RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Direktur Institute Soekarno Hatta, Muhammad Hatta Taliwang, menilai Presiden Prabowo Subianto memilih pendekatan konsolidatif dalam menghadapi kekuatan politik yang masih memiliki pengaruh dari pemerintahan sebelumnya.
Menurut Hatta, pendekatan tersebut merupakan pilihan politik agar berbagai program pemerintahan tetap dapat berjalan.
“Prabowo memang sedang melakukan konsolidasi kekuatan. Tapi dia memilih tidak frontal menyerang. Prabowo paham betul siapa yang dihadapi,” kata Hatta dalam Diskusi Media Buka Fakta yang digelar MediaTrust.id bersama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).
Hatta mengatakan masa dua tahun pemerintahan belum cukup untuk menilai secara menyeluruh keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, menurut dia, periode tersebut sudah dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Dalam diskusi itu, Hatta turut menyinggung sejumlah indikator ekonomi dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II mencapai sekitar 5,29 persen.
Angka tersebut meningkat 0,17 persen dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen.
Hatta juga menyebut sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo, antara lain pengambilalihan sekitar 6 juta hektare lahan, penyitaan aset, penghapusan utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebijakan ekspor satu pintu, serta kewajiban penyimpanan hasil tambang di Bank Indonesia selama satu tahun.
Di bidang pembangunan, Hatta menyebut pembangunan lebih dari 3.300 jembatan oleh TNI Angkatan Darat, kenaikan honor guru, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan sejumlah rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C.
Menurut Hatta, sejumlah kebijakan tersebut juga memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Ia mencontohkan harga gabah di tingkat petani yang disebut meningkat menjadi sekitar Rp7.000 per kilogram.
Dalam bidang keagamaan, Hatta menyinggung penyelenggaraan ibadah haji yang menurutnya berjalan baik, termasuk dari sisi jumlah jemaah yang meninggal dunia yang dinilainya relatif sedikit.
Hatta juga membandingkan pendekatan pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya, terutama dalam melihat penegakan hukum terhadap sejumlah tokoh politik.
“Mana ada era Prabowo ini ada tokoh yang dikriminalisasi? Beda dengan sebelumnya, saya dan Bung Edy Mulyadi, moderator kita ini, termasuk dalam 300 tokoh yang dikriminalisasi,” katanya.
Menurut Hatta, pilihan Prabowo untuk tidak berkonfrontasi secara terbuka dengan kekuatan politik lama memiliki pertimbangan pragmatis.
Ia menilai konfrontasi terbuka berpotensi menghambat sejumlah program pemerintah karena masih terdapat pihak-pihak dari pemerintahan sebelumnya yang memiliki pengaruh.
“Jadi bukan soal berani atau tidak berani, tetapi kalau frontal, sangat mungkin banyak program kebijakan yang tidak bisa jalan karena orang lama memang masih bercokol,” ujar Hatta.
Hatta kemudian mempertanyakan sejauh mana kekuatan politik lama telah kehilangan pengaruh dalam pemerintahan Prabowo. Ia mencontohkan hal tersebut dengan mempertanyakan jumlah menteri dari pemerintahan saat ini yang telah berhadapan dengan proses hukum.
“Berapa jumlah menteri yang sudah ditangkap?” katanya.
Hatta menyimpulkan, konsolidasi kekuasaan pada era Prabowo lebih banyak dilakukan melalui pendekatan yang tidak konfrontatif. Menurut dia, pemerintah justru membuka ruang bagi sebagian kekuatan lama untuk tetap berada dalam lingkaran pemerintahan.
“Konsolidasi Prabowo tidak frontal, tapi kooptasi, mengajak gabung kekuasaan lama,” kata Hatta.
Pernyataan tersebut disampaikan Hatta sebagai pandangannya dalam membaca arah politik pemerintahan Prabowo dan dinamika hubungan dengan kekuatan politik dari pemerintahan sebelumnya. [*]
Comment