RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Universitas Paramadina bersama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) menggelar diskusi panel dan peluncuran buku The Pancasila Market Economy di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. Forum itu menyoroti pentingnya membangun sistem ekonomi yang menyeimbangkan mekanisme pasar, peran negara, dan nilai-nilai Pancasila.
Direktur KAS untuk Indonesia dan Timor-Leste, Denis Suarsana, mengatakan buku tersebut merupakan hasil perjalanan panjang kerja sama antara KAS dan Universitas Paramadina. Menurut dia, buku itu tidak sekadar karya para penulis yang tercantum di sampul, melainkan representasi dari lebih dari satu dekade kemitraan yang produktif antara kedua lembaga.
“Buku yang kami presentasikan hari ini bukan hanya hasil karya sekelompok penulis, tetapi juga representasi dari lebih dari satu dekade kerja sama yang erat dan produktif antara KAS dan Universitas Paramadina,” ujar Denis.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengapresiasi para penulis dan panelis yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut. Ia menyebut buku itu sebagai bagian dari upaya intelektual untuk mencari bentuk ekonomi Indonesia yang semakin matang dan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Buku ini adalah bagian dari upaya kita terus berpikir mencari jalan bagaimana ekonomi Indonesia semakin lama semakin sempurna,” kata Didik.
Senior Director and Head International Policy Group Bank Indonesia, Haris Munandar, dalam pidato kuncinya menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial dan nilai kemanusiaan.
Menurut Haris, Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, kompetisi dan solidaritas, serta efisiensi dan keadilan. “Di sinilah Pancasila diharapkan memberikan harapan,” ujarnya.
Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UMKM, Ali, mengatakan penerapan konsep Ekonomi Pasar Pancasila semakin relevan di tengah kebutuhan kebijakan berbasis data yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai kebijakan yang mengedepankan pemerataan dan keberpihakan terhadap UMKM dapat menjadi dasar dalam evaluasi kebijakan ekonomi nasional.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Handi Risza, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta W. Kamdani, mengatakan konsep Ekonomi Pasar Pancasila perlu menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menurut Shinta, pasar tetap menjadi instrumen penting dalam perekonomian, tetapi harus diarahkan negara melalui regulasi dan landasan moral yang kuat.
“Pasar tetap bekerja, tetapi tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa arah dan koreksi,” katanya.
Ekonom sekaligus dosen Universitas Paramadina, Wijayanto, menjelaskan bahwa orientasi ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari state-led economy, developmental state, hingga state capitalism.
Menurut dia, konsep Ekonomi Pasar Pancasila hadir sebagai upaya mengambil sisi positif kapitalisme dan sosialisme tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila.
Sementara itu, akademisi Marcus Marktanner menekankan pentingnya demokrasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi di banyak negara saat ini berada dalam kondisi rentan.
“Kita perlu kembali memikirkan peran demokrasi terhadap pembangunan ekonomi dan bagaimana memperkuat demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Senior Fellow The Habibie Center, Umar Juoro, menambahkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis Pancasila harus memasukkan faktor sumber daya manusia, teknologi, modal sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan sebagai bagian penting dalam kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Umar, ketimpangan tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengganggu keberlanjutan pembangunan. “Kalau ekonomi timpang, kita tidak bisa mengembangkan ekonomi dengan baik dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan,” katanya.[]
Comment