by

Waketum Gerindra : Jangan Korbankan Dana Calon Para Tamu Allah

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menurut ungkapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Bambang Brodjonegoro berkisar tiga (3) hari yang lalu,
mengutip dari Antara dimana Bambang berkata, 
 
“Sekarang ini kan kita
sudah bikin namanya proyek berbasis sukuk, sukuknya ya bisa dari dana
haji, jadi tidak langsung. Bisa juga dari dana haji (langsung), tapi
harus ada dulu badannya (Badan Pengelola Keuangan Haji). Yang jelas
nanti bisa berpartisipasi untuk pendanaan untuk modal infrastruktur.”
 
Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra angkat bicara dikarenakan Menteri PUPR gagal tarik Investor untuk proyek Infrastruktur. “Hingga membuat Bappenas
kehilangaan akal dengan wacana gunakan dana setoran haji bangun proyek
infrastruktur,” jelasnya, Kamis (13/1)
Total
setoran dana haji ke Kementerian Agama yang saat ini diperkirakan
mencapai lebih dari Rp 70 triliun dapat digunakan untuk proyek
infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak menurut Kepala
Bappenas. 
 
“Padahal sangat beresiko
dana haji digunakan langsung biayai proyek infrastruktur. Karena resiko
dan return of investmennya sangat lama, mungkin bila di Investasikan
dalam bentuk pembelian surat utang negara atau suku sangat mengurangi
resiko kerugian yang akan ditanggung dari penempatan dana setoran haji
yang saat ini sudah berjumlah 70 trilyun sangat beresiko apabila
diinvestasikan ke pembangunan proyek infrastruktur,” imbuhnya.. 
“Selain itu juga sebab dari
berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh pemerintah
rawan dengan mark up dan korupsi ,dan banyak yang mangkrak proyek selama
Kementrian PUPR di pimpin Basuki Hadimuljono dan maraknya mafia di
PUPR,” tukas Waketum Gerindra lagi.
Lebih
lanjut, Arief menjelaskan,“Jika saat dana setoran haji diperlukan untuk
pembiayaan haji seperti Charter Pesawat. charter fasilitas haji yang ada
di Arab Saudi tahu tahu dana tidak ada akan memicu kemarahan para
jemaah haji,” cetusnya menimpali. 
“Yang paling
benar itu bagaimana Bapennas mendorong untuk bisa berdirinya Bank
Tabung Haji akan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat dan makin
memperkuat fungsi intermediasi bank dalam mendukung usaha sektor UKM,”
jelasnya,
 
Menurut Arief banyak pelaku usaha sektor UKM di daerah
daerah yang menjadi tamu Allah di tanah suci dengan dukungan dana haji
terhimpun yang nantinya ditaruh bank tabungan Haji akan lebih banyak
bermanfaat mendukung sektor UKM yang akan berdampak pada penyerapan
tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi
tolonglah jangan dana setoran dari calon calon Tamu Allah di
main-mainkan, sebab akan sangat sensitif. Jadi gini ya ketidakmampuan
mencari dana untuk membiayai proyek infrastruktur karena kreditor sudah
tahu akan buruknya sistim tender proyek infrastruktur oleh kementerian
PUPR, yang banyak dikuasai para mafia infrastruktur dan broker broker
tidak jelas dan membuat harga menjadi tidak ekonomis,” imbuhnya cemas.
“Jadi
tolong janganlah dikorbankan dana milik tamu tamu Allah yang akan
menunaikan ibadah haji hanya karena ingin sukses dalam proyek
pembangunan infrastrutur impian pak Joko Widodo” urai Arief.
Padahal,
sambung Arief, sebenarnya masih banyak cara
untuk mencari sumber pendanaan dari tempat lain asal pemerintahan Joko
Widodo bisa meyakinkan investor dan mengurangi hambatan investor genuine
untuk berinvestasi. “Caranya dengan mencopot menteri PUPR dan mengganti
dengan orang yang bisa memberantas mafia infrastruktur,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita