by

Suhaeni, M.Si*: Polemik Pilkada di Tengah Wabah Corona

-Opini-11 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19 menuai banyak polemik. Pasalnya, hingga saat ini wabah Corona belum menunjukkan kurva melandai. Jumlah warga yang terpapar Corona kian meningkat. Namun, pemerintah lewat para meneterinya, DPR dan penyelenggaran pemilu tetap mgotot ingin menggelar Pilkada.

Pemerintah pada Senin (4/5/2020) lalu menerbitkan Peaturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) untuk menggeser waktu pelaksanaan Pilkada 2020. Semula 23 September menjadi 9 Desember 2020 akibat wabah Corona seperti dilansir dalam Kompas.com (17/5/2020).

Namun, yang menjadi pertanyaan besar apakah di bulan tersebut wabah Corona sudah berakhir? Tak ada satu pun pihak yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam. Hingga hari Kamis (24/7), Covid-19 sudah mencapai 93.657 kasus terkonfirmasi, sehingga ada penambahan 1.906 kasus (covid19.go.id, 24/7/2020).

Mari kita berkaca dari pengalaman pahit penyelenggaraan Pemilu 2019 silam. Berdasarkan data KPU RI jumlah petugas meninggal sebanyak 894 orang dan 5.175 petugas mengalami sakit.

Kondisi saat itu belum terjadi pandemi, apalagi dalam kondisi pandemi yang sudah terbukti menelan ribuan jiwa. Apakah tidak cukup pengalaman pemilu lalu menjadi pelajaran? Masihkah ngotot untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi?

Sebelumnya, dalam rapat kerja pada Selasa (14/4/2020) lalu, seluruh fraksi di Komisi II DPR bersama dengan Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati penundaan Pilkada menjadi 9 Desember 2020. Pihak Kemendagri beralasan tanggal 9 Desember 2020 merupakan opsi paling optimistis dari tiga opsi waktu yang diajukan oleh KPU. Selain 9 Desember, opsi lainnya adalah Maret 2021 dan Desember 2021.

Sekalipun 9 Desember 2020 dinilai opsi paling optimistis, namun tetap akan sangat berisiko. Apalagi jika kita telisik keseriusan pemerintah dalam menangani wabah, masih jauh dari kata optimal. Kondisi pandemi yang belum bisa diprediksi ini dikhawatirkan membuat Indonesia mengalami pandemi gelombang kedua, seperti yang terjadi di Tiongkok dan Korea Selatan.

Bayang-bayang ancaman risiko kematian akan mengintai keselamatan para petugas dan pemilih akibat penularan Covid-19. Sekalipun ada protokol kesehatan kerumunan massa dipastikan tidak bisa terhindarkan.

Apalagi ada tahapan Pilkada yang memungkinkan menimbulkan kerumunan massa. Hal ini harusnya menjadi pemikiran dan pertimbangan para pemangku kekuasaan di negeri ini.

Jangan hanya menjadikan alasan agar tidak banyak kekosongan jabatan, seolah menjadi pembenaran mutlak untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Pilkada di Tengah Pandemi Hanya Melanggengkan Sistem Kapitalisme-Sekulerisme.

Jika Pilkada 2020 tetap digelar, maka bersiap dengan risiko berbagai persoalan di hadapan mata. Tentu ini bukan negatif thinking. Mari kita buka fakta di lapangan. Kurva jumlah kasus Corona tak kunjung melandai.

Beberapa daerah masih dinyatakan zona merah bahkan semakin bertambah. Persiapan Pilkada pun dinilai belum matang, terutama dalam hal anggaran.

Pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada yang menerapkan standar pencegahan Covid-19 membutuhkan banyak tambahan anggaran, antara lain untuk pengadaan alat perlindungan diri (APD) dan perlengkapan disinfektan di 270 wilayah pemilihan yang meiputi 9 provinsi, 37 kota dna 224 kabupaten.

Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun yang diajukan KPU telah disetujui oleh DPR dan pemerintah yang akan dicairkan dalam tiga tahap.

Selain KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) juga mendapatkan tambahan anggaran masing-masing sebesar Rp 478,9 miliar dan Rp 39,05 miliar.

Seluruh tambahan biaya ini bersumber dari APBN dan APBD. Anggaran tersebut bukan jumlah yang sedikit, mengingat beban utang negera terus meningkat. Apakah tidak sebaiknya anggaran sebesar itu digunakan untuk membantu rakyat yang saat ini tengah dalam kesulitan?

Dengan demikian, tidak hanya terkait persoalan kesehatan masyarakat saja, tapi banyak perosoalan lain yang muncul terkait proses demokrasi Pilkada itu sendiri.

Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi akan membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Dari catatan Katadata.co.id, partisipasi pemilih pada dua Pilkada terakhir tak pernah menyentuh 80%. Pada Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah adalah sebesar 73,24%.

Sementara pada Pilkada 2015 yang diselenggarakan di 264 wilayah lebih rendah, yakni 70%. Daerah penyelenggara Pilkada 2020 mayoritas sama dengan Pilkada 2015. Dengan rendahnya tingkat partisipasi, maka peluang terjadinya manipulasi semakin terbuka.

Mengingat dalam kondisi normal saja, angka golput tak bisa dihindari, apalagi dalam kondisi pandemi maka dipastikan tren golput potensinya akan tinggi.

Potensi korupsi dan politik uang juga terbuka lebar. Berbagai bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan di tengah pandemi berpotensi besar diselewengkan untuk kepentingan pilkada.

Begitupun politik uang untuk kepentingan Pilkada bisa bersembunyi dibalik bansos Covid-19. Seiring dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut program penanganan Covid-19 berpotensi dijadikan alat untuk politik uang.

Demi meraup dukungan pemilih, para oknum akan memanfaatkan situasi ekonomi rakyat yang kiat sekarat akibat pandemi. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa Pilkada bukan prioritas utama yang menjadi perhatian dan kebutuhan publik saat ini.

Dilansir dari Elshinta.com (23/6/2020), Sebagian pihak menyebut momen Pilkada di tengah pandemi diputuskan agar kroni penguasa tidak kehilangan kesempatan duduk di kursi kuasa.

Seperti yang disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Batanoa, ia menyatakan pelaksanaan pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 akan menguntungkan oligarki politik. Termasuk juga petahana dan calon-calon baru yang punya kekuatan uang dan logistik.

Sayamgnya, tak banyak yang mengkritik bahwasanya mekanisme demokrasi meniscayakan dinasti politik, mengekalkan sistem kriminal yang merampok kekayaan negara, melegitimasi kebijakan yang hanya akan menyengsarakan rakyat.

Mahalnya proses demokrasi disampaikan oleh Mantan Menteri Ekonomi, Rizal Ramli, “Dulu juga pernah ada yang ngajak-ngajak saya. Tapi, mereka (partai) minta duit. 3 partai totalnya Rp1,5 triliun. Berarti kan masing-masing partai Rp500 miliar,” ungkap Rizal. Dilansir dari laman Pikiran rakyat cirebon.com, (28/6/2020).

Pengakuan Rizal sontak membuat Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) berkata bahwa berbahaya bila Presidential Threshold terus dipertahankan di Indonesia. Karena mudah bagi siapa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, selama mereka memiliki modal.

Menurut Refly, “Kan murah banget menguasai Republik Indonesia ini cuma dengan Rp6 triliun. Kartu prakerja saja Rp5,8 triliun, murah banget,” lanjutnya sambil tertawa (Pikiran rakyat cirebon.com , 28/6/2020).
Inilah fakta buruk dari proses dan perlajanan Demokrasi.

Lalu, sebenarnya mengapa mereka masih keukeuh ingin menggelar Pilkada tahun ini? Padahal sudah pasti membutuhkan anggaran besar, adanya ancaman penularan Covid-19 dan dibayang-bayangi rendahnya partisipasi masyarakat.

Sedikit mengkritk, maka tidak lain dibalik ini semua terlihat adanya syahwat untuk melanggengkan sistem kapitalisme yang telah memberikan keuntungan pada segelintir orang.
Pilkada dalam Pandangan Islam
Pilkada yang menuai kritik dan polemik ini, tidak lain adalah akibat dari sistem sekulerisme yang dianut negeri ini. Seandanya Islam diterapkan secara sempurna maka polemik seperti ini tidak akan terjadi. Islam adalah agama yang paripurna (QS al-Maidah [5]: 3).

Tidak ada satu pun perkara dalam kehidupan manusia kecuali ada aturan, hukum dan penyelesaiannya di dalam Islam (Lihat: QS an-Nahl [16]: 89).

Rasul saw. pun telah menjelaskan tuntunan, hukum dan solusi Islam atas berbagai perkara. Tentu semua itu bersumber dari wahyu-Nya.

Karena itu Allah SWT memerintahkan kita untuk meneladani beliau. Termasuk dalam urusan memiliki kepala daerah. Rasul saw. adalah kepala Negara Islam di Madinah. Beliau banyak memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala daerah.

Beliau pun menjelaskan kriteria pemimpin/pejabat, termasuk tentu kepala daerah. Salah satunya, pemimpin dan pejabat harus dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya.

Rasul saw. Memperingatkan jika urusan itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya maka akan terjadi kerusakan. Jabatan hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi apalagi terobsesi dengan jabatan itu. Abu Musa al-Asy’ari menuturkan, ketika ada orang meminta jabatan kepada Rasul saw., beliau menolaknya dan beliau menunjuk orang lain.

Seharusnya peringatan Rasul saw. Benar-benar disadari oleh seluruh umat muslim saat ini.

Dalam sistem demokrasi, banyak sekali orang yang berambisi untuk menjadi kepala daeah. Lalu meraka dipilih bukan atas dasar keahlian, kelayakan dan keamanahan, akan tetapi mereka terpilih karena bnayaknya uang atau kuatnya modal yang mereka miliki untuk pencalonan. Pasalnya, dalam sistem politik demokrasi biayanya sangat tinggi.

Untuk menjadi peimimpin daerah saja perlu merogoh kocek puluhan hingga ratusan milyar rupiah (bahkan bisa tembus 1 triliun rupiah untuk daerah tertentu). Akhirnya, banyak pimpinan daerah dan pejabat akhirnya melakukan korupsi, meperdagangkan jabatan, kepentingan dan kebijakan dan berkolusi dengan para kapitalis. Sementara sebagai pemilih, hanya gigit jari. Beban hidup rakyat makin berat dari hari ke hari.

Dalam sistem Islam, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Rasul saw (sebagai kepala negara) telah mencontohkan pengangkatan pemimpin daerah. Hal yang sama dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan telah menjadi Ijmak Sahabat.

Berdasarkan Sunnah Rasul saw. dan Sunnah Khulafaur Rasyidin, wali (gubernur) dan ‘âmil (setingkat bupati/walikota) ditunjuk dan diangkat oleh Rasul saw. sebagai kepala negara atau oleh khalifah sesudah beliau. Jadi, kepala daerah tidak dipilih baik langsung oleh rakyat atau oleh wakil mereka. Pada masa Khulafaur Rasyidin, wali dan ‘âmil juga ditunjuk dan diangkat oleh Khalifah.

Ini merupakan Ijmak Sahabat sebab seluruh sahabat mengetahuinya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Sehingga jika kita meneladani apa yang dicontohkan Rasulullah dan para khalifahnya, maka polemik Pilkada di tengah wabah tidak akan terjadi. Karena Kepala negara yang akan mengangkat langsung bukan rakyat.

Perlu diingat, hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukan apakah pemimpin daerah itu dipilih rakyat atau tidak. Yang mendasar adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan, kepentingan dan kemaslahatan rakyat benar-benar terwujud.

Sebagaimana kepala daerah diangkat oleh kepala negara, maka pemberhentian mereka juga dilakukan oleh kepala negara. Para wali dan ‘âmil bisa diberhentikan baik karena ada sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman, ketidakmampuan atau karena faktor lainnya. Bisa juga mereka diberhentikan tanpa sebab dan kesalahan tertentu. Rasul saw. pernah memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali Yaman tanpa sebab.

Khalifah Umar ra. juga pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa sebab tertentu.
Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara memiliki beberapa keuntungan, di antaranya: pertama, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah sangat efektif dan efisien, berbiaya murah bahkan nyaris tanpa biaya tidak seperti dalam sistem politik demokrasi. Kedua, akuntabilitas pemimpin daerah akan terjamin. Pemimpin daerah bisa diberhentikan segera jika ia terbukti melakukan pelanggaran atau kedzoliman, bahkan tanpa kesalahan sekalipun, termasuk demi penyegaran dan peningkatan kinerja.

Program pemerintah akan berjalan secara efektif. Ketiga, partisipasi rakyat akan tinggi dan kontrol terhadap pemimpin daerah akan mudah. Pada proses awal, rakyat dan wakil mereka bisa memberikan masukan terkait sosok pemimpin daerah yang mereka inginkan.

Kepala negara (Khalifah) akan sangat terdorong memenuhi aspirasi itu. Pasalnya, jika rakyat atau wakil mereka menampakkan ketidakridaan atas pemimpin daerah, Khalifah harus memberhentikannya. Partisipasi rakyat dalam mengontrol kepala daerah akan bangkit.

Demikianlah gambaran dan solusi dari polemik Pilkada berdasarkan takaran syariah Islam. Islam mampu menyelesaiakn berbagai problematika yang dihadapi negeri.

Masihkah kita berharap pada sistem kriminal yang sudah jelas dan nyata menyengsarakan rakyat? Tentu tidak, bukan? Wallahu a’alam bishawab.[]

*Dosen

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 5 =

Rekomendasi Berita