 |
| Agung laksono.[suroto/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Partai Golkar hasil Munas
Jakarta, tidak berhak mengajukan calon pengganti Setya Novanto sebagai
Ketua DPR RI. Pasalnya, kepengurusan di bawah pimpinan Agung Laksono
tidak memiliki pengurus fraksi yang legal.
Jakarta, tidak berhak mengajukan calon pengganti Setya Novanto sebagai
Ketua DPR RI. Pasalnya, kepengurusan di bawah pimpinan Agung Laksono
tidak memiliki pengurus fraksi yang legal.
“Pengurus Fraksi Golkar yang ada saat ini merupakan produk DPP Partai
Golkar hasil Munas Riau 2009 lalu, bukan Munas Jakarta,” tegas
Sekretaris F-PG DPR Bambang Soesatyo melalui pesan singkatnya, Selasa
(5/1/2015).
Golkar hasil Munas Riau 2009 lalu, bukan Munas Jakarta,” tegas
Sekretaris F-PG DPR Bambang Soesatyo melalui pesan singkatnya, Selasa
(5/1/2015).
Bamsoet sapaan vokalis Golkar ini juga mengatakan, terkait soal
pergantian Ketua DPR RI yang surat pengajuannya ditandatangani oleh
Ketua F-PG Ade Komarudin dan dirinya, tetap sah dan legal berdasarkan
ketentuan UUMD3 pada tanggal 17 Desember 2014, yang sampai saat ini
belum ada perubahan.
pergantian Ketua DPR RI yang surat pengajuannya ditandatangani oleh
Ketua F-PG Ade Komarudin dan dirinya, tetap sah dan legal berdasarkan
ketentuan UUMD3 pada tanggal 17 Desember 2014, yang sampai saat ini
belum ada perubahan.
“Kami menyadari akan menjadi perdebatan jika yang menandatangi surat
pengajuan pergantian pimpinan DPR itu diajukan oleh pimpinan F-PG yang
baru,” ujarnya.
pengajuan pergantian pimpinan DPR itu diajukan oleh pimpinan F-PG yang
baru,” ujarnya.
Karena itu jika ada yang mempertanyakan, bagaimana dengan usulan
Agung Laksono yang mengusung Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR
menggantikan Setya Novanto, kata Bambang itu mudah.
Agung Laksono yang mengusung Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR
menggantikan Setya Novanto, kata Bambang itu mudah.
“Kubu Ancol itu tidak punya fraksi di DPR yang legal dan diakui oleh
Negara, karena yang memiliki legalitas dan diakui negara hingga saat ini
adalah F-PG yang dipimpin Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Jadi, ya
lupakan saja mimpi mereka itu,” kata anggota Komisi III DPR ini lagi.
Negara, karena yang memiliki legalitas dan diakui negara hingga saat ini
adalah F-PG yang dipimpin Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Jadi, ya
lupakan saja mimpi mereka itu,” kata anggota Komisi III DPR ini lagi.
Bendahara Umum DPP Golkar hasil Munas Bali ini pun menegaskan, salah
jika ada yang berpendapat bahwa F-PG DPR bermasalah atau illegal,
mengingat pengurus fraksi yang ada sekarang ini adalah produk partai
Golkar Riau sebelum terjadi konflik pada Oktober 2014. Sedanglan konflik
terjadi pada Desember 2014.
jika ada yang berpendapat bahwa F-PG DPR bermasalah atau illegal,
mengingat pengurus fraksi yang ada sekarang ini adalah produk partai
Golkar Riau sebelum terjadi konflik pada Oktober 2014. Sedanglan konflik
terjadi pada Desember 2014.
“Kisruh terjadi sejak Desember 2014, sehingga kepengurusan fraksi
tidak terpengaruh dengan periodesasi parpol. Memang bisa dianggap
bermasalah kalau hari-hari ini partai Golkar melakukan pergantian
pengurus fraksi karena bisa terjadi perdebatan soal legalitas,”
tegasnya. (Aldo/BB)
tidak terpengaruh dengan periodesasi parpol. Memang bisa dianggap
bermasalah kalau hari-hari ini partai Golkar melakukan pergantian
pengurus fraksi karena bisa terjadi perdebatan soal legalitas,”
tegasnya. (Aldo/BB)
Comment