Akbar Sarankan Kader Golkar untuk Tidak Rangkap Jabatan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar,
Akbar Tandjung mengaku pernah berbicara dengan Wakil Ketua Umum Partai
Golkar yang juga Ketua DPR, Ade Komaruddin dan menyarankan untuk tidak
maju sebagai ketua umum Partai Golkar dalam Munaslub di Bali, yang akan
diselenggarakan tanggal 15 Mei 2016 nanti. Alasan yang dikemukakan Akbar
adalah keraguannya terhadap kondisi saat ini dimana seseorang mampu
melaksanakan dua tugas penting sebagai ketua DPR dan ketua umum
sekaligus.

“Saya pernah bicara dengan Ade terkait hal ini, apakah dia bisa
sukses melaksanan misi sebagai ketua umum yang adalah jabatan strategis
dan pada saat yang sama dia memenang jabatan strategis lainnya sebagai
ketua DPR?Publik juga berharap supaya Ade bisa fokus menjadi ketua DPR
karena kemerosotan DPR saat ini. Ini tugas yang berat dan apakah mungkin
bisa berhasil dan sukses?Dia bilang bisa dan akan turun ke daerah pada
setiap Sabtu dan Minggu seperti saya dulu,” ujar Akbar ketika dihubungi,
Senin (9/5/2016).

Menurut Akbar situasi dan kondisi saat ini bebeda dengan situasi dan
kondisi saat dirinya menjadi ketua umum sekaligus ketua DPR. Dirinya
menjelaskan bahwa awalnya menjadi ketum Golkar baru menjadi ketua DPR
dipilih oleh DPR melalui voting. Saat itu bahkan PDIP pun karena
kedekatan dan juga melihat pengalaman saya dalam mempertahankan Golkar
ikut mendukugnya.

“Dulu saya sudah mampu melewati situasi yang amat berat,amat kritis
dan menentukan keberlangsung hidup Golkar. Saat i tu Golkar dihina,
diminta dibubarkan dan terancam tidak bisa ikut pemilu. Kami mampu
bertahan dan partai lolos dalam pemilu dan bahkan mendapatkan suara
nomer dua terbanyak, PDIP dapat 150 kursi dan kami 120. Ini diluar
dugaan banyak orang dan bahkan banyak pengamat yang ektrem.Mereka
mengatakan suara Golkar tidak akan mencapai 5 persen dan kami berhasil
meraih lebih dari 20 persen. Situasi ini sekarang berbeda,” tambahnya
lagi.

Proses pemilihan pimpinan DPR setelah pemilu pun berbeda dengan saat
ini. Semua pimpinan DPR dan MPR dipilih. “Saat itu mayoritas fraksi
maunya aklamasi memilih saya. Tapi saya ingat Almarhum Hartono Mardjono
dari PBB mengatakan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara orba dengan
pemilihan model aklmasi. Dia bilang bukan tidak suka saya, dia pun akan
memilih saya, tapi prosesnya jangan seperti itu.Rapat membahas itu pun
berjalan sampai larut malam dan saya akhirnya menerima proses agar
dipilih melalui votting. Saya pun menjadi ketua DPR karena mayoritas
suara memilih saya,” jelasnya.

Terkait dengan surat peryataan Ade Komaruddin sendiri dengan Ketua
Umum Partai Golkar untuk tidak maju menjadi ketua umum Partai Golkar,
Akbar mempersilahkan dewan etik untuk melakukan tugasnya. Dirinya yakin
bahwa hal itu pasti akan ditanyakan.

“Ade kan mengatakan dia tetap akan maju karena dirinya mengaku dia
tidak tahu dan tidak membaca isi surat perjanjian itu. Dia mengaku bahwa
dirinya berjanji untuk tidak menginisasi Munaslub. Tapi kan kalau dia
membaca disitu jelas tertulis bahwa perjanjian itu bukan masalah
persiapanmunas tapi masalah pemilihanketua umum baru,” tegasnya.

Ditanyakan mengenai bagaimana kader Partai Golkar yang memiliki suara
dalam Munaslub akan percaya pada komitmen Ade jika menang dalam
Munaslub, sementara surat perjanian diatas materai yang dia tandatangani
bersama penguasa Golkar saat ini saja dia tidak menjalankan, Akbar
tidak mau mengomentarinya.

“Kalau masalah komitmen itu kan biar nanti kader saja yang menilai. Saya tidak mau mengomentari hal itu,” ujarnya.

Akbar sendiri nampaknya mendukung Airlanggar Hartarto. Menurutnya
dalam debat para calon ketua umum itu saja, terlihat kemampuan dan
wawasan Airlangga dan komitmennya untuk memberikan seluruh waktunya bagi
Partai Golkar.

“Selain itu mungkin sudah saatnya Partai Golkar kembali dipimpin oleh orang Jawa,” tandasnya. (Denny/BB)