by

Arief Poyuono Akan Surati Presiden Seputar Upeti Proyek Di Telkom Group

ilustrasi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kelompok peminta upeti dari proyek-proyek di
Telkom Group disinyalir masih ada dan makin merajalela. Padahal, kegiatan
‘High Cost Economy’ dalam pembangunan infrastrutur telekomunikasi bakal
merugikan Telkom dan Telkomsel itu sendiri. Parahnya, para bos di lingkungan Telkom
Group khususnya Telkom & T-sel cenderung membiarkannya.
“Kenapa para bos cenderung membiarkannya? Ada apa ini?” Tanya Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (5/8).
Arief menambahkan, ada pula kelompok peminta upeti pengadaan di Telkom dan Telkomsel.
Sepertinya dibiarkan oleh Direksi yang jelas sangat merugikan Telkom dan
Telkomsel. Setidaknya, lanjut Ketum FSP BUMN yang juga Waketum
Gerindra ini  berdampak pada pendapatan Telkomsel dan
Telkom yang mempengaruhi pula dalam penetapan tarif murah pada pelanggan.
“Mereka bisa melihat
siapa  saja rekanan/vendor di luar kelompok TRG yang memperoleh proyek
sebesar 50 milyar ke bawah di lingkungan Telkom Group, khususnya Telkom
dan Tsel akan diminta upeti 2-3 %. Bila tidak mau membayar maka
proyeknya nanti tidak akan berjalan aman dan mulus  pekerjaannya,”
jelas Arief.
Bahkan bila tidak setor pada
kelompok tersebut, ungkap Arief, maka bisa jadi setiap tender di Telkom
dan Tsel bakal dikalahkan.
Beberapa rekanan Telkom dan Tsel ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini, telah
banyak memberi masukan dan informasi kepada Federasi Serikat Pekerja
BUMN Bersatu, bahkan juga sudah melapor ke BOD Telkom / Tsel. Namun sampai sekarang tetap dilakukan pembiaran sehingga membuat tanda tanya besar di benak Arief.
Lebih lanjut Arief Poyuono menceritakan kalau kelompok ini dulu dekat dengan menteri di era pemerintahan SBY dan bergerak di bidang telekomunikasi. Kabarnya
lagi sempat akan didorong sebagai pengganti menteri BUMN mengantikan
Rini Sumarno.
“Kelompok ini memiliki loby dan jaringan yang sangat kuat di parpol dan penguasa namun saya yakin Presiden
Joko Widodo tidak bisa dipengaruhi.” ungkapnya.
Untuk
itulah lanjut Arief, kedepan  –  FSP BUMN Bersatu berupaya mendesak Menteri BUMN agar segera mencopot jajaran Direksi
Telkom dan Telkomsel sekaligus berantas ‘mafia fee’ proyek di
Telkom dan Telkomsel.
FSP
BUMN Bersatu juga akan kirim surat pada Presiden Joko Widodo tentang
masalah ini. Karena berakibat kegiatan ini membuat ‘High Cost Economy’ dalam
pembangunan infrastrutur telekomunikasi. Arief berharap Telkom dan Telkomsel kedepan bakal
memberikan layanan yang baik bagi masyarakat dan mendukung Tri Sakti dan
Nawacita.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =

Rekomendasi Berita