RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup memantik perhatian publik. Sosok Jumhur dikenal luas sebagai aktivis dengan rekam jejak panjang dalam gerakan sosial sejak era Orde Baru.
Dalam pelantikan itu, turut hadir pengamat politik Rocky Gerung, yang disebut memiliki kedekatan personal dengan Jumhur. Kehadirannya menambah nuansa simbolik pertemuan antara dunia aktivisme, intelektual, dan kekuasaan negara.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai pengangkatan ini menjadi momentum penting untuk menguji konsistensi seorang aktivis ketika berada di dalam struktur kekuasaan.
“Pertanyaan besarnya, apakah Jumhur akan tetap menjadi aktivis dengan idealisme kuat atau berubah menjadi birokrat yang tunduk pada sistem,” ujarnya.
Menurut Didik, perjalanan hidup Jumhur dapat dibaca dalam dua fase besar. Fase pertama adalah aktivisme konfrontatif pada era mahasiswa. Kala itu, Jumhur aktif membela hak-hak petani dan menentang penggusuran tanah rakyat, termasuk dalam sejumlah konflik agraria seperti Kedung Ombo.
“Pada fase ini, Jumhur tampil sebagai aktivis frontal yang berani menghadapi risiko negara represif, mulai dari penangkapan hingga tekanan politik,” kata Didik. Ini adalah aktivisme berbasis moral-ekonomi, berpihak pada rakyat kecil.” Ujar Didik.
Fase kedua adalah proses institusionalisasi gagasan, ketika Jumhur mulai masuk ke dalam sistem pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007–2014.
“Di sini terlihat pergeseran dari aksi jalanan ke perumusan kebijakan. Dari konfrontasi menjadi mediasi,” ujar Didik. Ia menambahkan, pengalaman tersebut membentuk kemampuan Jumhur dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan negara.
Didik juga menyinggung keterlibatan Jumhur dalam lingkaran kebijakan pada era Presiden B.J. Habibie melalui jaringan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dalam fase ini, Jumhur mulai memainkan peran sebagai perumus kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan.
Meski demikian, tantangan besar menanti di sektor lingkungan hidup yang sarat kepentingan dan konflik.
“Tidak ada lagi romantisme aktivisme ketika seseorang sudah berada di dalam kekuasaan. Yang ada adalah realitas kebijakan dengan segala komprominya,” kata Didik.
Ia menilai, pada tahap ini, pendekatan perjuangan Jumhur akan berubah. “Perjuangan tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan melalui desain kebijakan yang sistematis,” ujarnya.
Didik mengingatkan, banyak aktivis yang gagal menjaga konsistensi ketika masuk ke dalam kekuasaan.
“Ujian terbesar seorang aktivis adalah saat ia harus berhadapan dengan kompromi politik yang dulu ia tentang,” kata dia.
Pengangkatan Jumhur menjadi Menteri Lingkungan Hidup, dengan demikian, bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan ujian atas konsistensi idealisme dalam pusaran kekuasaan.[]
Comment