by

Tahukah Jokowi, Menteri ESDM Orang Indonesia Berwarga Negara AS?

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Integritas Menteri ESDM Arcandra Tahar
Patut dipertanyakan. Posisi yang bersangkutam memegang jabatan yang luar
biasa strategis bagi bangsa dan negara bisa menjadi potensi ancaman
bagi keamanan nasional RI.
Berdasarkan informasi dr berbagai sumber terpercaya dan akhirnya
pengakuan Arcandra sendiri (setelah diconfront), Presiden RI dan
beberapa anggota kabinet baru-baru saja menyadari bahwa Arcandra
melakukan tindakan melawan hukum dan UU RI sebelum dan sesudah dilantik
sebagai Menteri oleh Presiden RI Joko Widodo. Yang bersangkutan
merupakan WN (warga negara) Amerika Serikat melalui proses naturalisasi
pada bulan Maret 2012, dengan diambilnya oath of allegiance atau sumpah
setia yang bersangkutan kepada negara Amerika Serikat. Karena Indonesia
belum mengakui dwi kewarganegaraan, maka otomatis secara hukum yang
bersangkutan kehilangan status WNI-nya.
Sebulan sebelum resmi menjadi WN AS, tepatnya Februari 2012, Arcandra
mengurus paspor RI kepada KJRI Houston dengan masa berlaku selama 5
tahun. Sangat mungkin yang bersangkutan sudah mengetahui akan
mendapatkan WN AS nya, maka dia segera mengurus paspor RI untuk
kepentingan pribadi (walaupun illegal) dikemudian hari.
Sebagai orang pintar dan pastinya mengetahui bahwa Indonesia belum
menganut dwi kewarganegaraan, pasca Maret 2012 dia melakukan 4 kali
perjalanan pulang pergi ke Indonesia dengan menggunakan paspor Amerika
Serikat karena memang secara hukum paspor RI yang bersangkutan
seharusnya sudah tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke
Pemerintah RI.
Yang menjadi masalah adalah ketika dia diminta menjadi Menteri ESDM
oleh Presiden dan dilantik pada tanggal 27 Juli 2016. Kembalinya
Arcandra ke Indonesia untuk pelantikan menggunakan paspor RI yang secara
hukum sudah tidak sah digunakan oleh yang bersangkutan.
Kenyataan dia menggunakan paspor RI yang sebelumnya selalu
menggunakan paspor AS merupakan bukti kesengajaan dia untuk mengelabui
hukum dan aturan di Indonesia hanya untuk memenuhi keinginannya untuk
dilantik jadi Menteri RI. Yang sangat disayangkan juga adalah Arcandra
dengan sengaja tidak terbuka dan tidak jujur mengenai status
kewarganegaraannya dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan kepada
Presiden RI ataupun pihak lain disekitar Presiden.
Berdasarkan fakta-fakta dimaksud, terdapat beberapa masalah konflik
kepentingan yang perlu dicermati sebagai ancaman terhadap keamanan
nasional:

1. Yang bersangkutan sudah jelas memilih menjadi WN AS dan
memutus ikatannya sebagai WNI sejak tahun 2012. Sebagaimana diketahui
banyak perusahaan AS yang terlibat di sektor ekstraktif di Indonesia,
salah satunya Freeport yang tengah menunggu kepastian kelanjutan
usahanya di Indonesia dan berbagai kasus perusahaan AS lainnya;
2. Kebohongan yang bersangkutan kepada Presiden RI yang membuat
prihatin terhdap kredibilitas proses pemilihan kabinet di era Presiden
Joko Widodo, khususnya terkait proses due dilligence dan kesetiaan
kepada NKRI dari para Menteri.
Disamping hal-hal itu yang paling mengkhawatirkan adalah integritas
ybs. Fakta diatas menimbulkan pertanyaan terhadap komitmen dan ketulusan
yang bersangkutan untuk mendorong kemajuan sektor ESDM yang bermanfaat
bagi rakyat banyak. Arcandra terbukti sudah melakukan berbagai
pelanggaran hukum dan kebohongan publik.
Pelanggaran yang bersangkutan lakukan terhadap UU No.6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, UU No.26 Tahun 006 tentang Kewarganegaraan, serta
UU No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan tindakan
melawan hukum, dan kebohongan terhadap Presiden dan rakyat Indonesia
mengenai status yang bersangkutan sebenarnya merupakan sebuah kebohongan
publik yang luar biasa. Ini yang salah menterinya apa presidennya?
(Denny/bb)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 10 =

Rekomendasi Berita