by

Ironi Negara Kaya SDA Namun Banyak Utang

-Opini-17 views

 

 

Penulis: Eva Rahmawati, Aktivis Muslimah

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pandemi belum berakhir namun problematika negeri ini kian pelik. Salah satu yang menjadi sorotan berbagai kalangan yakni utang pemerintah yang terus naik. Hingga April, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai Rp6.527,29 triliun. Angka ini diperkirakan terus bertambah hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan bahwa utang badan usaha milik negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai Rp2.143 triliun. Ia memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp10.000 triliun kepada presiden berikutnya. (geloranews, 5/6/21).

Beban utang negara yang kian besar, dinilai berbagai kalangan sangat mengkhawatirkan mengingat rasio utang pemerintah sudah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peringatan keras buat pemerintah untuk hati-hati melihat rasio melebihi 40 %.

Meskipun menurut Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, rasio maksimal utang pemerintah sebesar 60% dari PDB. Tapi dengan melihat kondisi pendapatan negara yang turun, maka secara otomatis kemampuan untuk membayar utang pun lemah. Hal ini diperparah dengan pajak yang kurang mampu mengurangi utang pemerintah pusat. Menjadikan kondisi yang demikian sebagi tanda lampu merah. Bahaya.

Salah Kelola SDA dan Perangkap Utang

Kekayaan SDA yang melimpah di negeri zamrud khatulistiwa, seolah tak dirasakan. Masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Potensi SDA baik di darat maupun di laut kiranya cukup bahkan lebih menghantarkan rakyat hidup sejahtera. Tapi, kondisinya bertolak belakang.

Pasalnya SDA yang ada tidak sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh negara. Melainkan diserahkan kepada swasta baik lokal maupun asing.

Negara hanya memosisikan diri sebagai regulator saja. Membuat aturan yang justru memberikan keuntungan para korporasi. Sementara rakyat sendiri, hidup dengan beban ekonomi yang tak berkesudahan.

Sistem kapitalisme yang dianut negeri ini, menjadikan korporasi-korporasi menikmati hasil dari pengelolaan SDA. Sementara negara hanya mendapat bagian kecil, sedangkan rakyat justru rugi. Rakyat yang merasakan secara langsung dampaknya.

Sudah menjadi tabiat, bahwa jika SDA dikelola oleh korporasi orientasi hanya memikirkan keuntungan. Eksploitasi SDA besar-besaran, tak peduli dengan kerusakan lingkungan yang diciptakan. Maraknya bencana tanah longsor dan banjir di tengah pemukiman adalah bukti bahwa kapitalisme merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat.

Tak ada untungnya jika negeri ini masih mempertahankan sistem kapitalisme. SDA dijarah korporasi, rakyat hidup sulit ditambah negara akan terus menerus bergantung pada utang.

Mengapa demikian? Karena utang dapat menjadi alat penjajahan. Negara makmur dalam sistem ini, menjajah negara berkembang dengan jalan utang. Jika sudah terperangkap utang, maka seluruh kebijakan negara berkembang dapat disetir sesuai dengan kepentingan negara makmur.

Wajar jika warisan utang bukan hanya pada rezim hari ini, melainkan sudah diwariskan dari awal masa pemerintahan presiden pertama hingga kini. Sungguh, ironi negara kaya SDA tapi “hidup” dari utang. Potret perekonomian bangsa yang buruk. Kondisi rakyat kian terpuruk. Miris.

Potensi SDA yang melimpah jika dikelola sendiri, pasti dapat mencukupi semua kebutuhan negara tanpa harus bertumpu pada utang dan pajak. Tapi, ini semua adalah aturan main tata kelola ekonomi kapitalisme yang melegalkan korporasi bisa menguasai SDA tanpa batasan. Hingga pendapatan negara hanya mengandalkan dari pajak dan utang.

Utang Menggunung, Butuh Solusi Komprehensif

Warisan utang tak henti, solusi hanya tambal sulam. Utang satu ditutup utang lain. Gali lobang tutup lobang. Kondisi kian parah dikala bencana kemanusiaan dan pandemi belum juga usai. Solusinya tak cukup mengganti pemimpin dan perbaikan managemen keuangan. Tapi butuh solusi komprehensif, yakni solusi dari Islam.

Dalam Islam, SDA dikelola oleh negara hasilnya untuk rakyat. Tak ada jalan bagi individu maupun korporasi untuk menguasai SDA. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dengan demikian, atas dasar ketundukan terhadap syariat negara mengelola SDA dengan penuh tanggung jawab. Hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, pendapatan negara tidak bertumpu pada utang dan pajak. Apalagi Utang Luar Negeri (ULN) yang berbasis riba. Hukumnya sangat jelas riba itu haram (QS. Al Baqarah: 275).

Disamping itu, baitul mal dalam sistem pemerintahan Islam terbukti stabil dan kuat. Maka, jika negeri ini ingin terbebas dari utang dan penjajahan, mencampakkan sistem kapitalisme adalah jalannya. Saatnya umat kembali kepada fitrahnya, menjadikan Islam satu-satunya solusi.Wallahu a’lam bishshowab.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =

Rekomendasi Berita