Penulis: Alfira Khairunnisa | Aktivis IDARI–Ikatan Daiyah Riau
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA– Tekanan ekonomi kini semakin nyata di hadapan rakyat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menunjukkan tren pelemahan yang mengkhawatirkan. Ketika rupiah melemah, harga barang impor ikut melonjak.
Dampaknya tidak hanya terasa pada barang-barang mewah, tetapi juga merembet ke bahan baku industri, pupuk, pakan ternak, hingga energi.
Karena struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor untuk banyak komponen produksi, depresiasi rupiah langsung berdampak pada kenaikan biaya produksi. Pada akhirnya, biaya tersebut dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang di pasar.
Ironisnya, kenaikan harga terjadi di tengah daya beli masyarakat yang stagnan, bahkan cenderung menurun. Di lapangan, banyak rumah tangga kelas menengah-bawah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Pengeluaran untuk pangan, transportasi, dan pendidikan menyedot sebagian besar pendapatan keluarga. Ketika pendapatan tidak bertambah, sementara harga terus naik, keseimbangan ekonomi rumah tangga pun terguncang.
Akibatnya, banyak keluarga memilih jalan pintas melalui utang konsumtif. Jeratan pinjaman online ilegal, kredit berbunga tinggi, hingga praktik gadai barang menjadi fenomena yang semakin lazim. Pinjol bukan lagi persoalan pinggiran, melainkan telah berubah menjadi mekanisme bertahan hidup yang berbahaya.
Hal yang lebih memprihatinkan, di tengah situasi berat ini, ada yang mengatakan bahwa melemahnya rupiah “tidak berdampak ke desa, karena orang desa tidak pakai dolar.
Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap struktur ekonomi riil masyarakat Indonesia.
Faktanya, masyarakat desa tidak perlu memegang dolar untuk merasakan dampak pelemahan rupiah. Petani membeli pupuk dan pestisida yang sebagian bahan bakunya berasal dari impor. Nelayan membeli solar dan jaring yang harganya ikut naik ketika rupiah melemah.
Harga beras, minyak goreng, hingga gas LPG di warung-warung desa juga ikut merangkak naik karena rantai distribusinya berkaitan erat dengan biaya logistik dan bahan bakar impor. Ketika rupiah jatuh, yang melonjak bukan hanya angka kurs di layar Bloomberg, tetapi juga harga kebutuhan pokok di pasar desa.
Sejatinya, pemerintah memahami betul bahwa harga pupuk di desa sekalipun tetap dipengaruhi kurs dolar dan membuat statemen atau kebijakan yang dapat menyelesaikan problem runtuhnya nilai rupiah terhadap dolar.
Respons pemerintah pun kerap terkesan normatif. Pernyataan resmi lebih banyak menekankan bahwa kondisi ekonomi masih “terkendali” dan “dalam batas aman”. Stabilitas makroekonomi dijadikan alasan utama. Inflasi yang secara resmi masih berada pada level satu digit dianggap sebagai bukti bahwa perekonomian baik-baik saja.
Padahal, angka inflasi resmi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kenaikan harga riil yang dirasakan masyarakat. Harga beras, minyak goreng, daging, dan tarif transportasi naik lebih cepat dibanding angka inflasi umum. Kesenjangan antara data makro dan realitas mikro inilah yang membuat rakyat merasa ditinggalkan.
Akar Masalah dan Lemahnya Respons Kebijakan
Pelemahan rupiah tidak terjadi dalam ruang hampa. Konstelasi politik internasional turut memainkan peran besar. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, sanksi ekonomi, serta ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah mendorong investor global menarik modal dari negara-negara berkembang.
Dolar AS menguat karena dianggap sebagai aset aman. Ketika arus modal keluar dari Indonesia, tekanan terhadap rupiah pun semakin besar. Pasar valuta asing bergerak cepat merespons sentimen global, sementara ekonomi domestik yang tidak memiliki bantalan kuat menjadi korban.
Persoalannya, kebijakan ekonomi domestik belum dirancang untuk menghadapi guncangan eksternal semacam ini. Sistem ekonomi saat ini berbasis uang fiat yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan pasar dan kebijakan bank sentral.
Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik. Sistem ini rentan terhadap spekulasi, manipulasi suku bunga, serta pengaruh kebijakan moneter negara lain. Ketika Bank Sentral AS menaikkan suku bunga, modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung keluar menuju Amerika Serikat.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Siklus serupa terus berulang sejak runtuhnya sistem Bretton Woods. Namun, kegagalan membaca akar persoalan membuat kebijakan yang diambil hanya bersifat reaktif dan tambal sulam.
Ketidakpekaan pemerintah juga tampak dari cara memandang masalah. Persoalan dianggap sekadar isu teknis moneter – menjaga inflasi, mempertahankan defisit anggaran, atau menjaga rating kredit. Padahal, masalah yang terjadi bersifat struktural.
Ketergantungan terhadap impor bahan baku, utang luar negeri yang terus meningkat, dan lemahnya hilirisasi industri membuat ekonomi nasional sangat rentan.
Alih-alih mengurangi ketergantungan tersebut, kebijakan yang diambil justru dinilai menambah beban. Utang luar negeri terus meningkat demi menutup defisit. Padahal, utang itu pada akhirnya dibayar dari pajak dan sumber daya rakyat.
Artinya, ketika rupiah melemah, rakyat harus menanggung beban dua kali – melalui kenaikan harga kebutuhan hidup dan melalui beban utang negara di masa depan.
Di sinilah terjadi pergeseran tanggung jawab. Negara tidak lagi hadir sebagai pelindung rakyat, melainkan cenderung menjadi pengalih risiko. Risiko fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga energi global, hingga inflasi impor pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
Pengurangan subsidi, penyesuaian tarif energi mengikuti harga pasar, serta minimnya intervensi distribusi membuat mekanisme pasar menjadi penentu utama harga. Pasar bebas tanpa kontrol negara pada akhirnya menempatkan rakyat kecil sebagai pihak yang paling dirugikan.
Perspektif Islam: Stabilitas dan Kesejahteraan sebagai Tanggung Jawab Negara
Islam tidak memandang ekonomi sebagai persoalan teknis yang bebas nilai. Ekonomi merupakan bagian dari syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia.
Dalam Nidzamul Iqtishadi fil Islam, Syeikh Taqiyudin menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas tiga pilar utama: kepemilikan, pengelolaan kekayaan, dan distribusi kekayaan. Ketiganya harus berjalan sesuai syariat agar stabilitas dan keadilan dapat terwujud.
Pertama, terkait sistem uang. Islam menetapkan emas dan perak sebagai standar mata uang. Uang bukan sekadar alat tukar, melainkan harus memiliki nilai intrinsik. Dengan standar emas dan perak, nilai uang tidak dapat dimanipulasi secara bebas melalui pencetakan tanpa batas.
Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa uang fiat yang tidak disandarkan pada logam mulia membuka ruang bagi praktik riba dan spekulasi. Ketika uang kehilangan nilai intrinsiknya, ia berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Dari sinilah pasar valuta asing yang spekulatif tumbuh dan memicu volatilitas nilai tukar.
Kedua, negara bertanggung jawab menjaga stabilitas harga melalui mekanisme syariat. Islam melarang riba karena dianggap merusak distribusi kekayaan dan menciptakan utang yang tidak produktif. Islam juga melarang ihtikar atau penimbunan barang demi menciptakan kelangkaan buatan.
Negara wajib menindak praktik tersebut. Selain itu, negara memiliki kewenangan mengelola kepemilikan umum seperti sumber daya alam, energi, dan air demi kepentingan rakyat, bukan diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
Dengan mekanisme ini, harga energi dan bahan pokok dapat dijaga agar tidak sepenuhnya mengikuti gejolak pasar global.
Ketiga, Islam menempatkan pemimpin sebagai ra’in dan junnah—pengurus sekaligus pelindung rakyat. Pemimpin wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan terpenuhi.
Tanggung jawab ini bukan sekadar moralitas, tetapi kewajiban syar’i. Karena itu, negara tidak boleh lepas tangan dengan alasan mekanisme pasar. Ketika terjadi krisis, negara wajib hadir melalui institusi bayt al-mal untuk menstabilkan harga, memberikan bantuan langsung, serta membuka lapangan kerja produktif.
Dalam konteks perdagangan internasional, Islam juga menetapkan aturan yang jelas agar negara tidak berada dalam posisi lemah dan bergantung pada impor strategis. Kemandirian industri dan pertanian menjadi prioritas utama.
Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi merupakan bentuk penjajahan modern. Negara yang bergantung pada impor energi dan pangan akan mudah ditekan secara politik.
Solusi Kapitalisme Dinilai Gagal?
Solusi yang ditawarkan sistem kapitalisme hari ini dinilai hanya berkutat pada tiga hal – menaikkan suku bunga, menahan belanja negara, dan mencari utang baru.
Ketiganya dianggap tidak menyentuh akar persoalan. Menaikkan suku bunga mungkin dapat menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek, tetapi juga berisiko mematikan investasi dan konsumsi domestik.
Menahan belanja negara berarti mengurangi pelayanan publik. Sementara menambah utang baru sama artinya dengan membebani generasi mendatang.
Masalah mendasarnya terletak pada sistem uang fiat dan pemisahan negara dari ekonomi riil. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyat.
Akibatnya, ketika krisis datang, pemerintah tidak memiliki instrumen kuat untuk melindungi masyarakat – yang tersisa hanyalah imbauan agar rakyat bersabar sambil berharap pasar kembali stabil.
Sebaliknya, Islam menawarkan pendekatan yang berbeda. Dengan standar emas dan perak, nilai tukar dinilai lebih stabil karena berbasis komoditas riil. Dengan pelarangan riba, sistem perbankan tidak menjadi mesin pencipta utang. Dengan kontrol negara atas sumber daya vital, harga energi dan pangan dapat dijaga agar tidak liar.
Lebih dari itu, konsep pemimpin sebagai ra’in membuat kesejahteraan rakyat menjadi kewajiban negara, bukan sekadar slogan politik.
Tentu, penerapan sistem ini membutuhkan perubahan mendasar. Tidak cukup hanya mengganti pejabat atau menambah subsidi. Yang diperlukan adalah perubahan paradigma: dari ekonomi berbasis riba dan spekulasi menuju ekonomi berbasis produksi riil dan distribusi yang adil.
Pilihan Ada di Tangan Kita
Pelemahan rupiah bukanlah takdir yang datang begitu saja. Ia merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi yang dinilai rapuh dan penuh ketergantungan.
Selama akar masalah tidak diselesaikan, masyarakat menengah-bawah akan terus menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan hidup, beban utang negara, dan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan.
Pertanyaannya, apakah kita akan terus bertahan dalam sistem yang dinilai gagal melindungi rakyat, atau mulai membuka diri terhadap alternatif yang dianggap lebih adil dan stabil?
Islam telah menawarkan kerangka tersebut secara menyeluruh. Tugas umat adalah mempelajarinya, memahaminya, serta memperjuangkannya agar dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara.
Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat bukan sekadar angka inflasi di layar televisi. Kesejahteraan adalah ketika seorang buruh mampu membeli beras untuk keluarganya tanpa harus berutang.
Dan itu hanya dapat terwujud ketika negara atau pemerintah benar-benar hadir sebagai pelindung rakyat. Wallahu a’lam bishawab.[]
Comment