by

Aksi Damai Bang Japar Minta Kembalikan Ahok Ke LP Cipinang

Bang Japar saat aksi damai.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Bang Japar       aksi demonstrasi #707 damai dihadiri sekerumunan elemen massa pengunjuk rasa mengatasnamakan ‘Bang JAPAR’, singkatan dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara siang tadi di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM jalan rasuna said, kuningan Jakarta Selatan pada jumat (7/7/2017). Jakarta
Sebelumnya, seperti diketahui berawal dari hasil diputus perkara pidana oleh pihak Majelis Hakim PN Jakarta Utara, atas pidana dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahya Purnama atau dikenal dengan nama ‘Ahok’ dengan putusan no.1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utara, yang telah dibacakan tanggal 9 Mei 2017 lalu.
“Kami mendesak Pemerintah Pusat, Kementrian Hukum dan HAM serta Dirien Pemasyarakatan supaya segera memindahkan dan mengembalikan Basuki Tjahya Purnama dari Rutan Mako Brimob Polri ke Lembaga Pemasyarakatan,” demikian ujar Direktur LBH Bang JAPAR, Juju Purwantoro SH,MH saat di lokasi aksi unjuk rasa, seraya mengulas beberapa aspek hukum yang menjadi landasan tuntutannya.
“Negara Indonesia dibangun dan dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum, maka dalam rangka penegakkan supremasi hukum, tanpa diskriminasi mestinya secara hukum Ahok telah berstatus terpidana atas putusan yang tetah mempunyai kekuatan hukum tetap,” tukas Direktur LBH Bang JAPAR melanjutkan pernyataan singkatnya.
Para pengunjuk rasa berharap bagi terpidana Ahok semestinya segera diserahkan ke LP, dan didaftarkan sebagai Narapidana, selain itu Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara sistem pemasyarakatan wajib menerima Ahok menjadi narapidana.”Untuk dibina agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,” ulasnya kembali.
Para pengunjuk rasa bersikeras pada pendirian dan berupaya mengirim perwakilannya menemui perwakilan dari pihak KemenkumHam RI pada jumat (7/7) siang tadi. Kemudian, sekitar pukul 13.00 wib beberapa perwakilan ‘Bang JAPAR’ diperkenankan masuk menemui perwakilan Kasubag Humas Kemenkumham.
Sementara, di lokasi dan waktu bersamaan Sekretaris Jenderal ‘Bang JAPAR’, H Eka Jaya menyampaikan RUTAN bukanlah tempat pembinaan narapidana serta tidak ada aturan yang mengatur perubahan fungsi atau sebaliknya.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Bang JAPAR bahkan merasa justru malahan bertentangan dengan maksud dan tujuan suatu Iapas, sesuai seperti yang tertuang dan diatur dalam pasal 1, pasa! 2 dan pasal 10 undang undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menjadikan RUTAN berfungsi sebagai LAPAS.
Anggapannya berpandangan penempatan Ahok selaku terpidana di Mako Brimob Polri menjalankan hukuman sebagai narapidana adalah cacat hukum.
“Kini malah muncul menjadi kontroversi eksekusi putusan Terpidana Ahok, yang tidak dikembaiikan ke LAPAS dan masih ditempatkan di Mako Brimob Polri mengusik rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan hukum positif yang ada,” ungkapnya.
Sehubungan perlakuan khusus itulah, Dirinya mengemukakan merasa sangat tidak adil perlakuan terhadap narapidana lain yang telah dibina saat di LAPAS.
“Tidak diserahkannya Ahok ke LAPAS dengan alasan keamanan, adalah kebijakan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, bahkan lebih condong kearah perbuatan melindungi Narapidana,” ujarnya.
Berdasar prinsip penegakkan hukum, perwakilan Sekjen Bang JAPAR meminta segera memindahkan dan mengembalikan Ahok dari Rutan Brimob Polri ke LP adalah WAJIB dan HARUS dilaksanakan secepatnya, urainya merasa kecewa berhubung hasil pertemuan belum membuahkan hasil sesuai harapan tuntutan aksi unjuk rasa dan bakal turun kembali hingga tuntutannya dipenuhi.
“LP tidak boleh menolak masuknya Narapidana yang diperintahkan Pengadilan, apapun bentuk alasannya,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 11 =

Rekomendasi Berita