Ratna Munjiah*: Matinya Nurani Dalam Sistem Kapitalis

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Saat ini ekonomi masyarakat benar-benar dalam kondisi memprihatinkan. Kebijakan yang diambil pemerintah makin membuat rakyat menderita.

Lima tahun terakhir, pemerintah memutuskan mencabut sejumlah alokasi subsidi. Alasannya pun beragam. Salah satu alasan pencabutan subsidi akan dialokasikan ke kalangan yang lebih berhak atau masyarakat yang kurang mampu sehingga dana subsidi akan dialihkan untuk pembangunan.

Ada tiga subsidi energi yang dicabut selama pemerintahan Jiko Widodo (Jokowi). Pertama, gas 3 kg. Nantinya subsidi takkan diberikan per tabung, tapi langsung ke penerima manfaat alias masyarakat tidak mampu. Kedua, mencabut subsidi listrik 900 VA rumah tangga mampu (RTM).

Tarif listrik golongan pelanggan itu akan disesuaikan dengan golongan pelanggan non subsidi. Ketiga, mencabut subsidi BBM, khususnya premium. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk upaya pemerintah memperbaiki kesalahan masa lalu dengan mengalihkan subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp300 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam laman dream.co mengungkapkan pengalihan subsidi BBM digunakan untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan dan bantuan sosial.

Negara mati rasa, mencabut berbagai subsidi rakyat, mulai dari bbm, pln, kini subsidi gas melon pun dicabut. Selain subsidi tersebut pemerintah juga akan melakukan pencabutan subsidi untuk guru honorer.

Dengan pencabutan berbagai subsidi semakin menunjukkan kebijakkan yang diambil penguasa semakin menyengsarakan rakyat. Semakin menunjukkan kezaliman rezim korporatokasi, bisa dilhat disaat subsidi untuk rakyat dicabut, pemerintah malah memberi banyak intensif untuk korporasi.

Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017. Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC).

Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar.

Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut.

Ini seperti yang dikutip laman cnnindonesia  terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar).

Miris hanya itu ungkapan yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di negeri ini. Bagaimana pemerintah mengurus rakyat saat ini, semua berjalan secara carut marut, pemilik kebijakan seperti tidak memiliki kemampuan dalam mengurus rakyatnya.

Inilah bukti nyata salah satu konsep yang salah dalam penerapan keadilan dalam sistem kapitalis.

Dicabutnya berbagai subsidi yang ada seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Menyedihkan tentu, rakyat dihadapkan pada kesulitan hidup, dan itu terjadi pada semua lini kehidupan. Menjadi sebuah tanya, di mana peran negara dalam mengurus rakyatnya?

Sejatinya jika sistem ini selalu diterapkan maka rakyat tidak akan pernah merasakan kesejahteraan justru yang dihadapi rakyat adalah salah urusnya negara dalam meriayah rakyat.

Semua akan menjadi daftar kezaliman penguasa kapitalis terhadap rakyatnya dengan pencabutan subsidi elpigi 3kg dan subsidi lainnya .

Dalam sistem kapitalis, solusi atas problem ekonomi yang dihadapi rakyat dengan meningkatkan produksi, menumbuhkan ekonomi, sekaligus membuat rancangan ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi, sehingga mencurahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk membangun akses yang menjadi dasar bagi tegaknya sistem kapitalis.

Sistem ini tentu sangat bersebrangan dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam menjamin seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu secara menyeluruh dan memberi peluang kepada individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap menurut kemampuannya dengan memandangnya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki cara hidup yang khas.

Hanya sistem Islam yang mampu mengatasi semua permasalahan kehidupan. Karena Islam hadir tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka, namun Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan, termaksud dalam pengelolaan kekayaan alam.

Allah SWT berfirman ” Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Qur’an sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri (TQS an-Nahal (16):89).

Menurut aturan Islam Sumber Daya Alam (SDA) adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Sebaliknya haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah SAW :
Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, api (HR Ibnu Majah).

Dengan sempurnanya aturan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka tidak ada alasan untuk menolak sistem Islam diterapkan di bumi ini. Sejatinya hanya dengan sistem Islamlah maka kesejahteraan seluruh penduduk bumi akan dapat dirasakan, tidak ada perbedaan bagi yang mampu atau pun tidak. Wallahua’lam.[]

*Pemerhati politik