by

Rifdatun Aliyah: Kisruh Pemilu 2019, Bukti Hipokrisi Demokrasi

Rifdatun Aliyah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemilihan Calon Presiden dan anggota legislatif telah usai. Namun, pesta demokrasi yang selama ini diagungkan tak selalu berujung dengan manis. Lihat saja pada pemilu tahun ini. Sejak sebelum diadakannya pemilu pada 17 April 2019 lalu, sudah beredar kabar yang mengarah kepada kecurangan terhadap surat suara. Demikian pula pasca pemilu. Pelaksanaan pemilu tahun ini juga disaratkan terdapat indikasi kecurangan terhadap hasil pemungutan suara.
Seperti yang dilansir oleh tirto.id, penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu (tirto.id/17/04/2019). Sementara itu, pasca pemilu juga ditemukan banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit akibat kelelahan saat melaksanakan tugas. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan bahwa kejadian tersebut menimpa pada petugas KPPS di 19 provinsi. Jumlah petugas meninggal dan sakit tiap hari dilaporkan selalu bertambah. Senin 22 April lalu telah dilaporkan 90 petugas meninggal dan 374 orang sakit (kumparan.com/22/04/2019). Namun, pada kamis 25 April kemarin petugas KPPS yang meninggal berjumlah 255 orang (detiknews.com/25/04/2019).
Terlepas dari itu semua, pemilu dalam sistem demokrasi saat ini disinyalir hanya dijadikan cara agar tetap dapat mengusai negara dan segala sumber daya alamnya. Alih-alih menggunakan suara rakyat melalui pemilihan umum yang dijadikan sebagai legalitas untuk menguasai negeri. Di lain sisi, suara rakyat pun dapat “diplintir” untuk kepentingan para korporasi. Rakyat yang berharap akan mendapatkan perubahan dengan pergantian pemimpin nampaknya akan tetap gigit jari untuk mendapatkan kesejahteraan. 
Kisruh pemilu 2019 seakan menjadi bukti bahwa rakyat tidak bisa berharap bahwa pemilu akan benar-benar menjadi sarana untuk perubahan. Sekalipun hanya untuk merubah rezim. Sebab, sistem demokrasi akan tetap berpihak kepada para penguasa yang memiliki loyalitas tinggi kepada para pemilik modal. Jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanya menjadi ilusi semata. Sebab, meskipun rakyat diberikan hak untuk memilih, negara akan tetap dibawah kepentingan rezim dan para korporasi untuk mengambil keuntungan. 
Padahal, dana yang digunakan oleh negara berasal dari rakyat. Tenaga yang digunakan untuk melaksanakan pemilu juga dari rakyat. Namun sayang rakyat tak pernah mendapatkan apa yang selama ini diharapkan. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat tak dapat dilakukan secara utuh. Bahkan hingga saat ini, rakyat masih harus membayar mahal bahan bakar yang berasal dari negeri sendiri.
Semua hal tersebut sangat berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada didalam Islam. Islam memandang bahwa seorang pemimpin negara (Rois Daulah) wajib menjalankan pemerintahan dalam rangka menerapkan semua hukum Islam. Islam juga memandang bahwa negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Negara melarang adanya privatisasi SDA ataupun kerja sama yang merugikan rakyat serta negara. Sebab, pada dasarnya manusia berserikat terhadap 3 hal yaitu air, padang rumput dan api (HR. Ibnu Majah). 
Sehingga, konsep pemerintahan dalam Islam akan mampu mencegah upaya penjajahan dalam aspek ekonomi. Tidak seperti sistem demokrasi yang sarat akan manipulasi dan upaya melanggengkan penjajahan negeri dalam semua aspek. Baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya. Lantas, masihkah negeri ini harus berharap pada sistem demokrasi? Allahu A’lam.[]

Comment

Rekomendasi Berita