by

Bertentangan Dengan UUD 45, UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat?

-Opini-22 views

 

 

Oleh: Siti Zaitun, Aktivis Muslimah

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Usai judicial  review di mahkamah Konstitusi (MK), kini polemik UU cipta kerja (Ciptaker) memasuki episode baru.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dikutup laman tirto.id,  memutuskan undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2020 Tentang cipta kerja bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional dan harus diperbaiki. Namun MK dinilai setengah hati sebab dalam masa perbaikannya itu UU Ciptaker atau yang dikenal dengan omnibus law Ciptaker itu tetap dinyatakan berlaku.

Zainal Arifin Mochtar selaku ketua Departemen Hukum Universitas Gadjah Mada ( UGM) Yogyakarta. Mengatakan bahwa putusan MK terhadap uji materi UU Ciptaker inkonstitusional sudah tepat. Namun terdapat poin-poin yang tidak jelas dan menurutnya akan membawa implikasi buruk.

Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan oleh Youtube perekonomian RI, kamis ( 25/11), Menko perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah akan segera memperbaiki UU Ciptaker setelah mengikuti sidang MK, Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dengan sebaik-baiknya sesuai putusan MK.

Plt Ketua Umum lembaga Konstitusi Demokrasi (Kode). Inisiatif Violla Rein indah mengatakan MK tidak akan membiarkan UU Ciptaker tetap berlaku sehingga dua tahun ke depan.

MK menurutnya setengah hati menegakkan supremasi konstitusi di tengah carut-marut proses pembentukan undang-undang di Indonesia sepanjang dua tahun ke belakang.

Adapun MK melarang pembentukan peraturan pelaksanaan baru, menurut Violla terdapat 51 (lima puluh satu) peraturan pelaksanaan UU Ciptaker yang telah disahkan dan akan tetap berlaku dan berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk pula aturan turunan yang ditentang publik.

Konsekuensi hukum dari adanya cacat formil suatu undang-undang adalah batalnya undang-undang secara keseluruhan oleh karena itu, pelanggaran formil UU Ciptaker berkenaan dengan aspek fundamental pembentukan undang-undang (aspek partisipasi publik yang bermakna, aspek transparansi aspek bentuk hukum, asas tujuan, asas kejelasan rumusan, dan metode pembentukan), MK seharusnya tidak berdalih dengan amar “Inkonstitusional bersyarat” dan secara tegas membatalkan keseluruhan undang-undang.

Dalam sistem kapitalis kedaulatan penuh dipegang oleh penguasa, kabinet dan pengusaha. Putusan MK terkait UU Ciptaker ini semakin menampakkan buruknya demokrasi sekuler dan hukum di negeri ini.

Pembuatan UU ini memang salah sejak awal, maka wajar menimbulkan masalah dan perdebatan. Paradigma dalam penyusunan UU ini sebenarnya bukan untuk rakyat, melainkan lebih berpihak pada segelintir korporasi. Ini membuktikan bahwa UU buatan manusia tidak lepas dari konflik dan kepentingan orang-orang tertentu.

Pernyataan bahwa UU ini cacat formil hingga materil mengindikasikan bahwa UU hukum sekuler memberikan peluang bagi siapa pun yang berkuasa untuk mengutak-atik hukum sesuai kepentingannya.

Lembaga Yudikatif yang katanya merupakan lembaga netral untuk menegakkan keadilan nyatanya juga tidak bisa menjadi harapan rakyat. Ini terbukti MK hanya merespons tuntutan revisi UU Ciptaker, bukan membatalkan atau menghapusnya.

Hadirnya UU Ciptaker yang kontroversial menujukkan kepada kelemahan hukum buatan manusia. Sarat kepentingan, standardisasi hukumnya fleksibel dan berubah-ubah, ruwet, dan gagal menyelesaikan setiap persoalan kehidupan.

Selama sistem sekuler yang dijadikan landasan berpki, sebagus apapun produk demokrasi, selalu membawa kecacatan dan sulit memperbaikinya. Karena demokrasi liberal sangat bertentangan dengan nilai dan falsafah rakyat indonesia.

Islam adalah solusi

Dalam sistem peradilan Islam, Qadhi ada tiga, salah satunya ialah Qadhi Mazhalim. Qadhi Mazhalim adalah Qadhi yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman oleh negara yang menimpa setiap orang yang dibawah kekuasaan negara, baik rakyat sendiri maupun bukan, baik kezaliman itu dilakukan oleh Khalifah maut pejabat- pejabat lain, termasuk para pegawai.

Dalil yang menjadi landasan dalam masalah Peradilan Mazhalim adalah riwayat dari Nabi saw.

Bahwa beliau telah menetapkan bahwa perbuatan seorang penguasa – baik berupa perintah atau bukan- yang tidak sesuai dengan arahan kebenaran ketika memutuskan perkara atau memerintah untuk rakyat adalah sebagai tindak kezaliman.

Anas menyatakan bahwa harga-harga pernah melambung tinggi pada masa Rasulullah SAW. Lalu para sahabat berkata, ” Wahai Rasulullah, andai saja anda mematok harga ( tentu tidak melambung seperti ini.) ”

Kemudian Nabi SAW. Bersabda
“Sesungguhnya Allah-lah yang menciptakan memegang, dan melapangkan, yang Maha Pemberi rezeki dan yang menentukan harga.
Aku tidak berharap akan berjumpa dengan Allah kelak sementara ada seseorang yang menuntutku karena kezaliman yang aku perbuat kepada dia dalam perkara yang berkaitan dengan darah atau harta. ” (HR Ahmad). (Al-Waie, 2/3/2017).

Setiap bentuk kezaliman yang menimpa seseorang yang berasal dari penguasa atau dari pengaturan dan perintah-perintah negara, dinilai sebagai mazhlimah (kezaliman).

Jika terdapat perkara kezaliman, hal itu disampaikan kepada Khalifah agar kezaliman tersebut diselesaikan, atau disampaikan kepada orang yang mewakili Khalifah, yaitu Qadhi Mazhalim.

Dalam menegakkan hukum, seorang Qadhi hanya boleh berpedoman pada syariat Islam dalam membela kebenaran dan menghukum yang bersalah secara adil tanpa melihat apakah dia berkedudukan sebagai penguasa, pejabat, atau rakyat.

Hal ini pernah Khalifah Umar contohkan dalam menegur Gubernur Mesir Amr bin al-Ash tatkala ia menghukum putra Khalifah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin al-Khaththab, Ibnu Jauzi meriwayatkan bahwa Amr bin al-Ash pernah menerapkan sanksi hukum (had) minum khamar terhadap Abdurrahman bin Umar (Putra Khalifah Umar). Biasanya, pelaksanaan sanksi hukum semacam ini terselenggara di sebuah lapangan umum di pusat kota.

Hal ini dimaksudkan agar penerapan sanksi memberikan efek jera bagi masyarakat. Namun, Amr menggiring Abdurrahman ke sebuah lapangan pusat kota lalu mencambuknya di depan publik.

Selain itu, hukum Islam memiliki standar yang jelas dalam menentukan benar dan salah, yaitu mengacu pada syariat Islam.

Tidak seperti hukum demokrasi sekuler yang bisa mengompromikan antara benar dan salah berdasarkan kesepakatan dan suara terbanyak. Syariat Islamlah yang menjadi penentu baik buruk atau banar salahnya suatu persoalan.

Standarnya baku dan tetap, mustahil bagi manusia untuk mengutak-atiknya atau mengubah sesuai kepentingannya karena hukum yang diterapkan berasal dari Allah SWT. Wallahu, alam bishwab.[]

Comment

Rekomendasi Berita