RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Universitas Nasional (UNAS) menggelar The 3rd International Conference on Global Issues (ICGI) 2026 untuk membahas berbagai krisis global yang saling berkaitan dan tantangan membangun ketahanan dunia menuju 2030. Konferensi bertema “Beyond 2030: Redefining Global Resilience in the Age of Polycrisis” itu berlangsung di Auditorium Cyber UNAS, Jakarta, Selasa (14/10/2026), dengan melibatkan lebih dari 300 peserta secara luring dan daring dari tujuh negara.
Konferensi yang dipimpin Dr. Robi Nurhadi selaku ketua pelaksana itu menghadirkan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dan Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono, sebagai tamu kehormatan.
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan yang saling memengaruhi, mulai dari konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan iklim hingga ketahanan energi serta pangan. Diskusi diarahkan untuk mencari pendekatan yang lebih terpadu dalam menghadapi krisis global yang kian kompleks.
Wakil Rektor UNAS, Prof. Ernawati Sinaga, menegaskan bahwa dunia kini menghadapi berbagai krisis secara bersamaan. Kondisi yang dikenal sebagai polycrisis itu terjadi ketika sejumlah krisis saling berinteraksi sehingga memperbesar dampak dan mempersulit penanganannya.
“Saat ini, dunia tidak hanya menghadapi satu krisis, melainkan berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan dan semakin saling berkaitan,” ujar Ernawati dalam sambutannya.
Ia mencontohkan perubahan iklim yang memengaruhi ketahanan pangan, sementara kerawanan pangan dapat berdampak pada kesehatan dan stabilitas sosial.
Kerusakan lingkungan juga mengancam keanekaragaman hayati, kesejahteraan manusia, dan pembangunan ekonomi.
Menurut Ernawati, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan teknologi baru turut menghadirkan tantangan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, etika, privasi, dan kesenjangan sosial.
Karena itu, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpisah, tetapi membutuhkan pemahaman menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor.
Ernawati juga menekankan perlunya memperluas pemaknaan ketahanan (resilience). Ketahanan, kata dia, tidak sebatas kemampuan untuk pulih setelah krisis, tetapi juga mencakup kemampuan mengantisipasi risiko, beradaptasi, bertransformasi, dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi perubahan.
“Ketahanan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan untuk pulih setelah krisis. Lebih dari itu, ketahanan harus mencakup kemampuan untuk mengantisipasi, beradaptasi, bertransformasi, dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi perubahan,” tuturnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan tema ICGI 2026 yang mendorong perumusan pendekatan baru terhadap ketahanan global, baik dalam menghadapi target pembangunan hingga 2030 maupun tantangan setelahnya.
Robi Nurhadi: Dunia Membutuhkan Respons Terpadu
Ketua Pelaksana ICGI 2026, Robi Nurhadi, menyoroti keterkaitan berbagai krisis, terutama dalam bidang politik, ekonomi, energi, dan pangan.
Ia mengingatkan bahwa waktu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 semakin terbatas, sementara dunia menghadapi fragmentasi yang kian tajam.
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tinggal empat tahun lagi, tetapi dunia justru semakin terfragmentasi. Tiga subtema ICGI hari ini adalah jawaban atas polycrisis itu,” ujar Robi.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan tantangan tata kelola global, kerja sama ekonomi, serta ketahanan energi dan pangan. Ketiganya membutuhkan pendekatan terintegrasi dan kerja sama antarnegara agar dampak krisis dapat dikelola secara lebih efektif.
Diskusi konferensi juga menyoroti dinamika geopolitik, hubungan ekonomi antarnegara, dan gangguan jalur perdagangan strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi serta rantai pasok global. Berbagai persoalan itu memperlihatkan pentingnya koordinasi internasional dalam merespons perubahan yang saling berkaitan.
Dubes Iran Soroti Reformasi Institusi Global
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional untuk menjaga perdamaian, keamanan, serta stabilitas global.
Boroujerdi menyatakan bahwa setiap negara, tanpa memandang kekuatan atau pengaruhnya, wajib menghormati prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah, dan nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.
Ia menilai penerapan hukum internasional secara konsisten penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong keadilan dalam hubungan antarnegara.
Di tengah pergeseran keseimbangan kekuatan global, Boroujerdi juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Piagam PBB untuk mencegah tindakan sepihak negara-negara dominan.
Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan upaya membangun tatanan internasional multipolar yang lebih seimbang, berlandaskan saling menghormati, kerja sama, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Pandangan tersebut menambah perspektif dalam pembahasan mengenai tata kelola global yang lebih adaptif dan adil di tengah perubahan geopolitik internasional.
Pembicara dari Tujuh Negara Bertukar Gagasan
ICGI 2026 menghadirkan pembicara dari sejumlah negara, antara lain Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi dari Indonesia, Prof. Hamdan Daniel, Ph.D., dari Malaysia, Dr. Tufan Kutay Boran dari Turki, serta Mona Hwaila yang mewakili Grand Mufti Australia, Prof. Dr. Sheikh Salim Alwan.
Konferensi itu juga menghadirkan Dr. Sharif Abu Shamalla dari Palestina dan Dr. Sheikh Mohammad Altafurahman dari Thailand.
Para pembicara berbagi perspektif mengenai tata kelola global, dinamika ekonomi, serta tantangan ketahanan energi dan pangan. Isu politik, diplomasi, lingkungan, dan teknologi menjadi bagian dari pembahasan untuk memahami keterkaitan berbagai krisis secara lebih menyeluruh.
Melalui tiga fokus utama, yakni tata kelola global, ekonomi, serta energi dan pangan, konferensi ini mendorong peserta mengkaji dampak polycrisis terhadap stabilitas internasional. Kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara menjadi salah satu pendekatan yang dibahas untuk merumuskan solusi berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, penyelenggara berencana menerbitkan Policy Brief Beyond 2030 Framework. Dokumen tersebut akan merangkum gagasan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam konferensi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan.
Melalui ICGI ke-3, UNAS menegaskan komitmennya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai ruang dialog akademik internasional sekaligus mendorong kontribusi ilmu pengetahuan dalam merespons persoalan global.
Konferensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk membangun ketahanan global yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, baik dalam mendukung pencapaian SDGs 2030 maupun menghadapi tantangan dunia setelahnya.[]
Comment