by

Arief Poyuono: DAU Ditunda, Gaji PNS Tertuda

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Terkait pemangkasan dengan cara penundaan anggaran negara
Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah pemerintah daerah dan kota dengan
nominal jumlah sebesar 133 triliun rupiah, menurut Arief Poyuono, SE, waketum Gerindra berpandangan bahwa pemerintah Joko Widodo berupaya mengurangi defisit anggaran berjalan
akan memberi dampak bagi masyarakat di daerah.
Mungkin
kalau kabupaten dan kota yang memiliki pemasukan pendapatan daerah yang
cukup dan stabil tidak akan pengaruhi kegiatan pemerintahan daerah dan
program untuk kesejahteraan rakyat. Namun menurut Arief, menilai kalau
dari 169 daerah yang ditunda Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Desember
2016 itu hampir sebagian besar pendapatan daerahnya tidak bisa menutupi
Dana Alokasi Umum dari Pemerintah pusat yang ditunda .
Banyak
hal akan berdampak pada penundaan DAU terhadap kinerja pemerintah
daerah nantinya, dan bisa jadi gaji pegawai pemerintah daerah dan kota
akan tertunda alias tidak tepat waktu seperti biasanya. Seperti misalnya
gaji guru, petugas kesehatan dan PNS serta pegawai honorer di
Pemerintahan .
“Jika gaji PNS dan pegawai
honorer tertunda pembayaran akibat pemotongan DAU maka Pemerintah atau
dalam hal ini Presiden Joko Widodo bisa dipidanakan oleh PNS dan pegawai
honorer serta pemerintah bisa didenda oleh kepala desa, PNS, Guru,
Satpol PP dan Pegawai Honorer,” ungkapnya lagi menjelaskan.
Hal
ini, seperti tertuang dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diatur bahwa pengusaha yang
terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dimana
pemerintah sama seperti pengusaha pemberi kerja pada pekerja 
Dengan ketentuan, Arief mengatakan dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni :
a.
mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal
seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk
setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
b.
sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan
denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu
persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan
tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya
dibayarkan; dan
c. sesudah sebulan, apabila
Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga
yang berlaku pada bank pemerintah.
“Nah, jika
terjadi penundaan pembayaran gaji PNS dan honorer  maka dana yang harus
disediakan membayar gaji akan semakin besar,” imbuh Waketum Gerindra
menyikapi hal itu.
Selain itu, Arief merasa
kalau belum lagi pembayaran tagihan proyek proyek pemerintah oleh
Kontraktor dan rekanan pemda/Pemkot akan meyebabkan denda kepada
pemerintah serta Kredit macet di bank akibat kontraktor tidak bisa
mengembalikan pinjaman karena pembayaran ditunda oleh pemerintah .
Dampak
lain yang paling buruk akibat penundaan dana alokasi umum akan
menyebabkan pengangguran dipedesaan karena sudah dipastikan dana alokasi
desa akan tertunda dan program pembangunan di desa akan terhenti
 selama 4 bulan.”Dimana dana alokasi desa untuk membangun infrastruktur
desa  itu banyak memberikan dampak terhadap lapangan kerja bagi penduduk
desa,” tuturnya.
Akibat tidak ada pekerjaan di
desa maka akan bisa meningkatkan angka kemiskinan serta urbanisasi
penduduk desa ke kota-kota besar. “Dampak yang paling terasa akan
terjadi demotivating works pada PNS akibat tertundanya gaji PNS di
daerah yang terkena penundaan DAU, lambatnya pelayanan pemda/pemkot
akibat kurangnya dana operasional untuk menunjang kinerja PNS seperti
dana sidak ke desa desa,”paparnya.
Bila biaya
rapat, kunjungan ke desa dan melakukan seminar pelatihan di hotel
berkurang pasti akan berdampak pada kinerja pemda/pemkot untuk kebutuhan
yang diperlukan masyarakat yang disediakan.”Belum lagi terjadi dampak
penurunan pendapatan terhadap hunian hotel di daerah, sebab tidak bisa
dibohongi pertumbuhan ekonomi di daerah masih ditunjang dari belanja
pemerintah daerah dan konsumsi pegawai pemerintahan di daerah,”
jelasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 20 =

Rekomendasi Berita