wakaf dan menarik minat wakaf masyarakat, salah satunya melalui Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT).

“Pengumpulan wakaf tunai yang selama ini untuk masjid, madrasah, pemakaman, coba kita kembangkan supaya menjadi dana besar yang bisa diinvestasikan dan dikembangkan jangka panjang,” ujarnya.

Kendati begitu, Ma’ruf mengingatkan agar lembaga pengelola dana wakaf menghimpun dan menjaga dana wakaf masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tujuannya, agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi pada wakaf. (Cnnindonesia.co, 25/10/2020)

Sri menilai ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian nasional. Sekaligus dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional di masa kedaruratan kesehatan ini.

“Kita akan berupaya memaksimalkan momentum pemulihan berjalan melalui ekonomi syariah untuk pemulihan ekonomi tahun 2021. Sehingga ekonomi kembali tumbuh positif di dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan,” ujar Sri dalam Webinar Strategis Nasional “Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia”, Sabtu (24/10/2020).

Menurutnya, pemerintah mempunyai pertimbangan khusus untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional. Terlebih, tegas Bendahara negara, Indonesia merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga ruang pasar dalam negeri untuk ekonomi syariah diyakini masih terbuka lebar.

Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai upaya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dilakukan berbagai ikhtiar ini untuk meminimalisir dampak negatif ekonomi dan terus melakukan ketahanan sosial dan ekonomi. (Liputan6.co, 24/10/2020)

Senada, Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Muhammad Fuad Nasar pun menilai pengelolaan ekosistem wakaf yang kini giat dicanangkan bakal berimbas positif terhadap sistem keuangan nasional. Termasuk potensi adanya partisipasi investor asing di dalamnya. (30/10/2020).

Melihat berbagai pandangan dan cara pemerintah dalam hal keuangan, sepertinya pemerintah kehabisan cara untuk menambah sumber pendapatan negara selain pajak dan utang.

Dalam hal ini sangat disayangkan bahwa pemerintah sepertinya hanya mengambil untung dari syariat dan mencari legitimasi agama untuk mencapai kepentingan terkait dana umat.

Selain statement menjadikan ekonomi syariah sebagai solusi ekonomi nasional, pejabat dan stake holder negeri ini sejatinya juga mentaati syariah secara integral.

Menjadikan ekonomi syariat sebagai solusi dan strategi ekonomi belaka belum menjadi indikator yang mempertegas sebuah persetujuan terhadap pemberlakuan syariat itu sendiri.

Ini hanya menegaskan bahwa para kapitalis hanya berorientasi dan mengeksploitasi dana umat sedangkan aspirasi pemberlakuan syariat justru dikriminalisasi.

Bagaimanapun ekonomi syariat tidak parsial dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa penerapan syariat lain. Ekonomi syariat tentunya terintegrasi dengan sistem Islam yang lain.

Begitulah karakter kapitalis sekuler terhadap syariah yang hanya melihat dana umat dari sisi ekonomi semata dan menisbikan bahkan antipati dengan syariah Islam yang lain seperti cadar, celana cingkrang, bendera tauhid, pergaulan Islam apa lagi kewajiban syariat penerapan Islam secara kaffah yang meliputi politik,  ekonomi, sosial dan politik.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam yang kaya dengan beragam sumber pembiayaan negara tanpa memanfaatkan dana umat.

Dalam situs (MuslimahNewsID) diungkapkan bahwa dalam buku yang berjudul Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Mustafa Edwin Nasution berpendapat bahwa dalam hal pengelolaan dana zakat, Rasulullah memberikan contoh dan petunjuk operasional secara teknis.

Hal ini terlihat dari pembagian struktur amil zakat. Ada petugas pencatat wajib zakat, penghitung zakat, penarik wajib zakat, hingga penyalur harta zakat. Semua diatur secara jelas sesuai Islam.

Di masa Bani Umayyah, pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama 30 bulan tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat. Semua rakyat hidup makmur dan sejahtera. Inilah salah satu bukti kegemilangan Islam ketika diterapkan. Wallahu’alam.[]

*Alumni Pascasarjana Unlam

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + seven =

Rekomendasi Berita