by

Nelly, M.Pd*: Bersepeda Dikenai Pajak, Negara Telah Bangkrut?

-Opini-30 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Miris, negeri kaya raya melimpah ruah sumber daya alamnya namun untuk membiayai negara ternyata harus memeras rakyat atas nama pajak. Hampir semua lini dan kebutuhan rakyat tak lepas dari yang namanya pajak.

Menjadi Ironi, sebab rakyatlah yang menjadi korban pemalakan atas nama pajak bukannya mereka yang hidup berkelebihan.
Tapi justru rakyat yang hidupnya serba kesusahan karena berbagai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Tak hanya untuk urusan besar, urusan kecilpun tak luput dari upaya pemalakan. Jika sebelumnya ada pajak untuk nasi bungkus, pempek, bea materai hingga cukai kresek pun tak luput jadi incaran.

Sementara sebelumnya, para ibu yang belajar usaha online pun tak luput jadi sasaran pajak.
Hingga yang baru-baru ini seperti yang diberitakan media KOMPAS.com, ramai isu kalau pemerintah berencana mengenakan pajak sepeda kepada para pemilik sepeda di Indonesia ( sepeda kena pajak).

Rencana pemberlakuan pajak inipun menuai polemik dan berbagai tanggapan di tengah publik. Seperti yang dilansir dari laman Suara.com, Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali melontarkan pernyataan pedas kepada pemerintah. Kali ini ia mengkritisi wacana pengenaan pajak yang akan dikenakan kepada para pesepeda di tanah air.

Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyindir pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Ia pun mengatakan jika benar pesepeda akan dikenai pajak, maka menurutnya negara tengah dalam keadaan bangkrut, 26/6/2020.

Sementara itu ketua komunitas Bike To Work Poetoet Soedarjanto menilai adalah sebuah kemunduran jika pemerintah tetap memberlakukan pajak bagi pengguna sepeda.

Meskipun kabar tersebut sudah dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang beralasan penarikan pajak nantinya bertujuan guna memberikan aspek keamanan pada pengguna sepeda, seperti menyiapkan infrastruktur jalan, lalu lintas.

Artinya tetap saja pemberlakuan pajak akan dikenakan pada pengguna sepeda. Berangkat dari sini apa yang dikritisi berbagai kalangan sangat benar dan beralasan, sebab seakan negara kehabisan cara untuk menambah dan menaikkan pendapatan negara hingga bersepedapun harus di pajaki.

Kalau alasannya penarikan pajak adalah untuk menjaga keamanan, penyediaan jalan bagi pengguna sepeda, bukankah itu adalah tanggungjawab negara untuk menyediakan segala fasilitas untuk rakyatnya?

Pertanyaannya adalah mengapa rakyat harus dibebani terus dengan pungutan pajak? Mengapa untuk pembiayaan negara rakyat yang harus menanggung?

Di sinilah perlu dipahami bersama bahwa baik pajak maupun retribusi adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme.

Sebagaimana yang diterapkan di negeri ini. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD faktor utama pemasukan adalah dari sektor pajak, retribusi dan utang.

Dari asas ini maka negara baik pusat maupun daerah hanya akan memaksimalkan menggali pendapatan negara dari pajak maupun retribusi. Maka dapat dlihat hampir semua lini kehidupan rakyat akan dikenai pajak ataupun biaya pemungutan retribusi.

Oleh karena itu tidak akan mungkin negeri ini akan terlepas dari jeratan pajak dan pungutan retribusi pada rakyat jika masih menerapkan sistem kapitalisme-demokrasi baik secara Politik maupun Ekonomi.

Lihatlah apa yang selalu dilakukan negara saat tak mampu menambal kekurangan anggaran belanja negara. Terlebih saat pandemi ini keadaan ekonomi negara terancam kebangkrutan. Maka kalau tidak berutang, kemudian jual aset dan merestrukturisasi pajak yang selalu jadi pilihan.

Penguasa seolah lupa, bahwa semua cara itu hanya akan memperpanjang penderitaan umat dan melemahkan wibawa negara di hadapan rakyat maupun negara pemberi utang.

Artinya sepanjang negeri ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis neoliberal, maka negara memang dipastikan tak akan pernah mampu mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Yang terjadi justru negara makin kehilangan fungsi asasinya sebagai pengurus dan penjaga rakyat.

Negara dengan sistem ini bahkan akan menjadi sumber dan pelaku kezaliman utama atas rakyatnya sendiri.
Negeri ini dilimpahkan Allah SWT dengan kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke, harusnya sangat mampu untuk mensejahterakan rakyat, membiayai negara, dan bahkan untuk memajukan negeri ini.

Namun atas nama investasi para kapitalis SDA negeri telah dikuasai dan bahkan telah kudes dijarah oleh asing dan aseng. Harusnya dengan SDA yang melimpah tidak akan ada lagi utang maupun pajak terhadap rakyat.

Maka di sinilah harus ada rekonstruksi pemikiran dan pemahaman untuk perbaikan dan perubahan bangsa ini. Apakah tetap bertahan dengan sistem saat ini yang jelas menjadikan masalah atau mencari alternatif lain untuk menyelesaikan karut marut problem negeri ini.

Paradigma bernegara mesti harus dirubah dari yang berorientasi kapitalisme neoliberal, menjadi berparadigma Islam.

Karena hanya Islam yang memberi visi benar terhadap konsep kenegaraan dan kekuasaan. Bahwa fungsi negara atau penguasa dalam Islam adalah fungsi pengurusan dan perlindungan.

Islam mengamanahkan rakyat kepada penguasa dan negara agar di urus dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang. Dan keduanya akan terwujud, manakala negara dan penguasa konsisten menerapkan hukum-hukum Islam kaaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan pembangunan.

Sistem ekonomi Islam, nyatanya berbeda jauh dengan sistem kapitalisme neoliberal. Pilarnya yang shahih, yakni akidah Islam, telah melahirkan seperangkat aturan yang juga sahih dan solutif atas seluruh permasalahan.

Termasuk masalah distribusi kekayaan, penyelenggaraan pembangunan dan bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Islam pun dengan tegas memilah soal kepemilikan. Semua sumber kekayaan alam yang tak terbatas, ditetapkan sebagai milik rakyat.

Dan negara wajib menjaga dan mengelolanya demi kepentingan rakyat, tak boleh menyerahkannya kepada siapapun apalagi pihak asing. Negara justru akan memaksimalkan semua pos-pos pendapatan yang halal sebagaimana ditetapkan oleh aturan Islam.

Dan pos-pos pendapatan negara itu sejatinya akan sangat melimpah ruah, baik dari pengelolaan kekayaan milik umat, maupun dari pos yang lainnya sebagaimana ditetapkan syara, seperti berupa fai, kharaz, dan lain-lain.

Semua pos itulah yang akan dimanfaatkan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat maupun dalam penyelenggaraan pembangunan. Negara tak akan menjadikan utang atau pajak maupun retribusi sebagai item pendapatan negara sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Ketikapun terjadi situasi sulit di mana pendapatan negara benar-benar mengalami defisit, maka negara tak akan serta merta mengambil opsi pajak. Negara terlebih dulu akan melakukan penataan atau pemetaaan terkait mana pengeluaran yang urgen dan belum urgen dilakukan.

Jika masih dalam kondisi kekurangan, maka negara akan memaksimalkan seluruh potensi umat, apakah dengan mendorong semangat berkorban dari rakyat, termasuk melalui mekanisme pembiayaan dengan berutang kepada rakyat yang berkelebihan harta.

Adapun pajak pungutan retribusi, maka negara hanya akan menempatkannya pada opsi terakhir. Itupun dengan konsep yang berbeda jauh dengan pajak dalam sistem kapitalis saat ini.

Pajak dalam Islam hanya memiliki satu fungsi, yakni fungsi stabilitas dan bersifat insidental. Dia hanya dipungut saat kas negara kosong dan dipungut dari orang-orang kaya yang beragama Islam saja.

Jadi tidak dikenakan pada seluruh warga negara sebagaimana yang terjadi sekarang. Dan manakala problem kekosongan kas negara tadi sudah teratasi, maka pajak pun harus dihentikan. Dengan demikian, pajak dalam Islam, tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman.

Bahkan pajak, akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan.
Demikian gambaran sistem Islam begitu indah aturan Islam tentang negara dan kekuasaan.

Dan bagaimana hubungan antara keduanya dengan rakyat sebagai pemilik kewarganegaraan. Dimensi ruhiyah yang ada pada aturan Islam tentang negara dan kekuasaan terbukti telah menghantarkan umat ini pada taraf kehidupan yang gemilang.

Sepanjang sejarah peradaban selama hampir 13 abad lebih lamanya umat Islam menjadi umat terbaik sebagai mercusuar dunia. Kehidupan sejahtera, adil dan makmur begitu terasa dan dinikmati baik muslim maupun nonmuslim. Tidakkah kita merindukannya kembali?

*Pemerhati Kebijakan Publik, Pegiat Opini Medsos

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + thirteen =

Rekomendasi Berita