by

Sinta Mustika, S.Hi*: Mampukah Demokrasi Menghapus Politik Dinasti?

-Opini-35 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi, Pilkada 2020 akan tetap digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Dari berbagai calon yang maju pada pilkada 2020 ada hal menarik yang menjadi pusat perhatian, dimana putra dari orang nomor satu di Indonesia mencalonkan sebagai walikota Solo.
Selain itu, menantu dan keponakan juga turut serta.

Dikutip dari KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. “Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota,” kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020.

Ujang juga menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan Gibran mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain.

“Kemungkinan itu (penyalahgunaan wewenang) bisa terjadi. Penyalahgunaan wewenang itu akan ada. Cuma memang biasanya, akan disiasati,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Political Review ini

Ujang menambahkan, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat.

Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah. “Dan ini akan berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik,” kata dia.

Hal ini tentu saja menjadi polemik, dan adanya politik dinasti pastinya tidak dibuat mendadak melainkan direncanakan sebelumnya hal ini disampaikan oleh akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema “Partai Politik Dan Kecenderungan Politik Oligarki” di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan, Rabu (18/12).

“Politik dinasti itu tidak tiba-tiba muncul,” katanya.

Selain itu yaitu yang terjadi di Indonesia adalah kartelisasi (oligarki) politik.
Dijelaskan Ambardi, politik dinasti dan kartelisasi politik adalah dua hal yang berbeda.

“Bedanya antara oligarki dengan dinasti itu, kalau dinasti itu dilakukan pribadi-pribadi. Tapi kalau oligarki itu (dilakukan) partai politik,” jelasnya.

Politik oligarki yang dibangun partai politik berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan penguasa merupakan sebuah keniscayaan dalam demokrasi.

Hal tersebut dibuktikan dengan dilegalkannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pencalonan kepala daerah boleh berasal dari keluarga pemerintah untuk maju sebagai calon kepala daerah yang dimana aturan tersebut terdapat pada pasal 7 huruf r no.8 tahun 2015.

Demokrasi meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Bisa diraih dengan cara dana besar, ketenaran, ataupun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki.

Hal ini bisa dikatakan sebagai jalan untuk memuluskan anggota keluarganya yang lain, apalagi jika anggota keluarga yang sudah menduduki kursi pemerintahan berada pada posisi yang tinggi.

Kemudian akan didapati calon pemimpin yang minus kapabilitas, menyamarkan syarat-syarat calon seperti kompetensi, tanggung jawab, sifat amanah lebih pada kepentingan politik pribadi dibandingkan kepentingan rakyat.

Politik oligarki dan politik dinasti tidak hanya menggejala pada level nasional tapi juga pada level daerah, sehingga tidak aneh jika didapati suami jadi bupati, istrinya jadi ketua DPRD belum ditambah anggota keluarga yang lain, dan tentu saja hal ini juga adanya dukungan dari partai politik berkuasa dengan lingkaran oligarki di belakangnya.

Karenanya politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari sistem demokrasi.
Ini bukan sekadar anomali dari praktik demokrasi.

Menolak politik demokrasi hanya terjadi bila demokrasi disingkirkan.

Berbeda halnya dengan islam. Islam menggariskan pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariah dan mendapat dukungan nyata umat karena dikenal ketaqwaan dan kapasitasnya untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan RasulNya.

Dalam sistem islam, akan dihasilkan para pemimpin yang bertanggung jawab, amanah, memiliki kapabilitas serta mewujudkan calon yang beriman dan bertaqwa. Karena mereka mencalonkan diri berdasarkan keimanan untuk kemaslahatan umat.

Amanah seorang pemimpin itu berat dan akan dipertanggung jawabkan di Yaumil Akhir kelak. Pemimpin sejati tidak akan berani mengambil amanah kalau tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar sesuai dengan kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin umat.
Wallahu’alam.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =

Rekomendasi Berita