by

Rina Tresna Sari, S. PdI: Demokrasi Hipokrit, Hadiah Penguasa & Korporasi

Rina Tresna Sari,  S. PdI
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemilu 2019 yang penyelenggaraan nya menelan angka fantastis 25 triliun rupiah sudah berakhir, pemilu yang biasa di sebut sebagai pesta demokrasi pada setiap kali penyelenggaraanya menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia,  akan adanya perbaikan dan perubahan menuju kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. 


Harapan tinggal harapan sama seperti penyelenggaraan pemilu 12 kali yang sudah digelar,pemilu kali ini pun rakyat mengalami kekecewaan. Pasalnya,penyelenggaraan pemilu demokratis 2019 kemarin menuai kisruh, sebagaimana dilansir tirto.id – 17 april 2019- Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Deretan kasus ini menunjukkan KPU gagal menjamin pemilu berjalan langsung.

Dari data yang dihimpun oleh Tirto, setidaknya ada belasan kabupaten/kota yang terhambat melaksanakan pemilu karena kegagalan KPU tersebut.

Kisruh pemilu dijadikan kambing hitam batalnya pengumuman pemenang, baik dari perhitungan quick count maupun hitung manual KPU. Memang faktanya, kecurangan demi kecurangan mengemuka sedemikian massif, terstruktur dan brutal. Mulai dari surat suara yang sudah dilobangi, penghadangan surat suara di jalan hingga pembakaran surat suara di beberapa daerah.

Belum lagi adanya berita yang memprihatinkan negeri ini pasca pemilu, yakni ada total petugas KPPS yang sakit saat bertugas mencapai 883 orang, dan yang meninggal 144 orang. 
Mau berapa banyak lagi biaya yang dikeluarkan? Dan berapa banyak lagi petugas KPPS yang akan meninggal?

Sungguh tak lazim apa yang dilakukan negeri ini

Kisruh pemilu 2019 setidaknya membuktikan bahwa rakyat tidak bisa berharap bahwa pemilu benar-benar menjadi sasaran untuk melakukan perubahan(sekalipun hanya merubah rezim). Karena alih-alih perbaikan untuk negeri yang didapat,penyelenggaraan nya pun begitu banyak kekurangan dan kecurangan. 

Fakta sejarah menunjukan pemilu demi pemilu yang digelar di indonesia tidak melahirkan perubahan mendasar,tidak ada yang berubah dalam sistem politik di Indonesia. Sistem politik yang berlaku tetaplah sistem demokrasi,dimana sistem demokrasi ini lahir dari rahim sekulerisme yang didesain untuk memilih dan mengganti orang-orang yang ada diparlemen dan pemerintahan. 

Sungguh jalan demokrasi bukanlah jalan yang dicontohkan panutan kita Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal berpolitik. Tidak ada perubahan yang mendasar yang terjadi selama kurun waktu 64 tahun sejak tahun1955.indonesia masih menganut sistem demokrasi sekular yang tidak pernah memberi ruang bagi aturan agama mendominasi ranah publik. Sistem politik masih demokrasi sekular,sementara sistem ekonomi masih kapitalistik, Demokrasi adalah hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sendiri, dapat diartikan suara rakyat adalah hukum dan dan kekuasaan tertinggi. 

Namun, apakah semua itu benar-benar terbukti? Karena, pada faktanya suara terbanyak yang akan mampu mengendalikan negeri ini. Dengan segala rencana dan akal busuk yang dikemas sedemikian rapi. Tak mungkin jika tak ada keinginan tersembunyi dari para pemilik modal dan koorporasi yang akan melenggang manis mengeruk kekayaan negeri ini, dan juga penjajahan sistematis dalam segala aspek. Dan sialnya, pemilu mereka jadikan wasilah di negeri ini.

Maka, lihatlah di dalam Alquran, bahwa Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka dengan sesuatu yang diturunkan Allah”. [QS. Al-Maidah :49]

Allah menjelaskan bahwa hukum itu bukanlah milik rakyat, para anggota parlemen, ataupun penguasa. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan wahyu yang Allah turunkan berupa Alquran dan Sunnah.

Pemilu juga ternyata hanya menjadi alat untuk memperpanjang usia demokrasi sambil rakyat dibohongi dan terus dikecewakan. 

Jadilah Indonesia seperti sekarang ini,tak ada yang namanya kepentingan rakyat, yang ada hanyalah kepentingan elite politik dan para kapitalis. 

Sejarah panjang bangsa ini seharusnya dijadikan pelajaran buat kita,bahwa tidak cukup sekedar mengganti orang dari generasi ke generasi,hanya peralihan dari rezim ke rezim. Tetapi lebih dari itu, harus ada keberanian untuk tak sekedar mengganti orang dan rezim tetapi mengganti aturan dan sistem yang berasal dari sang Mahasempurna yakni Allah SWT. Wallahu a’lam bishowab.[]

Comment

Rekomendasi Berita