by

Anton T. Didgdoyo: Tak Akan Ada People Power Bila KPU Jujur

Anton T Digdoyo

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Melihat fakta di masyarakat selama masa kampanye pemilu 2019 sudah banyak prediksi Capres 02 akan menang dengan mudah atas capres 01.

Setidaknya ada dua indikasi diutarakan oleh Anton T Digdoyo terkait hal tersebut. Pertama, fakta lapangan,  setiap kampanye 02 selalu disambut gegap gempita rakyat yang sangat jauh berbeda dengan kampanye 01 selalu sepi. Kedua, saat  coblosan pemilu 17/4/19 data real count 02 unggul lebih 60%.

Terkait hal tersebut, redaksi minta tanggapan via telpon Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah yang juga mantan petinggi Polri

“Fakta lapangan seperti itu, juga suara pecinta PS  Sandi dan migrasi pendukung Jokowi – JK yang kecewa dengan kinerja dan ingkar janji Jokowi. Belum lagi dukungan besar rakyat dari berbagai lapisan yang inginkan perubahan dan para pemilih baru swing voters. Tak sulit bagi paslon 02 menang 60% lebih,” Ujar Anton melalui hubungan selular, Senin (22/4/2019).

Sekarang, lanjut Anton, tinggal kita tunggu kejujuran KPU dalam proses penghitungan. Karena pemilu 2019 ini paling kacau, brutal, curang.  selama perjalanan NKRI jangan sampai muncul People Power (PP) walaupun konstitusional dan dijamin UU.

People Power (PP), tambah mantan Jenderal ini,  bisa dihindari jika ada niat dan kemauan. Kuncinya di KPU. Ketua KPU sebaiknya seperti Sun Tzu. Teguh dan taat UUdan tidak terkooptasi. Hukum dan Moral harus di depan. Tidak egois, menganggap hasil hitung suara hak mutlak KPU tanpa menghiraukan klompok lain yang juga punya data yang valid.

Anton menegaskan, kerjasama dan transparansi yang dilandasi kejujuran antara KPU- Basaslu-Timses semua calon, kunci yang akan selamatkan Indonesia dari  perpecahan bahkan perang saudara. Apalagi ada ancaman dari istana jika rakyat gelar PP akan dihadapi oleh TNI?

Ini tegas Anton, justru keliru. Ini mencampur aduk masalah. Bicara PP hanya dalam konteks terbatas rakyat menuntut jurdil dalam Pemilu bukan merusak kedaulatan NKRI.

Tupoksi TNI tegakkan, pelihara pertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

TNI jika akan menghadapi PP, itu salah mengidentifikasi masalah dan akan menjadi mal-action pelanggaran berat TNI secara universal/ hukum internasional. Apalagi doktrin TNI jels menyebutkan sebagai tentara rakyat bukan tentara penguasa.

Tak ada aktor tunggal yang boleh dan bisa menggerakkan TNI, sekecil apapun, termasuk presiden seklipun. Sekecil apapun TNI brgerak atas dasar keputusan politik yang melibatkan setidaknys 3 aktor negara yaitu; DPR. Menhan, presiden.

“TNI tidak boleh semaunya hadapi rakyat apalagi people power yang dijamin oleh UU tsb. Pungkas Anton.  (re)

Comment

Rekomendasi Berita