by

Ratna Munjiah: Stabilitas Harga Pangan Tanggung Jawab Negara

Ratna Munjiah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi di awal bulan ramadhan ini dipicu oleh kenaikan permintaan dari konsumen. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Tjahya Widayanti menjelaskan kenaikan permintaan ini dimanfaatkan oleh beberapa pedagang untuk mengerek harga bahan pokok.
“Awal puasa dianggap permintaan naik dan pedagang menaikkan yang sebetulnya tidak ada alasan,” katanya.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan pokok juga disebabkan oleh kelangkaan pasokan bahan pokok di pasar sehingga tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Contohnya kelangkaan yang terjadi pada bawang putih beberapa pekan lalu. (CNN Indonesia, Jumat, 10/5/219)
Buruknya Sistem Demokrasi Kapitalis
Kelangkaan barang akan berujung dengan mahalnya harga, apalagi jika permintaan lebih banyak daripada penawaran. Momend Ramadhan / hari perayaan agama lainnya selalu dijadikan ajang naiknya harga beberapa kebutuhan pokok.
Seharusnya kejadian yang berulang bisa diantisipasi pemerintah dalam menstabilkan harga. Namun, dalam hal ini pihak pemerintah tetap saja tidak mau disalahkan. menjadi sesuatu yang menggelikan tentu, satu sisi menyalahkan pedagang satu sisi lagi mengatakan memang ada kelangkaan pasokan bahan pokok.
Sebenarnya pemerintah khususnya Kemendag telah mengantisipasi dengan melakukan rapat koordinasi tingkat daerah dan pusat sejak Maret 2019, pemerintah juga menindaklanjuti dengan penerjunan tim ke lapangan untuk memantau harga. Pemantauan tersebut sejatinya selalu dilakukan berulang-ulang namun pada kenyataannya tidak juga mampu menyelesaikan masalah lonjakan harga yang terjadi setiap tahun, karena apa yang dilakukan pemerintah bukan merupakan upaya yang bisa mengatasi pemasalahan tersebut, dan pada akhirnya kegiatan pemerintah tersebut hanya menjadi seperti agenda tahunan saja dan tentu akan semakin menunjukan banyaknya para pemilik kebijakan yang tidak mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah yang rakyat berikan kepadanya.
Kondisi seperti ini tentu akan terus berulang selama pemerintah tidak berusaha mencari solusi efektif ditambah lg sampai saat ini pemerintah masih setia menerapkan sistem demokrasi kapitalis.
Di mana pemerintahan dalam sistem demokrasi bukan periayah sejati bagi rakyat, dan semua dapat dibuktikan dengan bagaimana terjadinya lonjakan harga disetiap akan menghadapi perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Rakyat senantiasa dibuat susah, sudahlah dihadapkan dengan himpitan hidup, rakyat dibebani lagi dengan susahnya membeli bahan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.
Islam Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Ketidakstabilan harga yang terjadi saat ini tentu tidak akan pernah terjadi jika negara menerapkan sistem pemerintahan Islam. Islam menetapkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam meriayah umat/rakyat. Tidak akan pernah terjadi lonjakan harga seperti demikian, karena dia tahu persis bagaimana fungsi dia sebagai seorang pemimpin.
Dalam Islam untuk mengurusi rakyatnya pemangku jabatan mengambil hukum dari syara’, standar perbuatan semua dikembalikan pada Syara’, tentu rujukannya adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dan penerapan aturan ini akan tetap selamanya tidak akan mengalami perubahan dengan kemajuan zaman.
Islam memiliki seperangkat aturan dalam mengurusi rakyatnya, dalam masalah pengurusan pangan pun Islam mengaturnya. Dalam Islam penguasa diamanahkan oleh Allah sebagai roo’in atau pengurus, yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang ia urusi (rakyatnya).
Memenuhi kebutuhan pokok adalah kewajiban negara. Maka, memudahkan rakyat mendapatkannya menjadi suatu keharusan. Dalam kasus kenaikan harga kebutuhan pokok ini, penguasa Islam akan mengambil tindakan cepat dan bijak ketika kelangkaan terjadi. Kalaupun harus impor, tidak sampai mengakibatkan ketergantungan. Yaitu dengan jumlah yang terbatas dan waktu yang dibatasi pula. Islam mengharuskan pemangku kebijakan untuk memiliki kemampuan mengelola kekayaan alam meliputi segala sektor.
Kebijakan disektor industri pertanian, negara hanya akan mendorong berkembangnya sektor riil saja, sedangkan sektor non riil yang diharamkan seperti bank riba dan pasar modal tidak akan diizinkan untuk melakukan aktivitas. Dengan kebijakan seperti ini maka masyarakat atau para investor akan terpaksa ataupun atas kesadaran sendiri akan berinvestasi pada sektor riil baik industri, perdagangan, maupun pertanian. Dengan demikian sektor riil akan tumbuh secara sehat sehingga akan menggerakan roda-roda perekonomian.
Islam juga menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariah yang sehat seperti penimbunan, intervensi harga, dsb.
Islam tidak membenarkan penimbunan dengan menahan stok agar harganya naik. Abu Umamah al-Baihaqi berkata: “Rasulullah SAW melarang penimbunan makanan”(HR. al-Hakim dan al-Baihaqi). Jika pedagang, importir atau siapapun menimbun, ia dipaksa untuk mengeluarkan barang dan memasukkannya ke pasar. Jika efeknya besar, maka pelakunya juga bisa dijatuhi sanksi tambahan dengan mempertimbangkan dampak dari kejahatan yang dilakukannya.
Di samping itu Islam tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga. Rasul bersabda: ”Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah SWT untuk mendudukannya dengan tempat duduk dari api pada hari kiamat kelak (HR.Ahmad ,al-Hakim, al-Baihaqi).
Adanya asosiasi importir, pedagang dsb, jika itu menghasilkan kesepakatan harga, maka itu termaksud intervensi dan dilarang.
Namun jika terjadi ketidakseimbangan supply dan demand (harga naik/turun drastis), negara melalui lembaga pengendali seperti Bulog, segera menyeimbangkan dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain. Ini lah yang dilakukan Khalifah Umar Ibnu al-Khatab ketika di Madinah terjadi musim paceklik.
Apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi maka bisa diselesaikan dengan impor. Impor hukumnya mubah. Ia masuk dalam keumuman kebolehan melakukan aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman : “ Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba (TQS Al-Baqarah 275). Ayat ini umum, menyangkut perdagangan dalam dan luar negeri.
Maka benar jika kepengurusan umat disandarkan pada aturan dari Allah SWT semata, tentu  tidak akan terjadi permasalahan ini. Sudah seharusnya pemimpin kita mencampakkan sistem demokrasi kapitalis dan menggantinya dengan sistem Islam. Karena Islam memiliki aturan yang sangat kompleks dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi, dan akan terlaksana dengan baik jika pemerintah menerapkan/melaksanakan Islam secara Kaffah. Wallahua’lam.[]

Comment

Rekomendasi Berita