Arief Poyuono: Tolak Pembangunan Bandara Kulon Progo Sarat Pelanggaran HAM

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Bandara Kulon Progo Banyak Langgar HAM Masyarakat Kulonprogo dan harus ditunda pembangunan bandara tersebut karena belum selesai Proses sosialisasi nya pada masyarakat Kulon Progo. Demikian dikatakan Arief Poyuono, Waketum Gerindra kepada radarindonesianews.com, Jumat (13/4/2018) melalui hubungan Whatsapp.

Pembangunan Infrastruktur seperti bandara Kulon Progo, lanjut Arief, tidak membuat kesejahteraan masyarakat sekitar Kulon Progo untuk menikmati nilai tambah ekonominya malah justru makin membuat kesulitan ekonomi di Kulon Progo.

Gerindra tambah Arief, akan meminta dan mendesak PLN untuk kembali mengaliri aliran listrik ke rumah rumah warga yang menolak pembangunan Bandara Kulon Progo karena belum ada sepakat antara warga dan pihak bandara Aangkasa Pura 1. PLN bukan alat untuk mengintimidasi masyarakat dan jadi kaki tangan para mafia pembebasan lahan di Kulon Progo.

Gerindra akan meminta DPR RI untuk memanggil PT. Angkasa Pura 1 yang akan membangun bandara Kulon Progo untuk diminta penjelasannya terkait masalah lahan warga yang belum dibayar serta adanya dugaan praktek mafia pembebasan lahan bandara Kulon Progo oleh para oknum PT. Angkasa Pura 1, sebab sangat tidak mungkin warga Kulon Progo akan protes menolak jika proses sosialisasi dan pembebasan lahan berjalan secara transfaran.

Arief meminta agar akses jalan Daendles jangan ditutup karena banyak merugikan masyarakat Kulon Progo untuk mencari nafkah seperti pelaku usaha kecil, buka warung makan, toko kelontong, jualan pulsa, bensin, tambal ban, di mana penutupan jalan Daendles telah menyebabkan omzet para pelaku ekonomi dan pedagang turun drastis karena pembeli jauh berkurang setelah jalan ditutup, apalagi jalan Daendles bukan jalan milik Angkasa Pura 1.

“Jangan sampai pembangunan bandara Kulon Progo menyebabkan lemahnya perekonomian di Kulon Progo khususnya ekonomi masyarakat Kulon Progo.” Ujar Arief.

Arief juga meminta warga Kulon Progo jangan takut dan gentar atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura yang menggunakan PLN sebagai alat untuk mengintimidasi.

Arief menegaskan bahwa dirinya akan meminta anggota DPRD Gerindra di Kulon Progo untuk mendampingi warga Kulon Progo yang menolak pembangunan bandara serta mendesak Bupati untuk membuka jalan Daendles dan PLN untuk mengaliri listrik kembali.

Saat dikonfirmasi, Hasto Wardoyo, bupati Kulon Progo melalui hubungan Whatsapp mengatakan, semua sudah ada mekanismenya dan sudah dijalankan sesuai prosedur.

“Saya kira semua sudah ada mekanismenya dan sudah dijalankan sesuai prosedur. Bagi kami, tentu prinsip Pemda selalu akan membangun komunikasi dengan warga sebaik baiknya seperti yang selama hampir 3 tahun terakhir kita lakukan dengan persuasif, sabar, tegas dan istiqomah.” Imbuh Hasto kepada radarindonesianews.com, Sabtu (14/4/2018).[GF]