by

Bila Diberlakukan PPN Terhadap Sembako Dan Pendidikan, Pajak Akan Menjadi Virus Berbahaya

-Opini-28 views

 

 

 

Penulis: Ammy Amelia,
Ibu Rumah Tangga dan Member Akademi Menulis Kreatif (AMK)

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Wacana penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah, kian memantik polemik di tengah publik.

Dilansir CNNIndonesia.com (12/6/2021), Kementrian Keuangan buka suara perihal rencana kebijakan tersebut. Pasalnya, rencana kebijakan akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf revisi UU Nomor 6, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.

Dalam draf aturan tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang tersebut akan dikenakan PPN.

Selain itu, pemerintah juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Namun pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari dalam akun twitter @FaktaKeuangan (12/6), menjelaskan bahwa draf tersebut hanya sebatas wacana ke depan. Dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih dari Covid-19, jelas wacana tersebut belum menjadi fokus hari ini.

Menurut Rahayu, justru pemerintah saat ini sedang fokus menolong rakyat dengan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.

Adapun perihal pajak, adalah sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dengan sistem gotong royong. Karena yang mampu membayar pajak, namun kontribusinya rendah, bisa semakin disiplin pajak untuk membantu mereka yang kurang mampu atau rakyat kecil.

Sungguh ironi. di tengah pandemi, pemerintah kian masif merumuskan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat. Walaupun penetapan PPN tersebut masih sebatas wacana, bukan tidak mungkin bila draf tersebut akan diresmikan ke depannya.

Pajak dalam sistem kapitalisme merupakan tulang punggung ekonomi sekaligus sumber pendapatan terbesar bagi negara.

Walaupun pemerintah berdalih bahwa keberadaan pajak demi keadilan rakyat, namun faktanya justru hanya untuk menguntungkan korporat.

Pajak yang ragamnya kian marak, semakin membuktikan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Alih-alih adanya jaminan kehidupan dari negara, saat ini rakyat justru kian sengsara dengan berbagai kebijakan yang tidak populis.

Inilah dampak dari sistem kapitalis-liberal. Sistem yang aturannya dibuat sesuai pesanan para pemilik modal. Negara bebas menetapkan kebijakan tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyatnya. Pun dalam merumuskan undang-undang perpajakan, yang dengan mudah dapat diresmikan demi memuaskan kepentingan segelintir golongan.

Jelas sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Karena sumber pendapatan tetapnya berasal dari Fai’ (anfhal, ghanimah, khumus), jizyah, kharaj, usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, tambang, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan harta orang murtad.

Seluruh sumber pendapatan ini masuk ke Baitul Mal untuk dikelola oleh negara dan digunakan untuk menjamin kehidupan rakyat.

Rakyat tidak akan dikenakan pungutan pajak selama kas Baitul Mal masih mampu membiayai kebutuhan. Namun bila dalam kondisi tertentu Baitul Mal tidak memiliki dana, maka kebijakan penetapan pajak menjadi solusinya.

Adapun pajak yang dimaksud hanya berlaku bagi rakyat yang dianggap mampu karena memiliki kelebihan harta. Akan tetapi pungutan tersebut tidak berlaku bagi golongan yang tidak mampu.

Betapa sistem pemerintahan Islam menghadirkan aturan kebijakan perpajakan dengan makna keadilan yang sebenarnya. Karena instrumen pajak hanya bersifat insidental saat Baitul Mal tidak memiliki dana. Bukan sebagai tulang punggung ekonomi yang pungutannya mencekik dan menzalimi. Terlebih pajak tersebut dikenakan sebagai penambah nilai dari kebutuhan primer seperti sembako, biaya pendidikan dan kesehatan.

Padahal dalam sistem pemerintahan Islam, kebutuhan tersebut justru diberikan dengan harga murah bahkan gratis. Begitu Miris.

Sistem kapitalis sekuler tidak memberi rasa keadilan dan kenyamanan kepada rakyat. Kapitalisme sekuler lebih banyak mendatangkan kesengsaraan siapapun di muka bumi ini.

Harus dicari sebuah sistem dan tata atur yang sempurna dan memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Wallahu’alam bishawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita