by

Ummu Syaffa: Pilkada di Tengah Pandemi Antara Pengorbanan Dan Kekuasaan

-Opini-26 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemilihan Calon Kepala Daerah tetap berjalan di tengah pandemi tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi rakyat yang saat ini masih banyak terpapar Covid-19 dan korban yang semakin bertambah.

Pemilihan calon kepala daerah serentak dilakukan di seluruh Indonesia dan masyarakat yang berkumpul sangat banyak dan otomatis korban akan bertambah namun pemilihan calon kepala daerah tetap dilaksanakan.

Di lansir dari bisnis.com, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya, banyaknya jumlah calon kepala Daerah dan Anggota penyelenggara Pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan PILKADA serentak 2020.

“Perihatin 80 orang calon Kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang meninggal dunia” cuit nya.melalui akun Media Sosial Twitter @hamdanzoelfa,Jumat(27/11/2020).

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinveksi Covid-19 tetapi Hamdan juga menarik banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinveksi virus Corona(Covid-19).

“100 orang penyelenggara termasuk ketua KPU RI terinveksi Covid-19. Betapa besar pengorbanan untuk Demokrasi “ujarnya.

Miris! Pilkada tetap berjalan dan di laksanakan serentak pada tanggal 9/12/2020 padahal Covid -19 belum berakhir, bahkan kasus positif di Indonesia terus melonjak.

Dalam waktu seminggu saja kasus positif Covid-19 berada pada posisi 13.41persen. Jumlah ini naik dari minggu lalu yang masih berada pada posisi 12,78 persen. Sementara presentase kesembuhan di Indonesia pada pekan ini juga turun menjadi 83,44 persen dari pekan sebelumnya 84,03 persen.

Jika tetap ngotot diselenggarakan PILKADA maka kemungkinan besar akan terjadi penumpukan masa di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan akan menciptakan cluster positif baru Covid-19. Jika demikian, pemerintah terkesan lebih mementingkan Pilkada dari pada keselamatan masyarakat.

Apakah ini yang dinamakan sebuah pengorbanan besar demi demokrasi dengan mengabaikan keselamatan kesehatan dan nyawa rakyat? Rasanya tidak masuk akal bahkan harus berpikir seribu kali.

Jika kita amati pergantian seorang pemimpin terus dilakukan melalui sistem demokrasi ini namun belum melahirkan seorang pemimpin yang benar- benar amanah dan bertanggung jawab serta mensejahterakan rakyat.

Ada pun jaminan kesejahteraan ini hanya menjadi lipstik survice dan rakyat terus dibuai oleh rayuan janji-janji manis namun palsu.

Faktanya rakyat selalu sebagai tumbal dan korban kerakusan dan keangkuhan.  Rakyat harus menerima pil pahit dengan kesengsaraan panjang. Apakah ini yang dinamakan pengorbanan?

Demokrasi disajikan secara apik dan manis secara teoritis sehingga membuat orang terlena dan terhipnotis dengan jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Artinya siapa pun pemimpin, bekerja untuk rakyat dan menjaga kepentingan rakyat. Namun, faktanya demokrasi sebuah sistem yang sarat transaksional, tidak lepas dari dukung mendukung antara penguasa dan pengusaha besar atau para kapital(cukong).

Maka siapa saja yang menjadi pemimpin dari sebuah proses demokrasi semu ini tidak terlepas dari dukungan pengusaha yang menjadi bayang bayang penguasa di belakangnya.

Pada akhirnya produk kepemimpinan hasil demokrasi semu itu bekerja untuk para pengusaha atau para kapitalis bukan bekerja untuk rakyat.

Maka itulah kemudian wajar bila kebijakan yang dilahirkan saat sang pemimpin duduk sebagai pejabat, orientasi kerjanya lebih condong untuk kepentingan para para kapitalis tersebut.

Islam Melahirkan Pemimpin yang Amanah

Islam adalah agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam memandang bahwa seorang pemimpin harus berorientasi penuh pada pelayanan terhadap apa yang di pimpinnya.

Dalam lisanul Arab dikenal dengan ungkapan “Al Imamu Khodimul Ummah” yang artinya seorang pemimpin itu adalah pelayan umat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan memenuhi segala kebutuhan rakyat.

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai pemimpin yang amanah karena seorang memimpin mengemban Amanah Allah SWT dengan menerapkan syariàh secara kaffah. Pemimpin yang Amanah mengandung konsekuensi mengelola dan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan kebutuhan Pemiliknya Allah SWT.

Maka dari itu seorang pemimpin harus menegakkan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan As- Sunah di seluruh aspek kehidupan.

Dalam Islam seorang pemimpin daerah dipilih langsung oleh seorang kholifah yang disebut dengan Wali (gubernur) dan otomatis tidak memerlukan biaya yang besar seperti sistem demokrasi.

Seorang pemimpin wajib menjaga aset negara dan bertanggung jawab pada rakyat, memenuhi segala kebutuhan rakyat.

Hakikatnya seorang pemimpin dalam Islam sebagai khodimul ummah atau pelayan umat dan bertanggung jawab kepada umat karena seorang pemimpin yang amanah sadar dirinya akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT.

Sudah selayaknya kita merindui pemimpin yang adil, amanah, bertanggung jawab dan menerapkan syariah Islam secara kaffah. Wallahualam.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 11 =

Rekomendasi Berita