RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sehat itu mahal._ Doktrin yang kini dihembuskan kepada masyarakat salah satunya agar menerima kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Januari 2020 mendatang. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat memahami rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dengan kenaikan itu, Moeldoko tak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan. (CNNIndonesia.com, 4/9/2019)
Pemerintah berdalih, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Justru pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil. Hal ini disampaikan Sri Mulyani di depan mahasiswa dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, sebagaimana dilansir CNBCIndonesia.com (9/9/2019).
Pernyataan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk membantu masyarakat kecil perlu dipertanyakan.
Bila benar berpihak pada mereka seharusnya digratiskan bukan malah dinaikkan.
Pernyataan kedua pejabat tersebut seakan tidak merasakan betapa kehidupan ekonomi rakyat saat ini begitu sulit. Lapangan pekerjaan yang susah, harga kebutuhan pokok makin tak terjangkau. Biaya pendidikan dan persolan hidup lain yang harus dihadapi oleh masyarakat makin membelit.
Harapan masyarakat pada pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan murah yang menjadi haknya itu pun pupus. Fakta mahalnya biaya kesehatan di negeri ini membuktikan seolah masyarakat miskin dilarang sakit. Solusi yang ditawarkan para pejabat negara pun makin tak masuk akal.
Kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara semestinya bertanggungjawab untuk memenuhinya secara optimal dan terjangkau. Maka tidak semestinya mereka menyerahkan urusan kesehatan kepada lembaga swasta atau asuransi semisal BPJS.
Hal ini karena dalam prinsip asuransi bahwa proses penanggungan biaya kesehatan itu dibebankan pada diri masing-masing. Dengan mekanisme membayar sejumlah iuran premi setiap jangka waktu tertentu. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa BPJS termasuk lembaga nirlaba yang tentu di baliknya ada arahan keuntungan sebagai konsekuensi bisnis yang dituju.
Beginilah jika sistem kapitalis neoliberalisme yang diterapkan, hingga melahirkan para pejabat negara yang berakhlak buruk, tidak memiliki empati atas penderitaan rakyat dan seolah lepas tanggung jawab terhadap kebutuhan rakyatnya.
Padahal sejatinya pelayanan kesehatan adalah bentuk pengurusan _(riayah)_ yang seharusnya diberikan negara terhadap rakyatnya. Wajarlah jika pelayanan kesehatan saat ini begitu mahal. Inilah buah dari sistem kapitalis neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia.
Berbeda halnya dalam sistem Islam. Islam memandang bahwa negara sebagai pelaksana syariat secara sempurna. Negara berfungsi mengurus dan terdepan mengambil peran untuk menyelesaikan setiap persoalan rakyatnya. Salah satunya menjamin kesejahteraan termasuk bidang kesehatan yang disandarkan pada mekanisme hukum syara. Dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis atau jikapun berbayar dengan besaran yang benar-benar murah dan dapat dijangkau masyarakat. Hal ini diberikan untuk seluruh warganya. Tidak ada pembatasan atas ras, warna kulit, status sosial dan agama, dengan pembiayaan dari _baitul mal._ Salah satunya terlihat dari apa yang dilakukan Rasulullah Saw, kepada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa.
Demikian pula yang terlihat dari tindakan Khalifah Umar bin al-Khathhab. Beliau pernah mengalokasikan anggaran dari _baitul mal_ untuk mengatasi wabah penyakit lepra di Syam.
Banyak institusi layanan kesehatan yang didirikan selama masa kekhilafahan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis terpenuhi. Di antaranya Rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, Rumah sakit an-Nur yang didirikan pada masa Khalifah Bani Umayyah, al-Walid, tahun 706 M, di Damaskus. Rumah sakit al-Walid ini menjalankan fungsinya selama 8 abad dan lembaga pendidikan kedokterannya dikategorikan memiliki kualitas terbaik di masanya.
Pada masa Nizhamul Muluk, di kota Ray didirikan sekolah tinggi ilmu kebidanan. Para bidan desa mendapat pembinaan 2 hari dalam sepekan oleh dokter-dokter ahli. Dokter ahli kandungan yang terkenal antara lain az-Zahrawi, Abu Raihan al-Bairuni (374) dan Bahrum Tajul Amin (380 H). Kedua sarana ini dibangun atas perintah Khalifah Harun al-Rasyid kepada al-Masawaih, dokter yang menjabat menteri kesehatan.
Ada juga rumah sakit keliling yang dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran dengan sejumlah dokter. Didirikan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap orang yang memiliki kondisi sosial khusus dan belum memiliki rumah sakit seperti para tahanan, orang cacat dan para musafir. Ini terjadi di masa Sultan Mahmud (511-525 H).
Hal-hal di atas akan diraih kembali jika sistem yang dipakai adalah sistem Islam bukan sekuler liberal. Semua ini akan terwujud dengan menerapkan Islam secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam bishshawab.[]
Comment