by

Ammylia Rostikasari, S.S*: Bujuk Rayu Hari Kesetaraan Upah

-Opini-16 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Kali pertama Hari Kesetaraan Upah dirayakan. Per tanggal 18 September, Organisasi Buruh Internasional (ILO) bersama dengan agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan (UN Women) mempromosikan kesetaraan upah bagi para pekerja di Indonesia.

Dalam sebuah keterangan tertulis seperti dilansir Republika (18/9/2020),  data global menunjukkan bahwa pekerja perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan perkiraan kesenjangan upah sebesar 16 persen.

Dalam keterangan tertulis itu dikatakan bahwa kesenjangan upah ini memberikan dampak negatif bagi perempuan dan keluarganya, situasi yang semakin meningkat selama pandemi Covid-19.

Menurut laporan ILO terkait Covid-19 dan dunia kerja edisi ke-5 yang diterbitkan pada Juli lalu, banyak pekerja perempuan mendapatkan dampak berbeda selama pandemi, khususnya terkait dengan besarnya keterwakilan perempuan dalam sektor-sektor perekonomian yang paling terkena dampak krisis, seperti akomodasi, makanan, penjualan dan manufaktur.

Besaran angka representasi perempuan juga terjadi di sektor pekerjaan informal yang tidak dilengkapi dengan asuransi kesehatan dan perlindungan sosial.

Sementara kondisi di Indonesia telah diasumsikan selaras dengan kondisi global. Porsi perempuan Indonesia memperoleh pendapatan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto menyebut bahwa pihaknya terus mendukung Indonesia dalam upaya mewujudkan kesetaraan upah di dalam negeri.

Dia menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama telah tertuang dalam Konstitusi ILO tahun 1919.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah pada 1958, lebih dari 60 tahun lalu. Pentingnya kesetaraan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan bernilai sama tidak mengalami perubahan.

Ida menyatakan, dengan mempertimbangkan kesenjangan gender di pasar kerja saat ini, kementerian bersama dengan semua mitra sosial dan organisasi internasional, terus mendorong aksi bersama menentang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja.

Seremonial Hari Kesetaraan Upah memang kentara dengan isu gender ala feminisme kapitalisme. Di mana kesejahteraan perempuan hanya diteropong dari nominal finansial yang diupayakan sejajar dengan kaum Adam.

Semua bermuara pada komersialisasi dan wanita distimulan untuk berkiprah di ranah publik untuk berkarir meraup pundi-pundi, tanpa banyak memahamkan kewajiban utama mereka dalam urusan domestik. (rumah tangga, red).

Inilah potret buram sisi lemah sistem buatan manusia. Perempuan dieksploitasi untuk memuaskan komoditas dalam ekonomi. Seolah akan diberikan angin segar dengan kesetaraan upah.

Namun, hakikatnya upaya itu sekadar bujuk rayu agar perempuan terpedaya melupakan tugas utamanya sebagai ibu yang mengurus rumah tangga (warabatul bayt), sosok sekolah pertama (madrasatul uula) bagi anak-anaknya kelak sebagai generasi dambaan umat.

Pada masa periode kejayaan, islam memiliki pandangan yang khas tentang sebuah kesejahteraan. Islam sama sekali tidak memandang gender dalam hal mengurus rakyat sebagai tugas dan kewajiban.

Eksistensi perempuan dimuliakan, dijaga kehormatannya, dipahamkan akan kewajiban utamanya, disejahterakan lahir batinnya. Karena kepemimpinan memiliki tugas utama sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung).

Di antara prinsip Islam dalam pengelolaan kebutuhan publik, adalah sebagai berikut.

Pertama, negara bertanggung jawab penuh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan teknis. Apapun alasannya negara atau pemerintah tidak diperkenankan hanya sekadar berperan pasif sebagai regulator dan fasilitator.

Jadi, tidak akan ada program menyimpang seperti JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) – UHC (Universal Health Coverage), dan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

Demikian juga tidak dibenarkan penggunaan konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta).

Kedua, anggaran bersifat mutlak. Artinya, negara wajib mengadakan pembelanjaan kemaslahatan publik yang bila tidak ada membahayakan, meski hanya untuk satu orang. Artinya Islam tidak mengenal konsep anggaran berbasis kinerja.

Kemampuan finansial negara sangat powerful dan memadai dikarenakan dukungan kekayaan negara yang dikelola sesuai syariat dan bertanggung jawab.

Ketiga, institusi unit pelaksana teknis layanan hajat hidup masyarakat dikelola di atas prinsip pelayanan bukan komersial dan kinerja diukur berdasarkan keberhasilan dalam pelayanan terbaik. Jadi tidak dibenarkan menjadikannya sebagai sumber pemasukan negara.

Tidak diamini pungutan biaya walau sepeser, tidak boleh di-BLU-kan, di PT-kan dan yang semisalnya. Seperti di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah pada layanan kesehatan, sekolah, dan pendidikan tinggi pemerintah pada layanan pendidikan, Bulog pada layanan pangan, PLN pada layanan listrik, PAM pada layanan air bersih perpipaan, Jasa Marga pada jalan tol, Angkasa Pura pada Bandara.

Keempat, negara berkewajiban mendirikan industri-industri penting bagi terwujudnya kemaslahatan publik, yang memadai secara kualitas juga kuantitas. Semisal industri obat-obatan dan peralatan kedokteran, listrik, air bersih perpipaan, dan industri migas.

Kelima, kekuasaan bersifat sentralisasi, sementara administrasi bersifat desentralisasi. Hal yang menjadikan negara memiliki kewenangan yang mapan untuk pelaksanaan optimal dan maksimal fungsi raa’in dan junnah.

Keenam, strategi pelayanan publik mengacu pada tiga hal, yaitu: (1) Kesederhanaan aturan, (2) Kecepatan layanan; c. individu yang kompeten dan capable. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah Saw yang artinya,”Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan berlaku ihsan (profesional) dalam segala hal…” (HR Muslim).

Penerapan prinsip-prinsip sahih Islam berikut keseluruhan sistem kehidupan Islam dalam sistem politik yang compatible (serasi), yaitu tegaknya kepemimpinan Islam sebagai kunci terwujudnya kemuliaan dan kesejahteraan umat manusia, tidak terkecuali juga kaum perempuan. Itulah kunci solusi dari persoalan tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan mendasar puluhan juta jiwa di dunia hari ini termasuk perempuan.

Islam sebagai al-diin yang berasal dari Allah, Pemilik segala kuasa,  menjadi satu satunya ajaran yang menjadi tumpuan dan harapan bukan sistem Kapitalis-sekuler yang dihasilkan logika dan kompromi manusia.

Dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin, in syaa Allah bukan hanya perempuan yang sejahtera tapi umat manusia secara keseluruhan yang akan menikmatinya. Wallahu’alam bishowab

*Anggota Komunitas Penulis Bela Islam

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 12 =

Rekomendasi Berita