Bencana Melanda Sumatra, Jejak Kerakusan Segelintir Manusia

Opini123 Views

 

Penulis: L. Nur Salamah, S.Pd.
| Komunitas Muslimah Peduli Umat  Kepulauan Riau

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Hujan yang sejatinya menjadi rahmat dan keberkahan, justru berubah menjadi bencana yang meninggalkan duka mendalam bagi saudara-saudara kita di Sumatra. Tiga provinsi terdampak paling parah, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan korban jiwa dilaporkan mencapai 1.006 orang per 13 Desember.

Sebagai umat beriman, kita meyakini bahwa musibah dan bencana merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT yang harus diimani. Berat memang. Siapa yang tak berduka ketika kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa? Namun, sikap paling layak bagi seorang mukmin adalah bersabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian yang telah Allah takdirkan.

Keyakinan ini diteguhkan oleh sabda Rasulullah saw., “Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mengujinya dengan musibah” (HR. Bukhari No. 5645). Setiap takdir Allah, sejatinya adalah bentuk kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya.

Namun demikian, iman tidak boleh mematikan akal sehat dan kepekaan sosial. Harus diakui, curah hujan kali ini termasuk yang terbesar dalam beberapa puluh tahun terakhir.

Akan tetapi, temuan gelondongan kayu yang hanyut bersama banjir membuka mata kita bahwa ada faktor ulah manusia yang memperparah bencana. Penambangan dan pembalakan liar di wilayah hulu telah merusak keseimbangan alam secara sistematis.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma kapitalisme yang memberi ruang luas bagi oligarki untuk menguasai sumber daya alam melalui regulasi yang dilegalkan oleh penguasa.

Padahal, secara teoritis, panduan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan telah lama tersedia. Masalahnya, teori itu kalah oleh kekuatan modal dan kepentingan ekonomi segelintir pihak.

Sudah menjadi tabiat oligarki untuk mengerahkan segala cara demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip kehati-hatian, reklamasi, dan perlindungan lingkungan kerap diabaikan.

Dalam paradigma sekuler kapitalisme demokrasi, aturan kerap dilanggar atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi semu.

Di sinilah pangkal kerusakan itu bermula: ketika pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada swasta, bukan dikelola negara untuk kepentingan rakyat.

Sudut pandang ini jelas bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kepemilikan individu (fardiyah) diakui, tetapi tidak berlaku untuk sektor kepemilikan umum seperti tambang batu bara, mineral, dan sumber daya strategis lainnya.

Sumber daya alam yang bersifat kepemilikan umum adalah milik umat dan wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

Sayangnya, nilai-nilai Islam sebagai akidah sekaligus sistem kehidupan tidak diterapkan dalam lingkup kekuasaan saat ini. Akibatnya, kerusakan demi kerusakan terus berulang, dan bencana datang tanpa permisi, menimpa rakyat kecil yang tak berdaya.

Karena itu, sudah saatnya umat disadarkan untuk kembali kepada Islam secara kaffah, diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk tata kelola alam dan kekuasaan.

Hanya dengan itulah keadilan dan keberkahan dapat benar-benar terwujud. Wallahu a’lam.[]

Comment