by

Rini Heliyani*: Kisruh PPDB Zonasi

-Opini-34 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA — Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Komnas Anak mendapat banyak laporan terkait syarat usia tersebut. Imbasnya, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik yang tinggi.

Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.

“Karena apa? Karena penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya,” ujar Arist (vivanews.com, 28/6/20).

Aturan PPDB ini menjadikan diskriminasi terhadap calon pelajar, sehingga menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan, karena hanya diutamakan bagi yang usianya mencukupi sebagaimana disebutkan dalam aturan. Hal ini tentu sangat merugikan bagi para pelajar, apalagi terdapat pelajar yang memiliki nilai akademik tinggi pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Meski ada jalur prestasi, mereka tetap khawatir karena kuota untuk jalur tersebut minim. Sebagian akhirnya harus bersiap mencari sekolah swasta jika sekolah negeri di zona mereka tak ada yang menampung. Padahal, biaya untuk bersekolah swasta tentu memberatkan.

Selain DKI Jakarta, daerah lain pun mengeluhkan PPBD zonasi yang banyak kendala. Baik karena faktor teknis, seperti kesulitan jaringan internet, persoalan akun, tak mendapatkan verifikasi dari sekolah dan sebagainya maupun tekait aturan zonasi.

Persoalan PPDB zonasi menuai permasalahan tiap tahunnya. Menjadikan rakyat mempertanyakan sejauh mana pemerintah bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan, juga mempertanyakan apakah pemerintah tidak sanggup memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam hal ini nampak jelas wajah negeri ini bahwa tidak mampu memberikan kualitas pendidikan yang tinggi bagi rakyat, lemahnya negeri ini mengurus urusan pendidikan padahal pendidikan merupakan hal dasar yang harus dimiliki rakyat untuk membangun negeri menjadi lebih baik.

Tidak bertanggung jawab pemerintah dalam hal pendidikan, jelas terlihat dari menjamurnya sekolah swasta. Sehingga pendidikan diserahkan kepada pihak swasta yang jelas akan menguntungkan bagi pihak swasta, saat ini sekolah swasta sudah lebih banyak dibandingkan sekolah negeri sekitar 60%. Dalam hal ini negara hanya berpesan sebagai fasilitator dan regulator, bukan operator (pelaksana).

Pendidikan Islam.

Kondisi pendidikan semacam ini tidak akan dijumpai didalam negara Islam. Pemimpin sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan umat dan semua umat berhak mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini karena Islam telah memandatkan kepada negara berupa tanggung jawab pengurusan seluruh urusan umat. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan:

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Karena tanggung jawab ini, maka pemimpin Islam memberikan layanan pendidikan yang bagus, mulai dari sarana prasarana,tenaga pendidik berkualitas, bahkan kurikulum yang mumpuni,serta konsep tata kelola sekolahnya.

Negara juga memastikan bahwa umat harus mendapatkan pelayanan pendidikan secara mudah dan murah, sesuai kemampuan. Dalam hal ini, birokrasi negara Islam berpegang kepada tiga prinsip: kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusi. Dengan prinsip ini kerumitan mendaftar sekolah sangat bisa diminimalisasi.

Negara Islam tidaklah memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi swasta dalam mengelola pendidikan. Sebagai operator (pelaksana tanggung jawab), negara tidak boleh menyerahkan urusannya kepada swasta seraya berlepas tanggung jawab. Dalam negara Islam, sekolah swasta memang diberi kesempatan untuk hadir memberikan kontribusi amal salih di bidang pendidikan.

Mereka boleh mendirikan sekolah, lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Namun, keberadaan mereka tidak sampai mengambil alih dan menggeser tanggung jawab negara.

Berkaitan dengan anggaran pendidikan, maka negara Islam sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pelayanan pendidikan. Pembiayaan yang dikelola didalam Baitul mal.

Kepala negara (khalifah) bertanggung jawab dengan membentuk Diwan mashalihun naas (semacam departemen) bidang pendidikan. Melalui lembaga ini, segala keperluan pendidikan diurus.

Demikianlah, betapa mudah dan murahnya mendapatkan pendidikan berkualitas didalam negara Islam. Sehingga sejarah membuktikan bahwa banyak sekali ilmuan berkualitas ilmunya hingga dapat dirasakan saat ini.

Ini tentu karena negara menjadikan Islam sebagai aturannya, sehingga keberkahan dari Allah Swt didapatkan.

Firman Allah Swt l, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS. Al A’raaf : 96). Wallahu A’lam.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =

Rekomendasi Berita